Mengapa Israel Harus Diperangi?

Share the idea

Kenakalan pertama dimulai sejak berdirinya negera tersebut—14 Mei 1948. Bagi Israel, hari itu merupakan hari kelahiran negaranya. Hal ini sangat berbeda dengan Palestina yang menganggapnya sebagai Yaum an-Nakbah, yang berarti “Hari Kehancuran”.

Peristiwa tersebut menyebabkan 78% tanah Palestina dirampas oleh Israel dengan hanya menyisakan 22% untuk bangsa Arab Palestina, sehingga Palestina terbagi menjadi 3 daerah: Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Al-Quds bagian timur.

Sebelumnya, pada tahun 1947 Majelis Umum PBB telah mengeluarkan sebuah resolusi tidak mengikat (non-binding recommendation) nomor 181 yang berisi pembagian tanah Palestina masing-masing 55% untuk bangsa Yahudi dan 45% untuk bangsa Arab. Padahal di saat yang sama, Yahudi awalnya hanya memiliki kurang dari 7% tanah di Palestina, sedangkan bangsa Arab mencapai 87%. Melihat kondisi tersebut, praktis bangsa Palestina dan negara-negara Arab menolak keras pembagian wilayah yang direkomendasikan oleh PBB. Penolakan tersebut berujung pada meletusnya perangan antara Israel dan negara-negara Arab.

Dalam rangka memuluskan operasi sistemik melawan penduduk Palestina, Inggris sebagai sekutu dekat bangsa Israel telah menyelundupkan berbagai persenjataan kepada para kelompok paramiliter zionis, seperti Haganah dan Irgun (dipimpin oleh David Ben-Gurion dan Menachem Begin). Operasi tersebut menggunakan berbagai taktik, seperti pembantaian, pemerkosaan, dan perang psikologis. Karena hal tersebut, banyak penduduk Palestina yang menjadi pengungsi untuk menghindari mimpi buruk yang menimpa negerinya.

Pasca perang Arab-Israel (yang sangat tidak logis dimenangkan oleh Israel), sebanyak 400 kampung-kampung penduduk Palestina dihancurkan oleh tantara Israel dan lebih dari 77% wilayah Palestina (berdasarkan tolak ukur British Mandate) dianeksasi oleh Israel. Sebanyak 750.000 rakyat Palestina terusir dari tempat tinggalnya—baik menjadi IDP (internally displace person) maupun menjadi pengungsi di negara-negara tetangga, seperti Yordania, Lebanon dan Syria.

Di bulan Desember 1948, Majelis Umum PBB meloloskan Resolusi 194 yang merekomendasikan hak kembalinya pengungsi Palestina ke negerinya atau memberikan kompensasi atas mereka yang tidak menginginkan kembali. Meskipun resolusi tersebut dikuatkan dengan resolusi-resolusi lain, seperti Resolusi 169 dan 237, namun Israel menolak hak warga Palestina untuk kembali ke negerinya.

Israel memang tercatat sebagai negara paling banyak melanggar resolusi PBB, lebih dari 40 resolusi PBB (sejak 1967) yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB telah dilanggar oleh negara ini. Termasuk resolusi mengenai pembersihan pemukiman Yahudi di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur; mengembalikan Dataran Tinggi Golan dan Yerusalem Timur yang telah dianeksasi; dan mengizinkan International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk memeriksa fasilitas pengembangan senjata nuklirnya.

Menurut Konvensi Jenewa Keempat, Israel merupakan “Occupying Power” di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur (meskipun telah melepaskan Gaza pada 2005, wilayah tersebut tetap dikontrol secara efektif oleh Israel—oleh karena itu menurut hukum internasional Israel masih menjadi “Occupying Power”). Sebagai entitas Kekuatan Pendudukan, Israel telah melanggar Konvensi Jenewa Keempat secara terus-menerus sejak 1967. Hal tesebut masih berlanjut hingga saat ini, contohnya adalah blokade ekonomi Gaza yang berlawanan dengan Artikel 33 konvensi tersebut; penghancuran properti di wilayah pendudukan yang praktis melanggar Artikel 53; dan pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat, termasuk Jerusalem Timur, jelas melanggar Artikel 49. Tak hanya itu, Israel juga sudah dengan jelas melanggar UN Charter Artikel 2.4 yang menerangkan,

“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations

Israel jelas mengancam Palestina, bahkan sekarang Iran, ditambah lagi pesawat tempur milik negara zionis ini juga kerap kali memasuki wilayah udara Lebanon yang sudah jelas aksi tersebut melanggar UN Charter Artikel 2.4.

Pada Juli 2004, International Court of Justice (ICJ) memutuskan bahwa pembangunan Tembok (sering disebut Apartheid Wall) yang dilakukan oleh Israel di Tepi Barat “bertentangan dengan hukum internasional” dan meminta negara itu supaya membongkar Tembok Apartheid-nya. Pada Agustus di tahun yang sama, Majelis Umum PBB meloloskan sebuah resolusi yang berisi bahwa Israel harus tunduk pada keputusan ICJ tersebut—150 negara setuju dengan resolusi tersebut, hanya 6 negara yang menolak, yaitu Amerika Serikat Australia, Israel, Marshall Islands, Micronesia, dan Palau. Namun, Israel memilih untuk tidak tunduk terhadap keputusan-keputusan tersebut dan terus melakukan pembangunan Tembok Apartheid-nya hingga saat ini.

Sejak Hamas mengontol wilayah Gaza (pada Juni 2007), Israel menerapkan pembatasan yang keras terhadap wilayah tersebut, termasuk hampir melarang total ekspor dari wilayah tersebut yang berimbas pada kemustahilan pembangunan ekonomi di Gaza. Pada Desember 2008 hingga Januari 2009, pasukan militer Israel secara intensif melakukan serangan ke wilayah Gaza yang menyebabkan 1,400 warga Palestina meninggal dan menghancurkan banyak infrastruktur komersil dan industri di sana. Lebih parah, Israel juga melarang impor material bangunan ke wilayah Gaza sehingga membuat rekontruksi di sana mendekati mustahil.

Pada Desember 2008, Israel juga telah berbohong dengan mengatakan bahwa tidak ada alternatif lain selain melancarkan Operation Cast Lead terhadap Gaza untuk menghentikan serangan roket Hamas dari wilayah tersebut. Faktanya, masalah sudah terselesaikan dengan genjatan senjata yang diperantarai oleh Mesir, yang mana Hamas menghormati genjatan senjata tersebut. Genjatan senjata tersebut berlaku efektif dari tanggal 19 Juni hingga 4 November 2008, namun Israel melanggar genjatan senjata tersebut pada 4 November 2008, tepat saat masyarakat dunia menyaksikan terpilihanya Barack Obama.

Alasan-alasan yang telah dipaparkan di atas sudah lebih dari cukup untuk memberi label kepada negara zionis tersebut sebagai “negara nakal” (biadab). Itulah alasan utama negara nakal tersebut selalu mendapat kritikan dari berabagi pihak. Jadi, perlu digarisbawahi bahwa Israel banyak mendapat kritik tajam disebabkan aneksasi dan kolonialisasi yang dilakukan oleh negara ini atas wilayah yang sangat luas milik bangsa Palestina selama lebih dari 50 tahun.

Terakhir, Yasser Arafat (Abu Ammar) pernah berkata,

“We are not against the Jews. On the contrary, we are all Semites, and we have been living with each other in peace and fraternity, Muslims, Jews and Christians, for many centuries … It is one of the aims of our movement to liberate the Jews, themselves, from the domination of Zionism”.

Ucapan Arafat ini adalah penegasan bahwa tatkala kita mengkritik zionis Israel bukan berarti kita anti terhadap Yahudi. Namun, serangan atas kritik tersebut sejatinya ditujukan pada zionisme akibat aksi biadabnya terhadap bangsa Palestina, bukan karena status mereka sebagai Yahudi. Wallahu a’lam. []

Sumber:

Dan Adams Schmidt, The New York Times, 3 Desember 1968, Hal. 6.

Intercommunity Peace & Justice Center. “Israel and Palestine: History, Politics and the Pursuit of Peace”. https://www.ipjc.org/publications/Israel_and_Palestine-Pursuit_of_Peace.pdf.

Krämer, Gudrun. A History of Palestine; From the Ottoman Conquest to the Founding of the State of Israel. Translated by Graham Harman and Gudrum Krämer, 2008.

SADAKA Briefing: The International Court of Justice and the Wall.

SADAKA Paper: The Israel-Hamas ceasefire (19 Jun 2008 – 4 Nov 2008)

Share the idea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *