Upaya Pengangkatan Khalifah Pasca Runtuhnya Khilafah

Share the idea

Tidak ada agenda nyata untuk merespon keputusan sepihak Mustafa Kemal, yang ada hanyalah gelaran konferensi dan kongres untuk mengangkat khalifah. Respon seperti itu dimulai sejak awal abad ke-20, ketika berbagai kongres diusulkan dan diupayakan atas dukungan Inggris. Inggris mengklaim bahwa mereka tidak peduli dengan urusan Khilafah. Namun, nyatanya mereka tetap terlibat.

Hal itu ditunjukkan dengan kabar dari Kairo yang memberikan informasi bahwa dalam pemilihan apapun, “Islam versi Inggris” (atau Muslim India) menjadi suara penentu yang mendorong pemilihan khalifah yang “ramah kepada Pemerintahan Inggris.” Gagasan seperti itu sebenarnya bukan hal yang baru dan telah dibahas sebelumnya ketika Inggris mengubah strateginya menjelang kuartal terakhir abad ke-19. Awalnya mereka tidak bermaksud menghancurkan Khilafah dan hanya berupaya mempertahankan kesatuan negara Utsmani, tetapi kemudian strategi itu berubah menjadi upaya pengamanan posisi Inggris untuk mengambil alih Khilafah.

Hal itu tercermin dalam pemikiran Robert Bulwer-Lytton yang pernah menjadi wakil Inggris di India ketika berkorespondensi dengan Lord Salisbury (Mantan Perdana Menteri Britania Raya) pada 1877. Menurutnya, strategi Inggris seharusnya bukan “bekerja sama dengan Rusia untuk menghancurkan Turki,” tetapi berupaya mengambil alih Turki sepenuhnya dengan “mengendalikan sultan” sekaligus “mengurangi otoritasnya hingga setingkat paus.”

Pihak lain mendorong terbentuknya Khilafah Arab, yang ditunjukkan melalui serangkaian surat di koran The Times pada tahun yang sama. Surat-surat itu menyatakan bahwa Khilafah Utsmani merupakan “ajang perebutan kekuasaan” dan bahwa posisinya harus dialihkan ke “pihak yang lebih tunduk (kepada Inggris)seperti Syarif Mekah saat itu.

Singkatnya, berbagai kongres awal yang diadakan pada pergantian abad umumnya dimaksudkan sebagai momentum penobatan seorang khalifah Arab atau sosok yang lebih spiritual untuk Khilafah. Berbagai konferensi yang diselenggarakan setelah runtuhnya Khilafah merupakan upaya untuk mengisi kembali posisi itu, dan langkah itu benar-benar berbeda dari tujuan awalnya, yakni untuk mereformasi atau justru menyingkirkan Khilafah selama-lamanya. Namun, pembahasan itu tidak lagi relevan karena Khilafah telah dihapuskan. Akan tetapi, berbagai pertemuan tetap dilangsungkan.

Bahkan, sebuah kongres diselenggarakan pada 1924 di Indonesia, sebuah wilayah yang terletak begitu jauh dari tampuk kekuasaan Khilafah yang terakhir. Para ‘ulama’ Indonesia berkumpul untuk menyerukan penegakan kembali Khilafah, sekaligus menyalonkan  Mustafa Kemal sebagai khalifah, posisi yang tentu saja tidak diinginkan Kemal. Ditinjau dari satu sudut pandang, Kemal memang menjadi pilihan pragmatis bagi mereka yang ingin melihat Khilafah bersatu dengan kekuatan dan kemandirian politik.

Setidaknya ada tiga belas kandidat yang dicalonkan untuk jabatan kosong itu, mulai dari penguasa politik dan raja hingga pejuang perlawanan dan pejabat negara Utsmani. Salah satu kandidat penting ialah Syekh Ahmad al-Sanussi, yang mulai aktif mengejar posisi khalifah sejak akhir 1924. Sekretarisnya mengklaim bahwa al-Sanussi menggambarkan posisi khalifah sama seperti paus dan Khilafah sebelumnya, persaingan utama sebenarnya terjadi antara Fu’ad dan Hussain, yang ditandai dengan pengusiran Hussain seperti Vatikan. Kandidat lainnya mencari cara untuk mengokohkan posisi mereka sebagai raja dan memantapkan wibawa dan pengaruh regional mereka, seperti Raja Maroko dan Mesir, serta Sharif Hussain dari Mekah. Seperti yang disebutkan dari Arab Saudi.

Fu’ad, di sisi lain, memiliki banyak lawan di dalam negeri dari kalangan liberal dan rohaniawan. Suara berbeda datang dari al-Dijwi (ulama Al-Azhar), yang menolak menerima Fu’ad sebagai khalifah, kecuali jika ia menerapkan syariah, yang tentu saja tidak pernah ditanggapi secara serius oleh Mesir. Faktanya, tidak ada kandidat yang mampu memegang jabatan khalifah sebagaimana yang dimaksud al-Dijwi. Baginya, khalifah merupakan sebuah peran aktif dan kuat yang merepresentasikan persatuan politik Islam. Posisi yang diperebutkan tidak lebih dari sekadar kepemimpinan spiritual, dan hanya menjadi gelar tanpa peran apa pun. Dengan kata lain, berbagai kongres dan usulan tidak bertujuan untuk membangun kembali Khilafah, tetapi hanya untuk memilih seorang khalifah.

Kegagalan mereka terangkum dalam komentar salah satu peserta konferensi Kairo, yang menyatakan bahwa “satu hal yang dapat dikatakan:  kongres ini semakin memperlihatkan kehancuran total Khilafah kepada seluruh dunia.

Keruntuhan Khilafah dan kegagalan untuk membangkitkannya kembali telah memperlemah potensi Khilafah sebagai simbol politik. Khalifah yang pernah dianggap mewakili kekuatan Muslim independen dianggap tidak lagi relevan saat negara Turki sekuler yang didirikan oleh Kemal merebut posisinya di antara negara-negara yang baru saja terbentuk.

Khilafah berakhir dengan citra sebagai alat yang dimanfaatkan oleh kekuasaan raja. Nasionalisme, negara bangsa, dan sekularisme berdiri tegak sebagai simbol kemerdekaan dan modernitas. Sebaliknya, Khilafah dianggap sebatas simbol masa lalu yang kuno, sebuah gambaran politik Islam yang tidak lagi berdaya di era modern dan mudah dimanipulasi oleh pihak asing, sebagaimana khalifah sebelumnya dimanipulasi di dalam negerinya sendiri.

Namun, kegagalan untuk membangkitkan atau menegakkan kembali Khilafah tidak serta merta menghapus isu Khilafah dari wacana Muslim. Seperti yang disebutkan Bakhit pada 1925, “klaim runtuhnya Khilafah dalam Islam tidaklah tepat. Satu-satunya yang hilang hanyalah keberadaan khalifah, dan menegakkan Khilafah masih tetap menjadi kewajiban di pundak umat.” []

Sumber :

Al-Rasheed, Madawi, Carool Kersten dan Marat Shterin (eds.). Demystifying The Caliphate: Historical Memory And Contemporary Contexts. New York: Oxford University Press, 2015.

Hassan, Mona. Longing For The Lost Caliphate: A Transregional History. New Jersey: Princeton University Press, 2017.

Kramer, Martin. Islam Assembled: The Advent of the Muslim Congresses. New York: Columbia University Press, 1985.

Pankhrust, Reza. The Inevitable Caliphate?: A History Of The Struggle For Global Islamic Union, 1924 To The Present. New York: Oxford University Press, 2013

Share the idea

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *