Problem Sistemis Investasi Asing Di Indonesia
Penulis : Muhammad Fatkhurrozi
Tulisan ini merupakan kelanjutan dari tulisan mengenai investasi jepang di Indonesia, yang dapat disimak di https://literasiislam.com/2021/03/30/investasi-jepang-di-republik-para-wibu/
Negeri ini sebenarnya punya visi infrastruktur ambisius, terlebih sejak presiden baru terpilih pada 2014. Ongkos membangunnya tentu tidak murah, tidak semua bisa diambilkan dari kantong APBN. Pemerintah mesti memutar otak lebih keras. Jika ada yang menawarkan bantuan, maka itu jelas angin segar. Dalam kasus Pelabuhan Patimban, kedatangan dana dari asing pun langsung disambut dengan karpet merah. Pemerintah seolah tak peduli, apakah ‘makan siang’ itu akan lebih banyak untung atau buntung.
Dalam rangka mengongkosi pelabuhan Patimban, 79% dana disediakan oleh JICA dan sisanya ditambal oleh APBN. Dana dari JICA tersebut berupa pinjaman sangat lunak dengan bunga hanya 0,1% dengan tenor 40 tahun. Berkat pinjaman tersebut, keekonomian proyek Patimban pun terkerek drastis. Biaya modal tertimbang (weighted average capital cost/ WACC), dalam laporan “Preparatory Survey”, disebut ada di angka 1,68%. Sebuah angka yang istimewa bagi proyek infrastruktur[1]. Setelah kelayakan ekonominya dirasa jelas pada 2016 lalu, detail desain dan konstruksinya pun langsung tancap gas.
Dihitung-hitung, Jepang sebenarnya menikmati sederet servis plus plus dari sajian proyek Pelabuhan Patimban. Pertama, laba konstruksi yang dinikmati oleh kontraktornya memang tidak kecil. Itu pun tidak hanya konstruksi fasilitas pelabuhan saja, namun juga termasuk jalan akses pelabuhan. Jepang juga menikmati ‘bagi hasil’ dari bunga pinjaman. Selain itu, campur tangan perusahaan Jepang dalam operasi pelabuhan juga pasti cuan yang tak kalah gurih. Keuntungan lainnya, manusia-manusia Jepang menikmati pembelajaran bermutu dengan terjun langsung dalam membuat studi kelayakan, detail design, hingga konstruksinya. Kemudian yang paling penting, industri otomotif Jepang akan semakin tancap gas, semakin menguasai pangsa pasar Indonesia dan dunia.
Pelabuhan Patimban, yang digaungkan sebagai langkah untuk meningkatkan daya saing ternyata tidak sepenuhnya berangkat dari visi kemandirian bangsa. Beragam kepentingan asing seringkali bermain. Pada gilirannya, banyak ide dan inovasi anak bangsa malah terpinggirkan.
Kita pernah punya ide untuk membuat sendiri mobil nasional, termasuk juga mobil listrik. Namun ternyata dukungan yang datang tidak begitu meriah. Padahal kita sudah lama punya kementerian riset dan teknologi, dan pemimpin yang beretorika soal kemandirian teknologi.
Tidak hanya soal mobil listrik, kasus yang sama juga terjadi pada sepeda motor listrik. Jika investasi asing – dalam hal ini otomotif – terus diberi karpet merah, maka kita memang pantas pesimis. Tidak ada yang bisa diharapkan dari usaha anak bangsa untuk menggarap mobil nasional.
Industrialisasi di atas kaki sendiri adalah fardhu bagi negara yang ingin maju. Hasil tambang, hasil hutan dan kebun kita tidak bisa terus-terusan kita ekspor murah. Kita mesti olah, supaya bernilai tambah.
Kita juga bermimpi punya kota-kota yang smart, dengan jalanan yang dipenuhi angkutan umum dan pejalan kaki. Negara maju, memang dinilai dari seberapa banyak pejabatnya (yang tentu juga diikuti rakyatnya) yang naik kereta komuter, MRT, atau busway. Jika soal populasi mobil pribadi di dalam negeri saja sudah disetir oleh asing, maka mimpi kota pintar tersebut akan terus jadi sekedar mimpi.
Kemacetan di kota-kota besar, yang tiap tahunnya merugikan triliunan rupiah, akan terus menjadi pemandangan umum. Dalam soal ini, tidak ada yang bisa berbuat banyak, baik presiden, gubernur atau walikota.
PROBLEM SISTEMIS
Kita mesti insyafi, bahwa ada problem yang serius yang menuntut diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita bermimpi membangun negara maju. Kita ingin membangun jalan tol dan pelabuhan dengan cepat, namun masalah perburuan rente memang sudah sistemis.
Mantan Menko Ekuin, Rizal Ramli, menyorot bahwa pembangunan infrastruktur yang jorjoran di era Jokowi menimbulkan tiga trauma, yakni oversupply, overprice, dan overborrow. Rizal Ramli menengarai bahwa banyak terjadi mark-up pada proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh BUMN. Angkanya cukup ngeri-ngeri sedap, bisa sekitar 30 sampai 50 persen[2]. Beliau juga menengarai bahwa sejumlah proyek tidak direncanakan dengan baik sehingga costnya sangat besar dan tidak ekonomis. Menurutnya, pembangunan dilakukan hanya karena perintah presiden atau ‘dawuh Pandito Ratu’[3].
Majalah The Economist, dalam kolomnya pada edisi 17 Oktober 2020 lalu, menyebut bahwa Indonesia tengah menghadapi kemunduran reformasi. Di bawah presiden hari ini, beragam institusi telah hancur dan oligarki telah menjadi-jadi. Soal pembangunan infrastruktur, disebut bahwa: if a bit of corruption helps the process, fine. The Economist memberi judul kolom tersebut dengan “Suharto with saw”[4].
Jika pemerintahan kita bersih dan rakyatnya cukup punya kesadaran, visi kemajuan pun akan mudah diwujudkan. Kita tidak perlu repot menambal sulam kekurangan infrastruktur sana-sini. Kita juga akan hemat triliunan anggaran yang pada gilirannya dapat digunakan membangun infrastruktur tanpa sponsor asing. APBN juga bisa gemuk. Pemasukan negara dari non-pajak juga akan maksimal.
Yang dibutuhkan Indonesia adalah perubahan besar-besaran di level pemikiran. Rakyatnya harus dibuat melek, bahwa ada problem sistemis menjangkiti bangsa ini. Birokrat korup dan mental pemburu rente mesti diberantas. Demokrasi yang mahal harus diakhiri.
Kita perlu semacam revolusi akhlaq, yang akan melahirkan pemimpin bermutu, yang paham bahwa negara adalah pelayan rakyatnya, yang di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Sistem yang melahirkan pemimpin seperti ini ialah sistem Islam, sistem yang pernah dipakai nabi dan dilanjutkan oleh sahabat-sahabatnya.
Sistem Islam tersebut populer disebut dengan Khilafah, yang pemimpin negaranya disebut dengan Khalifah. Dalam sistem Islam, sistem hukum yang tegas dan pendidikan akhlaq yang berkualitas akan melahirkan para pejabat negara yang memiliki kecakapan dan taqwa yang tinggi. Khalifah dipilih dengan biaya murah, tanpa intrik politik yang panjang dan biaya demokrasi yang selangit. Semua hal itu adalah fenomena umum, yang tidak terjadi hanya di satu atau dua masa kepemimpinan.
Orang-orang seperti ini akan menyelenggarakan program-program negara dengan bersih dan bermutu. Pekerjaan di lingkungan urusan Pekerjaan Umum (dan semacamnya) akan dibuka ke publik dengan penuh transparansi. Kualitas kerja, desain teknik, spesifikasi material, dan kebutuhan anggaran akan mudah dikontrol oleh para pakar juga oleh rakyat.
Visi negara Khilafah adalah menyebarkan dakwah Islam ke seluruh alam. Visi ini diinspirasi dari kitabullah bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang hadir untuk menyeru pada yang ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran.
Visi seperti ini meniscayakan sebuah kemandirian dalam setiap aktivitas. Infrastruktur vital dibangun dengan dana mandiri, tanpa sponsor dari negara luar dan juga tanpa hutang yang mengandung riba. Khalifah akan membangun infrastruktur dengan dana yang tersedia di Baitul Maal. Jika dana yang tersedia tidak mencukupi, maka bisa dipungut dharibah
kepada rakyat. Pungutan itu berbeda dengan pajak, dharibah hanya diberlakukan pada yang mampu saja.
Jalan, pelabuhan, dan bandara berskala nasional akan didesain sekaligus melayani kepentingan militer. Karakter ini berangkat dari ayat al-Qur’an: dan sekali-kali Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.
Wallahua’lam. []
Referensi Bacaan:
[1] Weighted average cost of capital (WACC), merupakan biaya modal tertimbang yang biasanya berunsur biaya ekuitas dan hutang. WACC konsesi jalan tol misalnya, ada di kisaran 10%.
[2] Detik.com (04/04/2019) Rizal Ramli Beberkan 3 Trauma di Balik Proyek Infrastruktur Jokowi.
[3] Beritasatu.com (25/02/2019) Rizal Ramli: Infrastruktur Merugi karena Kurang Perencanaan. Situs: https://www.beritasatu.com/politik/539931/rizal-ramli-infrastruktur-merugi-karena-kurang-perencanaan
[4] The Economist. Edisi 17-23 Oktober 2020. Hal. 24.
