Kerusakan Demokrasi: Kritik dari Tokoh Barat dan Timur

Share the idea

Perkembangan demokrasi sebagai sebuah sistem kenegaraan tentu tak bisa dilepaskan dari peran Amerika Serikat (AS). Sebagai eksportir terbesar demokrasi, AS melakukan imperialisme terhadap negara-negara berkembang dan negara post-konflik dengan dalih menciptakan kedamaian dunia menggunakan ‘baju’ PBB maupun NATO. Jika dipetakan, apa yang dilakukan AS dengan imperialismenya, merupakan metode politik luar negeri yang memang akan senantiasa dilakukan oleh negara adidaya yang mengusung ideologi kapitalisme.

Kritik keras bahkan penolakan atas demokrasi justru semakin sering terdengar, baik dari kalangan aktivis liberal, kiri, maupun ‘radikalis’ kanan. Walau tentu, kritik keras mereka terhadap demokrasi berbeda-beda, baik secara teknis maupun substansi.

KRITIK TEKNIS ATAS DEMOKRASI

Kritik atas demokrasi pun tak lepas dari para pengusungnya. Noam Chomsky dalam bukunya, “How The World Works” merangkum beragam kritik tokoh pendahulu hingga masa kontemporer terhadap demokrasi yang dimotori oleh AS.

Antony Lake (Penasihat keamanan di masa Presiden Clinton) menyatakan perlunya mendorong perkembangan demokrasi di luar negeri. Namun, “bentuk demokrasi seperti apakah yang akan dikembangkan itu?

Thomas Carothers (salah satu analis masa pemerintahan Ronald Reagen) menjelaskan, “AS berusaha menciptakan sebuah model demokrasi top-down yang memberikan kontrol efektif kepada struktur kekuasaan tradisional—terdiri atas korporasi dan sekutu-sekutu mereka. Pelbagai bentuk demokrasi yang tidak bertentangan dengan struktur tradisional pada dasarnya dapat diterima. Sementara, bentuk-bentuk yang mengusik kekuasaan tak bisa ditolerir”.

Menurut Chomsky, di sinilah letak permasalahannya, “suatu masyarakat dapat terjebak dalam mode demokrasi formal, tetapi tidak demokratis sama sekali. Uni Soviet, misalnya, mengadakan pemilu”.

Memang benar, bahwa Amerika Serikat menjalankan apa yang disebut Chomsky sebagai “demokrasi formal”. Namun dengan posisi itu, benarkah Amerika telah mengakomodir apa yang disebut sebagai “partisipasi rakyat”?

Thomas Ferguson, ilmuan sosial yang menelurkan “teori investasi politik” menjelaskan, “negara dikendalikan oleh koalisi para investor yang bergabung demi kepentingan bersama. Untuk terjun ke arena politik, Anda harus memiliki sumber daya yang cukup dan kekuatan swasta untuk ambil bagian dalam koalisi semacam itu”. Bahkan menurutnya, sejak awal abad ke-19 telah terjadi perebutan kekuasaan di antara para kelompok investor. Konflik ini muncul ketika kelompok-kelompok investor ini memiliki pandangan-pandangan yang berbeda.

Ini juga yang dikritik oleh Chomsky sebagai bentuk fasisme tradisional, yang menurut Robert Skidelsky (seorang arus utama menulis biografi Jhon Maynard Keynes) diterjemahkan sebagai sikap negara dalam mengintegrasikan buruh dan modal di bawah kendali struktur korporasi. Yang mana idealnya, sebuah negara haruslah memiliki kontrol absolut dari atas ke bawah dengan rakyat mengikuti perintah semata.

Memang, fasisme tradisional ini tidak berkaitan langsung dengan korporasi. Namun menurut Chomsky, saat ini korporasi telah menjelma menjadi pemilik kekuasaan yang mengkontrol perintah-perintah kepada rakyat. Akhirnya, rakyat hanya menjadi penonton pada rantai komando yang ada. Tak lebih.

Dalam teori demokrasi modern, Walter Lippman menyebut publik sebagai “kawanan yang kebingungan” yang hanya berperan sebagai penonton, bukan partisipan. Rakyat hanya muncul setiap beberapa tahun untuk meratifikasi keputusan-keputusan yang sudah dibuat di tempat lain, atau untuk menyeleksi wakil-wakilnya di sektor-sektor dominan lewat yang disebut dengan ‘pemilihan’, yang hanya dibutuhkan untuk melegitimasi kekuasaan.

Thomas Jefferson (propagandis demokrasi masa awal serta pejuang Declaration of Independence) membagi dua kelompok yang bersaing di dalam demokrasi, yaitu kelompok aristokrat dan kelompok demokrat.

Kelompok aristokrat adalah yang takut dan tidak percaya pada rakyat, berharap mengambil seluruh kekuasaan dari tangan rakyat ke dalam genggaman kelas-kelas yang lebih tinggi. Sedangkan, kelompok demokrat adalah yang berpihak pada rakyat dan menaruh kepercayaan pada mereka, menghargai dan memperhitungkan mereka, terutama yang menyangkut kepentingan publik.

Jefferson secara khusus mewanti-wanti di akhir hayatnya terkait, “institusi-institusi perbankan dan perseroan-perseroan kaya” yang dapat kita sebut sebagai “korporasi”. Menurutnya, “bilamana itu berkembang, kemudian kaum aristokrat memenangkannya, Revolusi Amerika akan kehilangan arah.”

Adalah Mikhail Bakunin (seorang anarkis Rusia) yang memprediksi bahwa kelas-kelas intelektual kontemporer akan terbagi dalam dua kelompok, yang keduanya merupakan turunan atas kelompok aristokrat yang telah dijabarkan oleh Jefferson. Kelompok pertama adalah “birokrasi merah” yang mana akan merebut kekuasaan rakyat dan menciptakan tirani paling kejam dan mengerikan sepanjang sejarah umat manusia. Sedangkan kelompok kedua, adalah mereka yang memandang bahwa kekuasaan berada di bawah tangan kelompok swasta, dan akan melayani kepentingan negara dan sektor swasta dalam yang kini kita sebut sebagai negara kapitalis. Bakunin melanjutkan, bahwa “mereka akan memukul rakyat dengan tongkat rakyat”. Dalam artian, mereka akan bersepakat dengan demokrasi sembari memaksa rakyat bersepakat dengan kekejian mereka.

Kritik dari ‘pengikut’ terakhir Jefferson, John Dewey, mengatakan, “Institusi-institusi swasta adalah institusi absolut, tak terhingga, dan pada dasarnya totalitarian dalam struktur internal mereka. Pun Dewey menjelaskan akan sulit terjadi sebuah reformasi bahkan mustahil menurutnya, bila masyarakat masih di bawah bayang-bayang kepentingan bisnis besar dalam praktek kenegaraan di suatu negara.

KRITIK SUBSTANSIAL ATAS DEMOKRASI

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam beragam bukunya menjadi pihak yang paling ofensif mengkritik demokrasi. Hal tersebut, misalnya dibahas rinci dalam kitabnya yang berjudul “Peraturan Hidup dalam Islam” yang mengkritik demokrasi secara mendasar. Bahkan Amir Kedua Hizbut Tahrir (HT), Syekh Abdul Qadim Zallum menulis buku khusus berjudul, “Demokrasi Sistem Kufur: Haram Mengambil, Menerapkan, dan Menyebarluaskannya”.

Secara substansial, demokrasi ditolak oleh HT karena demokrasi menurunkan status kedaulatan, yang seharusnya dimiliki oleh hukum syara’ kini berada di tangan rakyat, walau dari sisi kekuasaan HT memandang rakyat tetaplah sebagai pemiliknya. Kedaulatan di tangan rakyat, jelas bertentangan dengan Islam.

Dalam buku HT lainnya yang berjudul, “Struktur Negara Khilafah”, tertulis, “Kedaulatan ada di tangan hukum syara’ dan kekuasaan ada di tangan rakyat”. Slogan tersebut bermakna bahwa kedaulatan merupakan “kesatuan standar dalam memandang benar-salah dan baik-buruk dalam pelaksanaan praktek-praktek kenegaraan, sehingga yang berhak menilai benar-salah dan baik buruk harus dikembalikan kepada hukum syara’ yang bersumber dari Al-Qur’an dan As Sunnah”.

Meski berpendapat bahwa kedaulatan bukanlah di tangan rakyat dan harus berada di tangan Allah, HT tetap memandang bahwa kekuasaan sejatinya adalah tetap milik rakyat. Dituliskan dalam buku tersebut, “rakyat adalah pemilik kekuasaan sehingga di dalamnya terdapat proses baiat sebagai proses perpindahan pemilik kekuasaan dari rakyat kepada seorang Khalifah”. Secara teknis pelaksanaan, peran kritik dan masukan rakyat kemudian dijunjung tinggi melalui lembaga majelis umat yang terdiri dari berbagai elemen rakyat.

Kritik HT secara substansial itulah yang menjadi standar turunan atas kritik teknis pelaksanaan praktek kenegaraan dalam demokrasi. Seharusnya, semua peran perlu distandarkan dengan hukum syara’. Karena kekuasaan adalah sebuah pemberian dari rakyat untuk seorang Khalifah, maka peran-peran Khalifah haruslah seusai dengan standar Islam, yaitu hukum syara’. Bahkan, jika Khalifah tidak dapat menjalankan peran pelaksana hukum syara’, seperti melakukan pelanggaran hukum Islam, pergantian Khalifah dapat terjadi melalui mekanisme yang dilakukan Mahkamah Mazhalim. Peran Mahkamah Mazhalim, Majelis Umat, maupun Khalifah, jika dipelajari lebih lanjut, tentu sangat berbeda dengan konsep trias politica ala demokrasi.

Begitulah kritik dan penolakan terhadap demokrasi yang semakin mencuat dewasa ini. Sebagai seorang muslim, tentu kritik kita tidaklah cukup menyentuh pada teknis pelaksanaan, namun perlu mendalam hingga pada kritik substansialnya.

Mari kita tutup tulisan ini dengan sebuah pertanyaan menarik, “Jadi, mungkinkah praktek demokrasi ini dapat dilepaskan dengan kepentingan korporasi?”[].

Sumber:

Abdul Qadim Zallum. 2001. Demokrasi Sistem Kufur: Haram Mengambil, Menerapkan, dan Menyebarluaskannya. Pustaka Thariqul Izzah: Bogor.

Hizbut Tahrir. Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi). 2005. HTI Press: Jakarta.

Noam Chomsky. 2015. How The World Works. Bentang Pustaka: Jakarta.

Taqiyuddin an-Nabhani. 2012. Peraturan Hidup dalam Islam. HTI Press: Jakarta.

William Blum. 2013. Demokrasi: Ekspor Amerika Paling Mematikan. Bentang Pustaka: Jakarta.

Share the idea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *