Apa Itu Khilafah? Dapatkah Presiden Disebut Khalifah?

Share the idea

Perdebatan mengenai isu Khilafah bukanlah hal baru. Beberapa di antaranya adalah pendapat bahwa mendirikan Khilafah itu tidak wajib dan Islam yang tidak memiliki sistem pemerintahan yang baku.

Dr. H. Nadirsyah Hosen, LL.M., M.A., Ph.D, pernah memberi catatan menarik,

“Wajibkah mendirikan Khilafah? Tidak wajib! Yang wajib itu adalah memiliki pemimpin, yang dahulu disebut khalifah, kini bebas saja mau disebut ketua RT, kepala suku, presiden, perdana menteri, dll. Ada pemelintiran seakan-akan para ulama mewajibkan mendirikan khilafah, padahal arti kata “khilafah” dalam teks klasik tidak otomatis bermakna sistem pemerintahan Islam (SPI) yang dipercayai oleh para pejuang pro-khilafah.

Masalah kepemimpinan ini simple saja: “Nabi mengatakan kalau kita pergi bertiga, maka salah satunya harus ditunjuk jadi pemimpin”. Tidak ada nash yang qat’i di al-Qur’an dan Hadis yang mewajibkan mendirikan SPI (baca: khilafah ataupun negara Islam). Yang disebut “khilafah” sebagai SPI itu sebenarnya hanyalah kepemimpinan yang penuh dengan keragaman dinamika dan format. Tidak ada format kepemimpinan yang baku.”[1]

Dengan mempelajari sejarah, kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya ia berulang dengan pola yang sama, meski aktornya berbeda.

Dalam sebuah konferensi pers pada tanggal 16 Januari 1923 di İzmir, Mustafa Kemal at-Taturk mengeluarkan sebuah pernyataan yang hampir selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Nadirsyah Hosen. Kemal, berusaha menegasikan Khilafah dengan justifikasi dalil-dalil agama.

“Mengacu kepada syariat dan agama, tidak ada suatu hal yang disebut sebagai Khilafah. Sebagaimana yang anda ketahui, Nabi sendiri telah menyatakan, ‘Khilafah setelahku akan berlangsung selama 30 tahun.’ Ini adalah hadis. Jadi, ketika dikatakan bahwa ‘harus ada seorang Khalifah’, ‘Khilafah harus tetap ada’, ‘Khilafah harus diselamatkan’; tuntutan-tuntutan semacam ini justru bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Hal yang lain; sebagai contoh, ketika ‘Umar terpilih sebagai Khalifah, mereka (para Sahabat Nabi, pen.) memanggil ‘Umar dengan sebutan Khalifah Rasulillah. Lantas ‘Umar mengatakan, ‘aku tidak memiliki gelar demikian, dan aku tidak bisa. Tidak ada gelar yang demikian. Tidak ada yang namanya Khalifah. Kalian adalah kaum beriman, dan aku adalah pemimpin kalian.’ Juga, tatkala Nabi wafat, tidak ada yang berpikiran untuk memilih seorang Khalifah; ini adalah kepemimpinan, pemimpin (emir). Apa-apa yang selama ini dibentuk dengan nama Khilafah sejatinya adalah kepemimpinan, yang berarti hanya sekedar pemerintahan. Jadi harus dikatakan, bahwa Khilafah berarti pemerintahan.” [2]

Memang, sebagian pernyataan Kemal seperti hadis Khilafah hanya 30 tahun dan tentang ‘Umar b. Khattab yang digelari sebagai “pemimpin orang-orang yang beriman” (amir al-mu’minin) ada landasannya.

Namun, landasan tersebut ia distorsi demikian jauh dari makna aslinya. Kemal mengeksploitasi landasan normatif dan historis tadi untuk menjustifikasi pemisahan Islam dan politik sekaligus menegasikan Khilafah sebagai suatu yang tidak ada dalam Islam. Baginya, Khilafah hanyalah sinonim dari pemerintahan, yang berarti apapun sistem pemerintahannya, maka ia adalah Khilafah, terlepas ia menerapkan hukum Islam atau tidak.

Adanya perbedaan pendapat ini, merupakan dampak atas kaburnya definisi Khilafah dan Khalifah. Termasuk di dalamnya adalah perdebatan terkait, apakah Khilafah Umayyah, ‘Abbasiyyah, dan ‘Usmaniyyah dapat disebut sebagai Khilafah atau bukan.

DAPATKAH PRESIDEN DISEBUT SEBAGAI KHALIFAH?

Dalam khazanah Islam, Khalifah merupakan gelar untuk pemimpin kaum Muslim seluruh dunia setelah wafatnya Rasulullah. Dalam QS al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman,

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengatakan kepada para malaikat, ‘sesungguhnya Aku hendak menjadikan di Bumi ini seorang Khalifah.” Menurut al-Qurtubi, ayat ini merupakan hukum asal akan wajibnya mengangkat Imam dan Khalifah yang didengar dan ditaati.[3]

Khalifah ini merupakan istilah khusus untuk menyebut wakil Allah di muka bumi yang ditugaskan untuk menjaga dan menerapkan hukum-Nya[4], yang bertujuan untuk mengatur perbuatan manusia dalam segala seginya, ibadah mereka, segala tata-cara hidup mereka, juga yang berhubungan dengan negara yang memang merupakan kemestian bagi masyarakat umat manusia.[5]

Rasulullah kemudian merinci perihal Khalifah dalam beberapa hadis. Seperti, “Maka pegang teguhlah sunnahku dan sunnah al-Khulafa’ al-Rasyidin yang diberi petunjuk (oleh Allah) setelahku, pegang eratlah sunnah itu dan gigitlah dengan gigi geraham.” [6]

Juga dalam hadis, Dahulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap seorang nabi wafat, maka akan digantikan oleh nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak ada nabi lagi setelahku. Dan akan ada khulafa’ yang banyak” [7]

Istilah khulafa’ dalam dua hadis itu adalah bentuk jamak (plural) dari kata khalifah. Seorang khalifah mempunyai tugas untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Lembaga atau institusi yang menjalankan tugas Khalifah tersebut disebut Khilafah, yang didefinisikan sebagai “kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam, dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.”[8]

Institusi Khilafah ini kemudian dijalankan oleh Khalifah yang empat: Abu Bakr, ‘Umar b. al-Khattab, ‘Usman b. Affan, ‘Ali bin Abi Talib, ditambah al-Hasan b. ‘Ali selama 6 bulan, yang seringkali kita kenal sebagai Khilafah yang sesuai dengan metode kenabian (minhaj al-nubuwwah). Setelah al-Hasan, kepemimpinan umat Islam dipegang Mu’awiyah b. Abi Sufyan di Damaskus.

Menurut al-Khamis, Mu’awiyah dapat menjalankan pemerintahan dengan begitu baik. Kepemimpinannya yang berlangsung selama 40 tahun dirasakan oleh rakyatnya begitu aman dan sejahtera.[9] Hanya saja, di ujung masa jabatannya, Mu’awiyah berpandangan bahwa kekuasaan harus tetap dipegang oleh anaknya, Yazid, dengan alasan agar negara tetap stabil karena dipegang oleh orang yang kuat dan dipercayainya.

Tentu saja, pada awalnya kebijakan ini tidak dapat berjalan lancar karena ditolak sebagian besar Sahabat Nabi. Ketika Marwan sebagai utusan Mu’awiyah berkhutbah di Madinah untuk meminta baiat penduduknya, ia menyampaikan, “Siapa saja yang menyelisihi Mu’awiyah (dalam perkara pengangkatan anaknya sebagai Khalifah, pen.) maka dia telah menyelisihi sunnah Abu Bakr dan ‘Umar.”

Perkataan itu langsung disela oleh salah seorang putra Abu Bakr, yakni ‘Abd al-Rahman b. Abi Bakr, “Justru itu adalah sunnahnya Heraklius dan Kaisar Romawi. Demi Allah, sesungguhnya Abu Bakr tidak menjadikan jabatan Khalifah untuk anaknya seorang pun, tidak pula seorang pun dari anggota keluarganya.” [10]

Jadi, apakah kepemimpinan dinasti Umayyah dan dinasti-dinasti setelahnya, termasuk ‘Usmaniyyah, masih bisa disebut sebagai Khilafah?

Memang, sedari awal Rasulullah sudah membedakan antara khilafah dan kekuasaan (mulk), yang dalam sejarah didominasi oleh dinasti dengan sistem putra mahkota.[11] Terlebih lagi, dalam hadisnya yang lain Rasulullah menyampaikan, “Khilafah setelahku akan berlangsung selama 30 tahun, setelah itu akan menjadi kekuasaan (dinasti).” [12]

Walau begitu, menurut Ibn Khaldun, kekuasaan dinasti setelah masa Khulafa’ al-Rasyidin masih bisa disebut sebagai Khilafah, karena:

“Ciri-ciri yang merupakan watak khas Khilafah tetap ada (pada dinasti-dinasti tersebut, pen.), yakni, prefensi terhadap Islam serta mazhab-mazhabnya, dan taat mengikuti jalan kebenaran. Perubahan nampak hanya pada pengaruh kendali, yang adalah Islam, dan kini berubah menjadi solidartas sosial (‘ashabiyyah) dan pedang. Demikianlah situasi pada masa Mu’awiyah, Marwan, putranya ‘Abd al-Malik, dan sejak khalifah Bani ‘Abbas muncul hingga al-Rasyid dan sebagian putranya.”[13]

Salah satu instrumen terpenting yang menjadikan penguasa-penguasa dinasti pasca Khulafa’ al-Rasyidin tetap disebut sebagai Khalifah adalah tetap eksisnya prosesi baiat sebagai metode khas pemilihan pemimpin dalam Islam. Tidak pernah ditemukan seorang Khalifah yang menguasai kepemimpinan negara tanpa baiat.

Pengambilan baiat bermacam-macam; kadang dari ahl al-halli wa al-‘aqdi, kadang dari seluruh masyarakat, dan kadang dari seorang syaykh al-Islam. Kadang proses pengambilannya berlangsung buruk, tapi tetap dikategorikan sebagai baiat.

Di samping itu, secara tekstual, hadis yang menyebut bahwa Khilafah hanya berlangsung selama 30 tahun bertentangan dengan hadis lain. Misalkan, seperti hadis yang diriwayatkan Jabir b. Samurah, dimana Nabi menyebutkan bahwa sampai Hari Kiamat, umat Islam akan dipimpin oleh 12 orang Khalifah dari Quraisy.[14] Padahal, selama masa Khulafa’ al-Rasyidin, hanya ada lima orang Khalifah termasuk al-Hasan bin ‘Ali.

Dari sini dapat diambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud Nabi sebagai Khilafah yang hanya berumur 30 tahun adalah masa Khulafa’ al-Rasyidin. Persis seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah, Khilafah Rasyidah setelahnya benar-benar berjalan selama 30 tahun, dimana kekuasaan Abu Bakr terentang selama 2 tahun (k. 632-634), ‘Umar selama 10 tahun (k. 634-644), ‘Usman selama 12 tahun (k. 644-656), ‘Ali selama 5 tahun (k. 656-661), dan digenapkan oleh kekuasaan al-Hasan b. ‘Ali selama enam bulan sampai Rabi’ al-Awwal tahun 41/662.[12]

Sementara, setelah masa itu tetap dapat disebut sebagai Khilafah, walau bukan Khilafah ‘ala minhaj al-nubuwwah [15]. Hingga akhirnya Khilafah diresmikan runtuh pada 1924, ia belum tegak kembali hingga hari ini. Dan kita, tentu saja juga belum kembali dipimpin oleh seorang Khalifah pun, yang tentu saja tak bisa disamakan dengan Presiden, Perdana Menteri, maupun Raja.[]

Sumber:

[1] https://nadirhosen.net/artikel-isnet/262-khilafah-islam-fiktif/

[2] Nurullah Ardiç, Islam and Politics of Secularism, 276-277.

[3] Abu ‘Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr al-Qurtubī, al-Jāmi li Aḥkām al-Qur’ān, (Beirut: al-Risālah, 2006), 1:395.

[4] Jalāl al-Dīn al-Maḥallī dan Jalāl al-Dīn al-Suyutī, Musḥaf al-Tajwīd ma’a Tafsīr al-Jalālayn, (Kairo: Dar al-Ma’rifah, 1420 H), 6

[5] Ibn Khaldun, Muqaddimah, 233.

[6] Abū Dāwud Sulaymān bin al-Asy’aṡ al-Sijistānī, al-Sunan li al-Imām Abī Dāwud, (Kairo: Dār al-Ta’ṣīl, 2012), 7:134-136 (#4551); Muḥammad bin ‘Īsā bin Sawrah al-Tirmiżī, Sunan al-Tirmiżī wa Huwa: al-Jāmi’ al-Kubrā, (Kairo: Dār al-Ta’ṣīl, 2012), 3:544-545 (#2883).

[7] Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī wa Huwa: al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ, (Kairo: Dār al-Ta’ṣīl, 2012), 4:449-450 (# 3453); Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyayrī al-Naysābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim wa Huwa: al-Musnad al-Ṣaḥīḥ, (Kairo: Dār al-Ta’ṣīl, 2012), 5:166-167 (#1890).

[8] Taqi al-Din al-Nabhani, al-Syakhṣiyyah al-Islamiyyah (Beirut: Dar al-Ummah, 2003), 2:13.

[9] ‘Uṡmān bin Muḥammad al-Khamīs, Ḥuqbah min al-Tārīkh, (Alexandria: Dār al-Īmān, 1999), 134.

[10] Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, Tārīkh al-Khulafā’, (Beirut: Dār al-Minhāj, 1434/2013), 335.

[11] Dalam sabdanya yang diriwayatkan kan oleh al-Nu’mān bin Basyīr, Rasulullah bersabda: “takūnu al-nubuwwah fīkum, mā syā Allah an takūn, ṡumma yarfa’uhā Allāh Ta’āla, ṡumma takūnu khilāfah ‘alā minhāj al-nubuwwah, mā syā Allah an takūn, ṡumma yarfa’uhā Allāh Ta’āla, ṡumma takūnu mulkan āḍḍan…” (di tengah-tengah kalian ada masa kenabian. Dia ada atas kehendak Allah, kemudian Allah akan mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilāfah yang ada di atas metode kenabian. Dia ada atas kehendak Allah, kemudian Allah akan mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan yang menggigit…). Aḥmad bin Hanbal, Musnad al-Imām Aḥmad bin Hanbal, (Beirut: Mu’assisah al-Risālah, 1999), 30:355 (# 18.406).

[12] Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, Tārīkh al-Khulafā’, 73. Atau dalam redaksi Abū Dāwud, “al-khilāfah ba’dī ṡalaṡūna sanatan, ṡumma yu’ṭī Allāh al-mulk man yasyā’”. Lihat: Abū Dāwud Sulaymān bin al-Asy’aṡ al-Sijistānī, al-Sunan li al-Imām Abī Dāwud, 7:153 (#4566). Persis seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah, Khilāfah Rasyīdah setelahnya benar-benar berjalan selama 30 tahun, di mana kekuasaan Abū Bakr terentang selama 2 tahun (k. 632-634), ‘Umar selama 10 tahun (k. 634-644), ‘Uṡmān selama 12 tahun (k. 644-656), ‘Alī selama 5 tahun (k. 656-661), dan digenapkan oleh kekuasaan al-Ḥasan bin ‘Alī yang selama enam bulan sampai Rabī’ al-Awwal tahun 41/662. Al-Suyūṭī mengutip perkataan para ulama bahwa tidaklah 30 tahun setelah Rasulullah ﷺ yang dimaksud dalam hadis tersebut kecuali (masa-masa) Khalīfah yang empat dan hari-hari di mana al-Ḥasan berkuasa (lam yakun fī al-ṡalāṡīna ba’dahu ṣallāllahu ‘alayhi wa sallam illa al-khulafā’ al-arba’ah wa ayyām al-Ḥasan).

[13] Ibn Khaldūn, Muqaddimah, 257.

[14] Jalāl al-Dīn al-Suyūṭi, Tārīkh al-Khulafā’, 74. Hadis tersebut berbunyi: “lā yazālu hāża al-amru ‘azīzan yunṣarūna ‘alā man nāwa’ahum ‘alayhi ilā iṡnay ‘asyara khalīfatan kulluhum min Quraisy.” Lihat: Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī wa Huwa: al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ, (Kairo: Dār al-Ta’ṣīl, 2012), 9:223 (# 7218-7219); Abū Dāwud Sulaymān bin al-Asy’aṡ al-Sijistānī, al-Sunan li al-Imām Abī Dāwud, (Kairo: Dār al-Ta’ṣīl, 2012), 6:443 (#4230-4231); Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyayrī al-Naysābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, 5:137-140 (#1869).

[15] Lihat: Kamal Abu Zahra, “The Centrality of the Khilāfah in Islam”, akses 4 Januari 2019, http://www.khilafah.com/book-the-centrality-of-the-khilafah-in-islam/.      

Share the idea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *