Dinamika Perjuangan Penerapan Syariat Islam di Indonesia

Share the idea

1 September 1939, untuk mewujudkan misi menjadi negara adidaya nomor satu, Jerman menginvasi Polandia. Pada bulan-bulan berikutnya, satu per satu negara-negara Eropa Barat jatuh ke tangan Jerman, termasuk Belanda yang diinvasi pada 10 Mei 1940. Hanya Inggris yang berada di seberang lautan yang aman dari ancaman Jerman. Tindakan Jerman kemudian diikuti Jepang pada 1941. Setelah melumpuhkan pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbour Hawaii, armada Jepang menyapu bersih seluruh pasukan kolonial Inggris, Prancis, dan Belanda di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dan seluruh rakyatnya memasuki kancah Perang Dunia II dan jatuh ke tangan balatentara Jepang sejak penandatanganan penyerahan Belanda pada 8 Maret 1942 di Kalijati Subang.

Jepang sangat paham bahwa Indonesia adalah negeri muslim terbesar di kawasan Asia Timur dan memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap penjajah Belanda. Balatentara Jepang mengampanyekan “Nippon Tjahaja Asia” yang merupakan saudara tua yang hendak membebaskan Indonesia. Namun, kampanye ini belum masuk ke dalam hati masyarakat Indonesia, khususnya para ulama’ dan kaum muslimin. Pada awalnya Jepang melakukan tindakan keras terhadap ulama’, namun menyadari besarnya perlawanan dari rakyat Indonesia yang dipicu oleh ulama’ maka Jepang melunakkan hatinya. Ulama’ dirangkul dan diajak bersama-sama untuk mengonsolidasikan keadaan di tengah ancaman armada Sekutu di Pasifik.

Jepang kemudian membentuk Majelis Syuro’ Muslimin Indonesia (MASYUMI) untuk menggantikan MIAI dan diketuai oleh Hadratussyaikh KHM Hasyim Asy’arie. Jepang juga menerima usul para ulama’ dan tokoh-tokoh nasional untuk membentuk pasukan paramiliter yang menjaga Indonesia dari serangan Sekutu yaitu PETA, Hizbullah, dan Sabilillah. Untuk lebih meyakinkan kaum muslimin, Jepang mempropagandakan kesiapan Kaisar Hirohito masuk Islam dan menerima baiat sebagai Khalifah kaum muslimin. Dan di tengah jepitan Sekutu pasca kemenangan armada Sekutu di laut Koral dan Kepulauan Midway, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia.

Pada tanggal 1 Maret 1945, sebagai inisiatif akan janji kemerdekaan, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diresmikan pada tanggal 29 April 1945 dan sekaligus melaksanakan sidang pertama. Dalam sidangnya yang pertama, terjadi silang sengketa seru antar anggota BPUPKI terkait bentuk dan dasar negara. Dr. Soekiman Wirjosandjojo, wakil Masyumi menyatakan di dalam sidang bahwa sistem pemerintahan dalam Islam adalah Kekhalifahan. Sidang BPUPKI juga membahas dasar negara dan menjadi pertarungan ide yang sengit antara kubu nasionalis dengan Islam.

Tercatat di buku-buku sejarah, pidato yang disampaikan dr. Soepomo, Prof. M. Yamin, dan bung Karno tentang dasar negara. Namun tidak pernah tercatat pidato KH. Ahmad Sanusi yang mengupas bahwa nilai-nilai Ketuhanan (Syariat Islam) harus berada di atas segalanya, juga pidato Ki Bagus Hadikusumo tentang maqasid as-syar’iat sebagai dasar negara, dan KH. Wahid Hasyim yang membawa tumpukan 52 ribu surat dari para ulama se-Jawa dan Madura yang menuntut penerapan Syariat Islam sebagai dasar negara ketika Indonesia kelak merdeka.

Pada akhirnya, BPUPKI yang kemudian berubah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyepakati, “Ketuhanan dengan berdasar kepada syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Pertengahan tahun 1945, secara de facto Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh para aktivis kemerdekaan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Penerapan Syari’at Islam oleh negara di depan mata, namun sayangnya cita-cita itu hilang begitu saja melalui peristiwa penuh misteri pada tanggal 18 Agustus 1945. Secara tiba-tiba sila “Ketuhanan dengan berdasar kepada syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dicoret begitu saja.

Peristiwa ini tentu sangat merugikan dan mendapat protes keras dari tokoh-tokoh Islam. Namun konflik ini urung terjadi karena kedatangan balatentara Belanda yang membonceng Sekutu untuk kembali menguasai Indonesia. Energi umat kemudian dicurahkan sepenuhnya kepada usaha-usaha perjuangan fisik melawan sekutu. Gagal di banyak front dan mendapat desakan dunia internasional, Belanda pada akhirnya memberikan pengakuan kedaulatan kepada Indonesia pada tahun 1949.

Pada tahun 1955, Pemilu pertama digelar dengan salah satu tujuannya membentuk Majelis Konstituante yang bertugas merancang UUD dan konstitusi baru bagi Indonesia. Hasil Pemilu menempatkan posisi kubu Islam setara jumlahnya dengan kubu Nasionalis dan Komunis. Efeknya terjadi perdebatan berlarut-larut di Majelis Konstituante terkait dasar negara. Setelah bersidang beberapa kali, maka pada tahun 1959 Majelis Konstituante dibubarkan dan secara sepihak Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Presiden Sukarno kemudian dengan seenaknya menciptakan “ideologi” yang menggabungkan nasionalisme, komunisme dan Islam yang diistilahkan dengan Nasakom.

Indonesia memasuki era Presidensiil dan bung Karno menjelma menjadi diktator. Ia didukung oleh PNI dan khususnya PKI serta secara serampangan membubarkan Masyumi dan PSI. Bung Karno juga secara serampangan melibatkan Indonesia dalam pusaran konflik dengan Inggris, Amerika Serikat, Uni Sovyet, dan Tiongkok di Asia Tenggara. Cita-cita untuk tegaknya Syariat Islam di Indonesia memasuki masa suram. Ending kekuasaan Sukarno adalah peristiwa kudeta yang digerakkan oleh PKI yang menculik dan membunuh perwira Angkatan Darat pada akhir September 1965. Partai Komunis terbesar ketiga di dunia tersebut akhirnya tumbang oleh gelombang massa rakyat Indonesia dan bersama tumbangnya PKI, tumbang pula kekuasaan bung Karno dan mengakhiri era Orde Lama.

Orde Baru dan Presiden Suharto muncul pasca era pergolakan ideologi di Indonesia. Sejak awal penguasa Orde Baru lebih menitikberatkan pada kestabilan politik dan ekonomi negara, maka sejak awal negara memaksakan ideologi negara (Demokrasi Pancasila) kepada seluruh golongan. Penguasa Orde Baru yang berasaskan pembangunan serta dikelilingi intelektual yang sentimen terhadap Islam, merumuskan upaya-upaya pembabatan gerakan Islam Politik di Indonesia. Indikasi itu dimulai dengan meleburkan partai-partai Islam ke dalam satu partai yaitu PPP.

PPP sendiri yang notabene mayoritas berasal dari Partai NU dan pernah melakukan aksi walkout dalam sidang di DPR/MPR akibat tuntutan penerapan Syariat Islam, perlahan-lahan unsur NU dihabisi dan dihilangkan pengaruhnya dari PPP. Orde Baru juga memaksakan asas tunggal kepada seluruh organisasi, pemaksaan ini khususnya menyasar kepada organisasi-organisasi Islam. Orde Baru juga mengawasi secara ketat tokoh-tokoh yang pernah terlibat dengan Masyumi dan lembaga intelejennya menciptakan monsterisasi Islam melalui berbagai aksi-aksi terorrisme yang merupakan bagian operasi intelejen negara.

Untuk lebih menanamkan pengaruhnya, Orde Baru juga mendukung para intelektual Islam yang dididik oleh Barat untuk memasarkan ide-ide liberalisme Islam. Salah satu intelektual tersebut adalah Nurcholis Majid yang menekankan ide anti politik Islam dengan jargonnya yang terkenal, “Islam Yes, Partai Islam No!!”. Nurcholis Majid menjadi lokomotif gerakan sekularisasi Islam, menekankan relasi hubungan Islam dengan negara yang hanya sekedar sebagai penjaga moralitas negara. Negara boleh menggunakan sistem apa saja dan Islam hanya sekedar identitas dan penjaga moralitas sahaja.

Pada puncaknya, penguasa Orde Baru menindak secara keras upaya-upaya yang dianggap memicu lahirnya Islam Politik. Mulai dari pelarangan jilbab di sekolah, kampus, dan kantor pemerintahan hingga peristiwa Pembantaian di Tanjung Priok merupakan bukti ketakutan penguasa terhadap Islam. Era Orde Baru adalah jurang terdalam terkait relasi Islam dengan Indonesia. Politik penuh kekerasan, diktatorisme negara, berpadu dengan pemaksaan pada kurikulum pendidikan serta buaian kestabilan ekonomi dan pembangunan, bisa dipastikan bahwa kaum muslimin di era Orde Baru tidak lagi mengenal akarnya sebagai bagian peradaban Islam yang agung di masa lampau.

Harapan membaiknya hubungan Islam dengan negara di era Orde Baru justru terletak pada sosok Presiden Suharto. Pak Harto adalah orang Jawa tulen yang digambarkan oleh para peneliti tentang orang Jawa, bahwa orang Jawa dari golongan Priyayi dan Abangan walaupun semasa hidupnya tidak menaati Syariat, namun di masa tuanya secara otomatis berubah menjadi Santri yang lekat dengan masjid dan pengajian. Memasuki dekade 90-an, hubungan Islam dengan negara menunjukkan tanda-tanda membaik. Peraturan tentang jilbab dihapuskan, negara juga menghapus SDSB (perjudian ala lotre di Amerika), perbankan syariat hadir, juga lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.

Untuk menunjukkan komitmennya terhadap Islam, Presiden Suharto sekeluarga melakukan ibadah haji ke Tanah Suci. Di kemudian hari juga diketahui sebagai  bagian solidaritas terhadap dunia Islam, bahwa Presiden menyetujui operasi intelejen berupa pengiriman senjata kepada mujahidin di Bosnia Herzegovina untuk melawan tentara Serbia. Namun setelah 30 tahun memimpin Indonesia dengan kestabilan politik dan ekonomi, Orde Baru ternyata hanya sebuah tiang yang rapuh. Krisis keuangan Asia pada 1996 mengungkap kebobrokan tata kelola ekonomi di Indonesia. Efeknya Indonesia terimbas krisis ekonomi parah. Bak efek domino, krisis ekonomi menciptakan krisis politik dan ujungnya pada 20 Mei 1998, setelah 32 tahun memimpin Republik, Presiden Suharto menyatakan mengundurkan diri.

Sejak tahun 1998 hingga hari ini, Indonesia memasuki era Orde Reformasi. Sebuah orde yang tercipta dari cita-cita kebebasan, khususnya dalam berpolitik dan mengemukakan pendapat. Ide-ide dan gagasan Islam Politik mulai muncul kembali di permukaan. Setelah beberapa dekade umat Islam di Indonesia kembali mendengar kata Khilafah, ketika Hizbut Tahrir Indonesia pada tahun 2000 menyelenggarakan Konferensi Khilafah di Istora Senayan Jakarta. []

Sumber:

A. C. S. Peacock, dkk. 2015. From Anatolia to Aceh: Ottomans, Turks, and Southeast Asia (Proceeding of the British Academy).

British Academy Publication: London.

Ahmad Mansur Suryanegara. 2009. Api Sejarah jilid 1-2. Salamadani Pustaka Semesta: Jakarta.

A. H. Nasution. 2013. Pokok-Pokok Gerilya. Narasi: Yogyakarta.

Azyumardi Azra. 2004. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia. Kencana: Jakarta.

Beggy Rizkiansyah, dkk. 2017. Dari Kata Menjadi Senjata. Jurnalis Islam Bersatu: Jakarta.

Editor Kompas. 2018. Kita Hari Ini 20 Tahun yang Lalu. Kepustakaan Populer Gramedia: Jakarta.

Eugene Rogan. 2016. The Fall of Khilafah. Serambi: Jakarta.

Eugene Rogan. 2017. Dari Puncak Khilafah. Serambi: Jakarta.

Frial Ramadhan Supratman. Makalah, “Rafet Bey, The Last Ottoman Consul in Batavia The First During World War 1911-1924”.

Frial Ramadhan Supratman. Makalah, “Makam Sayyid Husein bin Abu Bakar al-Aydarus: Jaringan Spiritual Usmani di Indonesia akhir abad ke-19.”

Frial Ramadhan Supratman. Makalah, “Before the Ethical Policy: The Ottoman State, Pan-Islamism and Modernisation in Indonesia 1898-1901.”

Madawi Al Rasheed, dkk. 2012. Demystifying the Caliphate: Historical Memory and Contemporary Contexts. Oxford University Press: Oxford.

Majalah Tempo (edisi khusus) H. Agus Salim.

Majalah Tempo (edisi khusus) Panglima Sudirman.

Majalah National Geographic Indonesia edisi Islam di Indonesia.

Majalah National Geographic Indonesia edisi Menjadi Muslim Di Amerika.

M. C. Ricklefs. 2013. Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya dari 1930 sampai Sekarang. Serambi: Jakarta.

M. C. Ricklefs. 2005. Sejarah Indonesia Modern: 1200 – 2004. Serambi: Jakarta.

M. C. Ricklefs. 2002. Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi, 1742 – 1749: Sejarah Pembagian Jawa. Mata Bangsa: Yogyakarta.

Moeflich Hasbullah. 2017. Islam dan Transformasi Masyarakat Nusantara. Kencana: Jakarta.

MR Kurnia, dkk. 2013. Menjadi Pemikir dan Politisi Islam. Al Azhar Press: Bogor

Peter Carey. 2011. Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785 –

1855. Kepustakaan Populer Gramedia: Jakarta.

Reza Pankhurst. 2013. The Inevitable Caliphate?: The History of The Struggle for Global Islamic Union, 1924 to the present. Oxford University Press: Oxford.

Rizki Lesus. 2017. Perjuangan yang Dilupakan. Pro-U Media: Yogyakarta.

Septian AW. 2013. Peran Surat Kabar Bendera Islam Dalam Perjuangan Khilafah 1924 [Skripsi]. Universitas Indonesia: Depok.

Taqiyuddin An Nabhani. 2009. Konsepsi Politik Hizbut Tahrir. HTI Press: Jakarta.

Taqiyuddin An Nabhani. 2009. Mafahim Hizbut Tahrir. HTI Press: Jakarta.

Taqiyuddin An Nabhani. 2009. Pembentukan Partai Politik Islam. HTI Press: Jakarta.

Taqiyuddin An Nabhani. 2014. Terjun ke Masyarakat. Khilafah Press: Jakarta

Widji Saksono. 1995. Mengislamkan Tanah Jawa: Telaah atas Metode Dakwah Walisongo. Mizan: Bandung.

Share the idea

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *