Dijajah Lagi Hingga 80 Tahun Lamanya: Kado Hari Merdeka Dari Sembilan Naga
Rempang-Galang adalah kawasan di Batam yang dalam waktu dekat akan dijadikan lokasi Mega Proyek Rempang Eco City. Sebuah kawasan perdagangan, industri, pariwisata, dan real estate. Sejak 28 Agustus 2023 lalu, proyek ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023 berdasarkan Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Rempang Eco City ini juga termasuk dalam kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam yang digadang-gadang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional, The New Engine of Indonesia Economic Growth.
Proyek Sarat Investasi Pemuas Nafsu Oligarki
Tujuan dari proyek ini sarat akan investasi asing dan memuaskan nafsu oligarki. Tercatat, pengembang Rempang Eco City dilakukan oleh PT Makmur Elok Graha, anak perusahaan Grup Artha Graha milik Tomy Winata – salah satu dari lingkaran 9 naga. Tomy adalah pemilik berbagai proyek properti sekaligus salah satu penguasa perekonomian Indonesia.
Demi memuluskan nafsu oligarki, melalui gelontoran investasi sebesar Rp. 381 triliun pemerintah memberikan konsesi kerja selama 80 tahun kepada pihak pengelola proyek ini – 270 tahun lebih singkat dari rekor penjajahan yang konon 350 tahun.
Selain itu, kawasan ini juga akan menjadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan Tiongkok Xinyi Group. Investasi proyek itu mencapai US$11,6 miliar atau sekitar Rp. 174 triliun.
Namun, beberapa waktu belakangan, Mega Proyek ini menuai penolakan keras dari masyarakat di kawasan, bahkan pada tanggal 7 September 2023 kemarin terjadi bentrokan keras antara masyarakat dengan aparat. Setidaknya ada 4 persoalan yang menjadi titik permasalahan proyek Rempang Eco City ini.
1.Risiko Rusaknya Ekosistem dan Lingkungan
Ekosistem dan lingkungan kawasan Rempang-Galang telah tergadaikan demi proyek ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat ini sudah menetapkan SK terkait perubahan kawasan hutan sekitar 7.560 hektare. Kementerian ATR juga telah menetapkan SK Hak Pengelolaan Lahan (HPL) secara bertahap. Rezim penjilat investasi senantiasa menomorduakan persoalan lingkungan demi kepentingan oligarki.
2. Penggusuran 16 Kampung Adat Melayu yang sudah lama mendiami kawasan itu
Proyek ini mengancam > 7.000 warga yang tersebar dalam 16 kampung melayu tua. Padahal, masyarakat yang tinggal di kedua pulau tersebut merupakan suku asli Melayu dan sudah bermukim selama puluhan bahkan ratusan tahun.
Janiah (51) salah satu warga Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam, mengaku bahwa keluarganya sudah bermukim selama 300 tahun lebih di sana.
“Nenek moyang saya tinggal disitu sejak tahun 1719, jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi itu betul-betul tanah melayu semua. Daerah hinterland seperti Tanjung Banun, Sembulang, Rempang, itu semua tanah melayu,” ujar Janiah saat ditemui disela-sela aksi unjuk rasa masyarakat Rempang – Galang yang berlangsung di depan Gedung BP Batam, Rabu (23/8/2023) siang.
3. Semena-mena tanpa Melibatkan Masyarakat.
Proyek ini ternyata juga dipaksa berjalan tanpa melibatkan masyarakat. Bahkan belum ada kata sepakat, 7 September lalu dilakukan pemasangan patok dan pengukuran tanah. Dikerahkan 1.000 petugas gabungan Polri, TNI & Ditpam BP Batam, yang bersenjata peluru karet, gas air mata, juga 60 lapis baja untuk melancarkan proses tersebut.
4. Pemaksaan dan Penggunaan Jalan Represif Dibandingkan Persuasif
Pada 7 september 2023, terjadi bentrok masyarakat dan aparat penegak hukum yang memilih jalan represif dibandingkan persuasif. Sebenarnya, aparat sudah tahu kemungkinan besar akan terjadi bentrok. Karenanya, semprotan gas air mata dilakukan aparat, bahkan menyasar para siswa di dua sekolah. Korban akibat tembakan gas air mata tidak hanya mengenai masa aksi, namun juga anak sekolah, bahkan bayi.
Selain itu, kepolisian juga bertindak represif. Menangkap enam orang warga dan puluhan lainnya luka-luka akibat pentungan aparat. Ratusan murid sekolah bahkan terpaksa menghentikan kegiatan belajar akibat tembakan gas air mata. Alih-alih meminta maaf, justru aparat bersilat lidah, bahwa gas air mata terbawa angin hingga lokasi sekolah.
Penutup
Beginilah potret rakyat kecil yang dilindas mesin-mesin kapitalistik yang dikendarai para rezim yang disetir oleh oligarki. Padahal, masyarakat Rempang dan Galang adalah rakyat yang seharusnya menikmati berbagai sumber daya alam di kawasan tersebut.
Rusaknya lingkungan, terpinggirkannya masyarakat sekitar, dan hilangnya kawasan sarat sejarah melayu yang erat dengan sejarah Islam tentu tidak menjadi prioritas rezim pro investasi asing ini. Sebab, para kapitalis itu hanya memikirkan bagaimana meraup untung setinggi-tingginya demi kepentingan pribadi dan sebagian kecil golongannya.
Berulangnya peristiwa sejenis di masa lalu dan masa depan, adalah akibat pelaksanaan sistem ekonomi kapitalisme yang berarus pada neoliberalisme.
Mengutip perkataan Pierre Bourdieu, “What is neoliberalism? A programme for destroying collective structures which may impede pure market logic”. Inilah hadiah HUT RI ke-78 bagi masyarakat Pulau Rempang-Galang, “Rakyat dikorbankan demi logika investasi” [].
Sumber dan Rekomendasi Bacaan
https://www.mongabay.co.id/2023/07/01/pulau-lepas-ke-investor-warga-rempang-tak-mau-relokasi/
https://ulasan.co/lakon-rezim-di-tanah-rempang-kampung-tua-diambang-musnah-bagian-i/
//www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/5392562/anak-sekolah-di-rempang-batam-ikut-terkena-gas-air-mata-polri-itu-ketiup-angin https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/sumut/berita/d-6918871/bentrok-di-batam-belasan-pelajar-pingsan-terkena-gas-air-mata/amp
