Benarkah Radikalisme adalah Ancaman Terbesar Negara?

Share the idea

Banyak pihak yang menyebut, bahwa paham Islam radikal dapat menyebabkan hancurnya suatu negara. Asumsi ini, berangkat dari pemahaman tentang konsep negara modern dengan konsep negara versi kelompok radikalis yang saling bertolak belakang.

Konsep negara-bangsa seperti yang kita pahami saat ini, berasal dari sistem Westphalia yang diadopsi dari Perjanjian Westphalia 1648.[1] Konsepsi ini memecah belah wilayah suatu imperium ke dalam wilayah kedaulatan yang lebih kecil. Hingga saat ini, konsepsi negara-bangsa dianggap sebagai puncak evolusi dari suatu bentuk pemerintahan.

Konsep ini sangat berbeda dengan pandangan golongan radikalis Islam yang menganggap bahwa bentuk pemerintahan terbaik ialah Kekhilafahan, yakni sebuah bentuk pemerintahan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad yang memberlakukan hukum Islam di dalamnya secara menyeluruh. Hal ini ternyata berbeda dengan Arab Saudi dan beberapa negara lain di Timur Tengah yang tidak mengadopsi sistem pemerintahan Islam – yakni sistem pemerintahan yang berasaskan pada ideologi (mabda’) Islam – dan secara keseluruhan bentuk pemerintahannya bersifat negara-bangsa.

Kekhilafahan, yang didefinisikan sebagai “kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam, dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia”[2], cenderung menghendaki penyatuan dari berbagai negara di seluruh dunia yang utamanya memiliki komposisi penduduk dengan mayoritas muslim. Hal ini, praktis akan menghapuskan batas imajiner produk dari konsepsi negara-bangsa. Dengan kata lain, Kekhilafahan akan menegasikan konsep negara-bangsa. Berpangkal dari hal inilah, akhirnya muncul asumsi Islam radikal dapat mengancam eksistensi negara.

Pada dasarnya, suatu negara memiliki begitu banyak ancaman. Mulai dari ancaman yang berasal dari luar (external threat) hingga dari dalam (internal threat), dengan radikalisme Islam yang terus digaungkan sebagai “ancaman bagi negara” bahkan “musuh negara” tanpa banyak mendapat sanggahan yang seimbang.

Penyematan ini ternyata bukan tanpa alasan. Bahkan jika kita menihilkan analisis berbagai ulama’ yang dikelompokkan pada golongan Islam radikal, para peneliti demokrasi sendiri (sebagaimana yang dibahas dalam buku “Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi?”) melihat penyematan ini sebagai sesuatu yang memang disengaja, dan berdampak pada jatuhnya kredibilitas demokrasi di Indonesia.

Para analis itu kemudian mengerucutkan sikap yang diambil rezim dalam dua strategi. Pertama, situasi politik yang saling meniadakan (zero sum game). Pihak yang bersebrangan, tidak lagi dilihat sebagai lawan atau rival politik semata, melainkan sebagai musuh yang dianggap mengancam keberadaan eksistensial mereka sehingga harus dapat dilenyapkan dengan cara apapun.

Kedua, kalangan oposisi kemudian dibingkai sebagai “musuh negara”, sehingga dianggap sah dan legal untuk ditiadakan dengan perangkat hukum yang ada. Dan jika perangkat hukumnya belum tersedia, penguasa akan dengan mudahnya menciptakan perangkat baru untuk melayani tujuan tersebut. Negara kemudian dengan sengaja menjadikan Pancasila sebagai alat untuk memilah siapa lawan dan kawan, serta “menghukum” mereka yang menjadi lawan. Kembali, buku tersebut kemudian mengungkapkan bahwa hal itu dilakukan untuk “menggelembungkan kuasa yang mereka miliki.”

Sebagian mungkin akan menyamakannya dengan masyarakat sipil pada masa Soeharto yang juga ditindas. Bedanya, di masa rezim saat ini, hal tersebut berjalan lebih cepat dan nyaris tanpa perlawanan berarti. Sebab, rezim telah menemukan cara yang efektif untuk membelah aktor-aktor pro-demokrasi serta menggunakan polarisasi untuk mengempiskan dukungan bagi perlawanan yang dilakukan massa terhadap rezim.[3]

Maka tak heran, jika Islam radikal seakan menjadi ancaman yang utama dengan cenderung mengabaikan ancaman bagi negara yang sesungguhnya. Padahal, tuduhan semacam ini tidak lebih dari sekedar hoaks.

Ancaman lebih besar, justru datang dari mereka yang ada di dalam pemerintahan. Mereka yang lebih mementingkan jabatan dan materi, akan melakukan segala macam cara demi memenuhi hawa nafsunya. Fakta sejarah ternyata juga membuktikan, bahwa banyak negara dan imperium yang hancur justru bukan hanya karena serangan perang, melainkan juga karena rapuhnya kekuatan internal negara tersebut.

Mereka hancur karena orang-orang di dalamnya lebih mementingkan tahta dan dunia. Mereka tidak akan peduli dengan urusan rakyatnya, bahkan tak akan terbesit sedikit pun mengurusi penderitaan rakyatnya.

Kasus minyak goreng hingga berbagai korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, adalah ancaman laten bagi negara yang bahkan terus dipelihara secara sistemik

Jika hal ini terjadi secara terus-menerus dalam skala yang luas, maka dapat dipastikan bahwa rakyat tidak akan peduli dengan bentuk pemerintahan negaranya apa, ideologinya apa, atau hukum yang diterapkan apa. Tidak peduli apakah kapitalisme, komunisme, atau Islam. Bagi mereka, selama itu memberikan kesejahteraan, rakyat akan mengikuti.

Asumsi ini memang sangat pragmatis dan mengabaikan pendapat bahwa menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, yang hanya dapat dilaksanakan oleh Khilafah, pada dasarnya adalah kewajiban bagi umat Islam. Sehingga, jika asumsi pragmatis ini sudah terjadi, jangan pernah salahkan radikalisme atau isme-isme yang lain, kerena politik pada dasarnya adalah tentang pengaruh dan konsensus. Jika rakyat sudah tidak percaya dengan suatu konsensus yang sedang diterapkan, maka mereka akan mencari alternatif demi kesejahteraan.

Jadi, peliharalah kesejahteraan rakyat, agar mereka tidak akan mencari alternatif ideologi di luar.[]

Rekomendasi Bacaan:

[1] Roberts Jackson dan Georg Serensen. 2014. Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

[2] Lihat juga Nicko Pandawa. 2021. Khilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda. Komunitas Literasi Islam: Bogor. Merujuk pada Taqiyuddin an-Nabhani. 2003. Al-Syakhsiyyah Al-Islamiyyah. Darul Ummah: Beirut.

[3] Thomas Power dan Eve Warburton (ed). 2021. Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi?. Kepustakaan Populer Gramedia: Jakarta.

Share the idea

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *