Ketika Ulama di Hijaz Menginspirasi Jihad Nusantara Melawan Belanda

Share the idea

Abad ke-19 merupakan sebuah abad yang penuh dengan rentetan konfrontasi urat syaraf berdarah antara Muslim di Nusantara dengan kekuatan penjajah kolonial Belanda. Sebut saja misalnya Perang Paderi (1809-1837), Perang Diponegoro (1825-1830), pertempuran Lampung Raden Imba II dan Raden Intan II (1832-1856), pemberontakan di Kalimantan Selatan (1859), kasus Haji Ripangi Kalisalak (1859), Perang Aceh (1873-1903), juga yang tak kalah penting adalah perlawanan para ulama dan santri dalam Pemberontakan Cilegon (1888). Dalam pertempuran-pertempuran di atas, pengaruh orang-orang yang telah berhaji terhadap penggeloraan semangat jihad akan kaum kafir (baik secara langsung maupun tak langsung) tidak bisa dilupakan.

Perang Paderi yang berlangsung selama hampir tiga puluh tahun merupakan perlawanan antara kaum Paderi dengan kaum Adat yang dibekingi oleh Belanda. Gerakan pembaruan Islam oleh kaum Paderi itu tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Surau Ulakan Tarekat Syattariyah yang dipimpin oleh ulama kharismatik Tuanku Nan Tuo, dimana sanad kelimuan Tuanku Nan Tuo kalau ditarik akan sampai kepada Abdur-Ra’uf al-Sinkili yang mempunyai jaringan keilmuan dengan ulama-ulama Haramayn. 

Tahun 1802, alam Minangkabau kedatangan tiga sosok anak bangsa yang kini telah menyandang status haji. Kepulangan Haji Miskin dari Pandai Sikat (Luhak Agam), Haji Abdurrahman dari Piabang (Luhak Lima Puluh), dan Haji Muhammad Arief dari Sumanik (Luhak Tanah Datar) ke Minangkabau menjadi momen penting dalam pembentukan gerakan Paderi. Kebetulan selama mereka bertiga ada di Hijaz, gerakan Wahhabi yang 58 tahun sebelumnya disemai dalam bentuk kerjasama antara Muhammad bin Abdul Wahhab (1703-1792) sebagai pemimpin spiritual dan Muhammad bin Saud (w. 1765) sebagai pemimpin politik kaum Wahhabi sedang menjadi pembicaraan di Jazirah Arab, tersebab pembaruan mereka yang sporadis dan menggemparkan. 

Di tahun yang sama dengan tahun kepulangan tiga haji Minangkabau, kaum Wahhabi berhasil merebut Hijaz secara berturut-turut mulai dari kota Tha’if (1802), Makkah al-Mukarramah (1803), dan Madinah al-Munawwarah (1804).[1] Bisa jadi, semangat pembaruan gerakan Wahhabi menginspirasi Haji Miskin, Haji Abdurrahman, dan Haji Muhammad Arief untuk membentuk gerakan serupa dalam rangka melawan kemungkaran kaum Adat sekaligus penjajahan kaum kafir Belanda di Sumatera Selatan.

Gerakan Paderi terus berkembang sampai tiba masanya mereka mengangkat senjata dalam tiga fase pertempuran: perlawanan antara kaum Paderi dengan kaum Adat (1809-1821), perlawanan kaum Paderi melawan kaum Adat dan Pemerintah Kolonial Belanda (1821-1832), dan fase pertempuran dimana akhirnya kaum Paderi dan kaum Adat bersatu padu melawan kekuatan Belanda (1832-1837).[2] 

Walaupun perlawanan kaum Paderi dan rakyat Minangkabau berujung pada kekalahan, para pejabat Belanda tetap dibayang-bayangi perasaan takut mendapati kenyataan bahwa pengaruh Pan-Islamisme begitu kuat di kalangan masyarakat Minangkabau. Schrieke melaporkan bahwa seorang Syekh di Minangkabau membawa bendera Khilafah Utsmaniyah sepulangnya dari Makkah pada 1850.[3]

Di Jawa, perlawanan pangeran Diponegoro yang dahsyat nyaris membangkrutkan kas Pemerintah Kolonial Belanda sebanyak 20.000.000 gulden dan menewaskan sekitar 15.000 pasukan Belanda. Agustus 1825, sebelum memulai pertempurannya yang panjang selama lima tahun itu, Diponegoro mengumpulkan pasukannya di Selarong. Peter Carey mengumpulkan nama-nama mereka yang berkumpul di hari itu dari berbagai sumber, dan mendapati bahwa kebanyakan dari mereka adalah golongan santri. Sebanyak 22 orang adalah orang-orang yang baru saja selesai melaksanakan ibadah haji di Makkah, dimana 17 orang di antaranya tercatat sebagai Syekh atau Syarif, sebutan untuk orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah .[4]

Kembali ke Sumatera, Kesultanan Aceh Darussalam bersitegang dengan tingkah pongah Pemerintah Kolonial Belanda yang menaklukkan satu per satu kesultanan-kesultanan yang berada dalam patronase Aceh, mulai dari Sumatera Selatan sampai ke Sumatera Utara. Perang urat syaraf itu akhirnya memuncak ketika Belanda mengultimatum Aceh untuk berperang secara terbuka pada tahun 1873.

Kaum Muslimin di Aceh mendapat stimulus perlawanan dari dorongan jihad membela agama yang membuncah-buncah, dan salah satu faktor yang menumbuhkan semangat jihad itu ialah energi dari kumpulan sya’ir yang dikarang oleh Tengku Chik Pante Kulu yang bernama asli Haji Muhammad. Beliau menulis kumpulan sya’irnya yang diberi judul Hikayat Prang Sabil dalam perjalanan pulangnya dari Makkah pada tahun 1880. 

Berita akan pertempuran Aceh juga menjadi perbincangan di dunia Islam internasional. Basiret, koran yang terbit di Istanbul, menjadikan topik perang Aceh sebagai headline news. Bahkan harian Reuters yang hari ini masih eksis pernah memberitakannya di Inggris.[5] Begitu pula di Hijaz. Muhammad Salih, seorang Sumatra yang mukim di Makkah menyebutkan dalam suratnya, bahwa beberapa Syekh Jawi telah bertemu di tempat seorang Syekh dari Betawi untuk mendiskusikan perihal perang Aceh dan menyatakan oposisinya terhadap Belanda.[6]

Karena pengalaman perang bertubi-tubi dengan kekuatan Islam di negeri jajahannya, Pemerintah Kolonial Belanda mulai lelah dan memutar otaknya untuk mencari cara agar kekuatan Islam bisa dicegah. Belanda sadar, keberadaan para haji yang baru pulang dari Makkah bertanggungjawab atas semua kerugian yang dialami pemerintahan kolonial.[7] 

Ibadah haji yang mensyari’atkan para pelakunya untuk melaksanakan haji bagi yang mampu (man-istatha’a) pastilah dilakukan oleh mereka yang mempunyai fisik yang prima dan ekonomi yang mumpuni. Ketika sampai di tanah suci, pastilah mereka akan berinteraksi dengan sesama kaum Muslim dari seluruh penjuru dunia dan saling berbagi akan kondisi masing-masing negeri.

Salim A. Fillah membahasakannya dengan, “memandang keluar membaca bentang dunia luas, serta merenung ke dalam memikirkan diri dan bangsanya, jiwa-jiwa imani itu pasti akan membawa pulang nyala api perjuangan untuk tanah airnya.”

Snouck mencibir dan menggerutu dalam masalah ini, “di antara massa haji yang berjumlah besar dan tak terdidik selalu ada saja orang-orang yang menyerap benih fanatisme kasar dari ibadah haji.”[8] Keluhan yang sama juga disampaikan oleh pejabat-pejabat Belanda yang lain, seperti de Vicq misalkan, konsul jenderal Belanda di Jeddah yang pada tahun 1885 menulis,

“Keikursertaan warga Hindia-Belanda (Indonesia) dalam ibadah haji dan perpanjangan masa tinggal mereka di negeri ini (Hijaz), sebagai ancaman bagi kewenangan Belanda di Hindia-Belanda, dan semua orang pasti setuju dengan saya dan menyesalkan bahwa ratusan ribu gulden setiap tahun dikirim dari Hindia-Belanda untuk memberi makan orang-orang yang menganggur di Hijaz atau… mengisi kantung uang pemerintah Turki.”[9]

Sehubungan dengan itu, Makkah dapat dianggap sebagai kepanjangan tangan dari Istanbul untuk menyebarkan gagasan Pan-Islamisme (ittihad al-Islam) yang merupakan kebijakan politik dari Sultan Abdul Hamid II.

Kekuatan Islam dalam pentas politik internasional sudah menurun pamornya semenjak faktor-faktor internal maupun eksternal yang melemahkan Islam menggerogoti Khilafah Utsmaniyah. Salah satu di antara faktor yang melemahkan itu adalah ditiupnya pemikiran-pemikiran asing seperti nasionalisme, liberalisme, sekulerisme, dan lain-lain ke dalam benak umat Islam.

Paham-paham yang demikian menjadikan umat Islam tercerai berai dan menempatkan identitas kebangsaannya lebih tinggi daripada identitas agamanya. Ketika Sultan Abdul Hamid II naik takhta pada 1873, beliau memandang urgensitas umat Islam yang saat itu berantakan adalah menyatukan kepemimpinan politik umat Islam di bawah Khalifah.

Setahun sebelum beliau naik takhta pun, perasaan bahwa kaum Muslim dari berbagai dunia adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan tetap didengungkan oleh orang-orang Muslim. Hal itu yang berulang kali didengar oleh Konsul Belanda di Jeddah dari Pasha Turki dan para bawahannya yang mengatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari Khilafah Utsmaniyah.[10]

Tulisan ini adalah bagian keempat dari serial tulisan hubungan antara Nusantara dengan Hijaz selama masa kolonial. Simak kelanjutannya

Sumber:

[1,4] Azyumardi Azra, Syabakah al-Ulama: Harakah al-Tawashil baina al-Syarqi al-Awsath wa al-Arakhbil fi al-Qarnain al-Sabi’ ‘Asyar wa al-Tsamin ‘Asyar al-Miladiyyah (Jakarta: Markaz al-Dirasat al-Islamiyyah wa al-Ijtima’iyyah [PPIM] IAIN Jakarta)

[2,3] Azyumardi Azra, Renaisans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999)

[5] Madawi al-Rasheed, A History of Saudi Arabia, (New York: Cambridge University Press, 2002)

[6,8] Nico J. G. Kaptein (ed.), Kekacauan dan Kerusuhan: Tiga Tulisan tentang Pan-Islamisme di Hindia-Belanda Timur Pada Akhir Abad XIX dan Awal Abad XX, (Jakarta: INIS, 2003)

[7] Peter Carey, Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855),(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016)

[9] Michael Francis Laffan, Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below The Wind, (London: Taylor & Francis e-Library, 2003)

[10] Harry J. Benda, Christiaan Snouck Hurgronje and The Foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia, dalam Readings on Islam in Southeast Asia, (Singapore: ISEAS, 1985)

Share the idea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *