Sejarah Sykes-Picot dan Awal Mula Terpecahnya Persatuan Umat Islam di Timur Tengah

Share the idea

Kisah dimulai dari peristiwa salah satu perang terbesar sepanjang sejarah, Perang Dunia I (PD I). PD I meletus pada musim panas 1914 di Eropa dan telah memakan jutaan korban jiwa. Selama perang, terbentuk dua aliansi kuat, yaitu Poros dan Sekutu. Di blok Poros terdiri dari Jerman dan Austria-Hungaria, sedangkan di blok Sekutu terdiri dari Inggris, Prancis dan Rusia—Amerika Serikat belum bergabung.

Awalnya, Khilafah memilih sebagai entitas yang netral, menimbang posisi Ottoman yang begitu lemah karena digerogoti berbagai ancaman, baik internal maupun eksternal. Posisi Sultan kala itu hanyalah sebagai simbol, dan sejatinya telah digantikan oleh pemerintahan militer yang dipimpin oleh “Tiga Pasha” yang berasal dari kelompok sekuler yang telah “ter-westernisasi”, yaitu kelompok Turki Muda (Young Turks).

Secara finansial, Khilafah saat itu sangat terjepit oleh besarnya hutang kepada negara-negara Eropa hingga tak mampu untuk membayar. Berbagai kelemahan yang ada membuat Ottoman memilih untuk terlibat dalam PD I dengan bergabung bersama blok Sekutu. Namun sayang, keinginan Ottoman untuk bisa sebarisan dengan blok Sekutu ditolak mentah-mentah. Karena tak ada pilihan lain, pada bulan Oktober 1914, “Sickman of Europe” ini merapat ke blok Poros bersama Jerman dan Austria-Hungaria.

Merespon bergabungnya Ottoman dengan blok Poros, Inggris sebagai salah satu anggota blok Sekutu langsung melaksanakan rencana lanjutan demi meruntuhkan Khilafah dengan tujuan memperbesar wilayah jajahannya sampai ke Timur Tengah. Inggris telah mengontrol Mesir dan India masing-masing pada 1888 dan 1857, dan wilayah kekuasaan Ottoman membentang di antara kedua koloni terpenting Inggris tersebut. Maka, PD I adalah kesempatan emas Inggris untuk memporak-porandakan Khilafah.

Salah satu strategi yang digunakan oleh Inggris untuk meruntuhkan Khilafah adalah dengan membuat bangsa Arab melawan kekuasaan Ottoman. Salah satu pion yang digunakan oleh Inggris untuk merealisasikan hasratnya ialah seorang gubernur di Mekkah bernama Sharif Hussein bin Ali. Ia melakukan sebuah perjanjian dengan Inggris untuk melawan Ottoman. Alasan yang melatarbelakangi Sharif Hussein untuk melakukan hal tersebut belum jelas, namun kemungkinan besar adalah bahwa ia merasa kecewa dan tidak setuju dengan pemerintahan nasionalis Turki, tepatnya Tiga Pasha, atau memang ambisi pribadinya untuk mendirikan sebuah kerajaan di tanah Arab.

Apapun ambisi yang ada di benak Sharif Hussein, yang pasti adalah bahwa ia akhirnya melakukan perlawanan terhadap Khilafah dengan beraliansi bersama Inggris—Sharif Hussein juga mendapatkan bantuan dan persenjataan pendanaan dari Inggris. Inggris juga menjanjikan kepada Sharif Hussein bahwa setelah perang usai, ia akan mendapatkan kerajaan Arabnya yang mencakup seluruh semenanjung Arab, termasuk Suriah dan Iraq.

Sharif Hussein dan pemerintah Inggris mendiskusikan perlawanan terhadap Khilafah dalam sebuah surat-menyurat (korespondensi) yang dikenal dengan “McMahon-Hussein Correspondence”—Sharif Hussein melakukan korespondensi dengan salah satu staf Kementrian Luar Negeri Inggris bernama Sir Henry McMahon yang berada di Mesir.

Juni 1916, Sharif Hussein memimpin kelompoknya untuk melawan Ottoman, dan dalam beberapa bulan saja pasukan Arab berhasil mengambil alih kota-kota penting di Hijaz, termasuk Mekkah dan Jeddah. Keberhasilan mereka tak terlepas dari sumbangsih Inggris, mulai dari tentara, persenjataan, pendanaan, bendera, bahkan sampai penasehat—seperti sang legenda “Lawrence of Arabia”. Pasukan Arab menggunakan bendera yang didisein oleh Inggris yang dikenal sebagai “Bendera Perlawanan Arab”. Bendera ini yang kemudian hari digunakan oleh beberapa negara Arab modern, seperti Jordan, Palestina, Sudan, Kuwait, dan Suriah.

Sampai tahun 1917-1918, Arab dengan bantuan Inggris berhasil menaklukkan beberapa kota-kota besar, seperti Yerusalem, Bagdad, Amman, dan Aqaba. Perlu ditekankan bahwa “perlawanan Arab ini tidaklah mendapatkan dukungan dari mayoritas bangsa Arab”, mereka hanya gerakan dari minoritas penduduk Arab—kurang lebih dua ribuan orang. Mayoritas dari penduduk Arab tidak ikut campur dalam konflik tersebut—mereka tidak mendukung para pemberontak maupun pemerintahan Ottoman.

Sebelum Arab memenangkan pemberontakan—bahkan sebelum pemberontakan dimulai, Inggris dan Prancis telah terlebih dahulu melakukan perjanjian untuk membagi wilayah Timur Tengah untuk mereka sendiri—dikenal dengan Sykes-Picot Agreement yang dilakukan antara Sir Mark Sykes, seorang diplomat Inggris dan François Georges-Picot, diplomat Prancis pada musim dingin tahun 1915-1916.

Dalam kesepakatan tersebut, Inggris mendapatkan wilayah yang sekarang dikenal dengan Kuwait, Iraq, dan Jordan, dengan Prancis yang mendapatkan Lebanon dan Suriah. Status Palestina ditentukan di kemudian hari, bersamaan dengan ambisi Zionis untuk mendapatkan wilayah tersebut. Meski demikian, di beberapa wilayah, Inggris dan Prancis mengizinkan beberapa pemimpin Arab untuk mengontrol wilayahnya, meski pada dasarnya Inggris dan Prancislah yang mengontrol secara penuh wilayah tersebut.

Makar yang dilakukan oleh Sharif Hussein bersama Inggris terhadap Ottoman ternyata dikhianati oleh Inggris bersama Prancis dalam Perjanjian Sykes-Picot tersebut. Perjanjian ini diketahui oleh publik pada 1917 ketika pemerintahan Bolshevik Rusia mengungkapkannya. Perjanjian Sykes-Picot jelas bertentangan dengan janji Inggris yang diberikan kepada Sharif Hussein. Kejadian tersebut membuat hubungan di antara mereka begitu tegang.

Inggris juga telah berhianat terhadap bangsa Arab dengan adanya Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour berisi surat pernyataan yang dikirim oleh Sekretaris Luar Negeri Inggris Arthur Balfour kepada Baron Rothschild—seorang pimpinan komunitas Zionis— pada 2 November 1917, yang menyatakan bahwa pemerintah Inggris secara resmi mendukung tujuan gerakan Zionisme untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di Palestina.

Sampai tahun 1917, Inggris telah melakukan tiga perjanjian berbeda dengan tiga pihak yang berbeda, yaitu dengan Arab, Prancis, dan Zionis. Pasca PD I dan kekuasaan Ottoman telah diruntuhkan, situasi di Timur Tengah justru semakin rumit. Wilayah Timur Tengah dibagi-bagi oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB—embrio PBB) menjadi beberapa negara modern seperti yang kita kenal sekarang ini, organisasi ini membagi wilayah Timur Tengah tanpa memandang letak geografis, etnis maupun agama. Tindakan LBB dan negara-negara Eropa yang dengan “sewenang-wenang” membagi Timur Tengah pada dasarnya bertujuan untuk memecah belah Arab supaya saling berkonflik satu sama lain.

Demikianlah sejarah mengajarkan kita tentang bagaimana negara imperialis meruntuhkan Khilafah dan memecah belah bekas wilayah kekuasaannya, beserta menempatkan pemimpin-pemimpin yang haus akan kekuasaan di sana. Implikasi dari hal ini akhirnya berujung kepada “kebutaan” mereka tentang siapa musuh yang sesungguhnya, yang selama ratusan tahun telah mengeksploitasi mereka. Hingga saat ini karakter dasar imperialis Barat tidak pernah berubah, hanya perubahan tampilan dengan polesan yang lebih “manis”, namun tetap dengan tujuan yang sama, tujuan untuk menguasai total dan memeras rakyat di sebuah wilayah. []

Sumber:

Fromkin, David. A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East. New York: H. Holt, 2001.

Hourani, Albert Habib. A History Of The Arab Peoples. New York: Mjf Books, 1997. Print.

Ochsenwald, William, and Sydney Fisher. The Middle East: A History. 6th. New York: McGraw-Hill, 2003. Print.

Share the idea

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *