7 Kata: Belajar Dari Kegigihan Perjuangan Islam

Share the idea

Peringatan tahunan kemerdekaan Indonesia seharusnya menjadi momentum kita mendalami jejak perjalanan Pancasila dan korelasinya atas upaya para tokoh bangsa memperjuangkan penerapan syariat Islam di negeri ini. Dalam perumusan dasar negara, kala itu terdapat 2 kubu besar yang saling bertentangan: kubu nasionalis-sekular hasil didikan politik balas budi Belanda dan kubu nasionalis-religius yang mendasarkan gagasannya atas semangat Islam. Hasil benturan pemikiran antara kedua belah pihak itu, adalah kesepakatan bersama atas Piagam Jakarta yang rencananya diikutsertakan dalam dasar negara.

Panasnya pergolakan pemikiran itu bahkan muncul sejak awal. Di hadapan 67 anggota BPUPKI, Ki Bagus Hadikusumo selaku orang nomor satu Muhammadiyah dengan tegas menyatakan,

“…Oleh karena itu, Tuan-Tuan, saya sebagai seorang bangsa Indonesia tulen, bapak dan ibu saya bangsa Indonesia, nenek moyang pun bangsa Indonesia juga yang asli dan murni belum ada campurannya; dan sebagai seorang muslim yang mempunyai cita-cita Indonesia Raya dan merdeka, maka supaya negara Indonesia merdeka itu dapat berdiri tegak dan teguh, kuat dan kokoh, saya mengharapkan akan berdirinya negara Indonesia itu berdasarkan agama Islam.

Selain itu, duet maut KH. Wahid Hasyim sang punggawa NU dan Haji Agus Salim sang tokoh sentral Sarekat Islam, dengan bijaksana mampu menenangkan Johannes Latuharhary, Wongsonegoro serta Hussein Jayadiningrat tentang 7 kata dalam Piagam jakarta yang dikhawatirkan menjadi sumber ketidakadilan bagi kaum minoritas, meminggirkan aturan adat, dan menimbulkan fanatisme. Kekhawatiran-kekhawatiran ini seharusnya memang telah selesai ketika Mr. Alexander Andries (A.A.) Maramis selaku perwakilan kaum minoritas dalam Panitia Sembilan, dengan berani menyatakan “sangat setuju 200 persen” dengan Piagam Jakarta.

Namun sangat disayangkan, bahwa “gentlemen agreement” yang telah disepakati oleh dua kubu dan bahkan juga ditandatangani dengan “hitam di atas putih” itu, diubah tanpa kesepakatan bersama. Kala itu, pihak nasionalis-sekular mendesak kubu nasionalis-religius untuk menerima hasil penghapusan 7 kata dengan jaminan janji bahwa 6 bulan setelahnya, akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Pembuat Undang-Undang Dasar yang tetap.

Dengan berpegang pada janji itulah, Ki Bagus Hadikusumo selaku tokoh sentral kalangan nasionalis-religius itu (yang hadir sebagai anggota PPKI, bukan Panitia Sembilan) menerima desakan pihak nasionalis-sekular. Kubu Islam dipaksa menerima suatu keadaan (fait accompli) karena kondisi bangsa yang sedang gawat.

Sayangnya, janji 6 bulan itu tinggal janji. Umat Islam harus menunggu 12 tahun lamanya hingga pembahasan dasar negara diangkat lagi di sidang Dewan Konstituante.

Kasman Singodimedjo, sosok yang “merasa dikadali” oleh Bung Karno karena dilibatkan untuk membujuk Ki Bagus Hadikusumo agar menyetujui penghapusan 7 kata Piagam Jakarta, tentu saja sangat menunggu momen Konstituante ini. Dengan berapi-api dan penuh emosi, ia berorasi,

Saudara Ketua, saya masih ingat bagaimana ngototnya almarhum Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum Pusat Pimpinan Muhammadiyah yang pada waktu itu sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mempertahankan agama Islam dimasukkan ke dalam Mukaddimah dan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu ngotot Saudara Ketua, sehingga Bung Karno dan Bung Hatta pun tak dapat mengatasinya, sampai-sampai Bung Karno dan Bung Hatta menyuruh Mr.T.M Hasan sebagai putra Aceh menyantuni Ki Bagus Hadikusumo guna menentramkannya. Hanya dengan kepastian dan jaminan bahwa 6 bulan lagi sesudah Agustus 1945 itu akan dibentuk sebuah Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Pembuat Undang-Undang Dasar yang tetap, maka bersabarlah Ki Bagus itu untuk menanti,”

Selain itu ada juga pidato yang dikemukakan Raliby, seorang tokoh dari pergerakan Masyumi yang juga seorang jurnalis dan ahli bahasa. Beliau menyampaikan,

“Saudara ketua, memang kedaulatan yang sesungguhnya, real sovereignty itu tidak terdapat dalam masyarakat makhluk manusia. Kedaulatan sesungguhnya itu adalah kepunyaan Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa, sedang kekuasaan atau otoritas yang seharusnya kita lakukan adalah suatu amanat suci, sacred trust, yang sewajarnya berada dalam batas-batas kehendak Allah”.

Sayangnya, semua argumentasi itu dipaksa bubar oleh tangan besi “Dekrit Presiden”.

Selain belajar dari kegigihan kubu Islam untuk mempertahankan Islam sebagai dasar negara, kita juga dapat melihat bahwa pernyataan atas Pancasila yang sudah menjadi konsensus para pendahulu bangsa yang tidak dapat diubah, tidaklah benar-benar tepat. Terlebih, ketika roda sejarah kita justru menunjukkan bahwa Pancasila senantiasa menjadi alat dan tunggangan rezim yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

Sebagaimana di masa Soekarno yang identik dengan Nasakom, serta Soeharto yang identik dengan pembaharuan “politik tanpa ideologi”, P4, sekularisasi pemikirian masyarakat dan “tangan besi” penguasa. Padahal, para pemimpin bangsa itu tak bisa lepas dari ideologi lain yang lebih kuat, yaitu komunisme dan kapitalisme yang harus diakui, banyak mempengaruhi Soekarno dan Soeharto kala itu.

Hal ini sekaligus mengungkap satu kelemahan besar Pancasila yang tak memiliki metode tafsir. Bahwa, keumumannya hanya menghasilkan multitafsir, dengan siapapun berhak menafsirkan dengan pemahaman yang mereka miliki.

Hal ini berujung pilu, jika Pancasila ternyata justru dijadikan alat politik untuk menjegal pihak-pihak yang berseberangan, termasuk menjegal upaya penerapan Islam. Slogan-slogan seperti “Saya Indonesia, Saya pancasila” menjadi alat polarisasi masyarakat, termasuk citra bahwa siapapun yang berseberangan dengan rezim maka otomatis ia dianggap tidak pancasilais, radikal, dan framing-framing negatif lainnya.

Maka tentu peringatan tahunan ini wajib menjadi momen muhasabah kita, untuk tidak lagi teraruskan dengan alat dan tunggangan semu khas rezim. Selain itu bagi setiap muslim, perjuangan menerapkan syariat Islam secara sempurna bukanlah perkara yang dapat diabaikan apalagi ditinggalkan begitu saja. Kita pun harus belajar dari kegigihan tokoh-tokoh muslim terdahulu yang begitu mati-matian memperjuangkan syariat islam dan menentang sekularisme.[]

Sumber dan Rekomendasi Bacaan

Debat Dasar Negara : Islam dan Pancasila Konstituante 1957. Pustaka Panjimas: Jakarta.

Fathiy Syamsuddin Ramadhan. 2020. Pancasila dan NKRI : Harga Mati?. Mafahim press

Ricklefs, M. C., Sejarah Indonesia Modern 1200—2004, Jakarta: Serambi, 2007.

Rizki Lesus, 2017. Perjuangan yang Dilupakan. Pro-U Media: Yogyakarta.

Share the idea

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *