Kisah Cinta Antara Penguasa Arab dan Amerika di Timur Tengah

Share the idea

“Sikap kami sudah sangat jelas. Upaya yang dilakukan oleh kekuatan luar untuk merebut kendali atas wilayah Teluk Persia, akan dianggap sebagai serangan terhadap kepentingan vital Amerika Serikat. Dan serangan semacam itu, akan dihalau dengan cara apa pun yang bisa dilakukan, termasuk melalui kekuatan militer.” (Jimmy Carter, 1980)

Potensi sumber daya minyak di Timur Tengah berhasil menarik minat kekuatan dan modal global sejak awal abad ke-20. Daya pikatnya begitu kuat terhadap Amerika Serikat, yang terlihat sangat jelas pada tahun 1930-an ketika ahli geologi yang bekerja untuk Standard Oil of California menemukan cadangan minyak dalam jumlah yang ekonomis di pantai timur Arab Saudi.

Di tahun-tahun berikutnya, hubungan ini berlanjut. Tak lama pasca Perang Dunia II, semakin jelaslah bahwa minyak lebih dari sekadar komoditas industri yang didambakan oleh kekuatan politik manapun. Peristiwa yang paling menonjol adalah ketika Franklin D. Roosevelt menjamu Abd al-Aziz Ibn Saud, raja pendiri Arab Saudi, di atas kapal induk USS Quincy di Great Bitter Lake, Mesir, pada bulan Februari 1945.

Pertemuan santai antara dua pemimpin negara yang sangat bersahabat tersebut secara permanen mengaitkan minyak Timur Tengah dengan keamanan nasional Amerika. Ini juga menjadi salah satu hubungan strategis terpenting di abad kedua puluh, dimana Saudi akan memasok minyak murah ke pasar global dengan imbalan perlindungan Amerika secara politik dan militer. Kesepakatan ini sekaligus membuat Inggris mundur secara teratur dalam hubungannya dengan Arab Saudi.

Sebuah tawar-menawar yang menguntungkan kedua negara telah dibuat. Bahkan selama abad ke-20, proteksi keamanan di seluruh kawasan Teluk Persia dan aliran minyak Timur Tengah (tidak hanya di Arab Saudi) merupakan salah satu perhatian utama politik-ekonomi Amerika Serikat.

Namun di saat yang sama, hubungan ini ternyata justru menjadi pemicu konflik Timur Tengah di masa mendatang. Alih-alih tercapai kondisi aman, intervensi AS yang juga menjadi negara pelindung eksistensi Israel justru dilakukan hanya demi kepentingannya sendiri.

Invasi ke Irak yang dipimpin oleh AS pada tahun 2003 dan pendudukan militer Amerika di sana hanya mewakili kebijakan militeristik Amerika di timur tengah. Meski skala, durasi, dan kehancurannya lebih besar daripada kebijakan militer sebelumnya di Timur Tengah, perang Irak sesungguhnya hanyalah tindak lanjut atas hasil analisis strategis dan kebijakan yang berkaitan dengan minyak yang dilakukan sejak beberapa dekade sebelumnya.

Memang benar, bahwa isu terorisme (terutama serangan 11 September 2001) yang diangkat pemerintah Amerika berhasil mempercepat keputusan terjadinya perang pada tahun 2003. Tetapi menjadikan peristiwa 9/11 sebagai latar belakang perang Irak adalah suatu kenaifan, mengingat isu minyak telah lama dimainkan dalam konfrontasi regional dengan Irak di masa lalu.

Minyak dan perang semakin saling berhubungan di timur tengah, bahkan telah menjadi hubungan yang permanen. Amerika Serikat bukanlah pihak yang tidak sengaja terlibat dalam konflik militer di timur tengah, melainkan pihak penggerak yang juga menikmati hasilnya.

Negeri Paman Sam bukan satu-satunya kekuatan barat yang punya sejarah perang di teluk Persia yang kaya akan minyak. Pada 1914 Inggris mendaratkan pasukannya di Basra (Irak) dan berhasil merebut Baghdad pada 1918. Tujuan utama mereka adalah mengamankan suplai minyak dan berhasil menguasai Irak selama beberapa dekade.

Berbeda dengan pendahulunya, Amerika Serikat tidak melakukan perang sebagaimana perang yang dilakukan di masa lampau. Amerika berperang bukan dalam rangka menguasai kontrol atas sumber minyak secara langsung, bukan pula untuk membawa kemerdekaan bagi rakyat setempat. Tujuan utama mereka adalah melindungi negara produsen minyak yang bersahabat dengan AS.

Tujuan utama perlindungan itu bukan untuk menjamin sampainya minyak timur tengah ke Amerika Serikat, melainkan untuk menjaga kestabilan harga minyak, yang jelas-jelas memberi keuntungan besar bagi AS dan negara produsen minyak. Kepentingan lain yang tak boleh dilupakan adalah, tentu saja memastikan rezim yang pro-Amerika tetap berkuasa. Ini adalah inti dari kebijakan strategis AS di timur tengah, yang dapat kita amati melalui kasus perang teluk 1991, perang Afghanistan dan Irak 2003, hingga konflik Suriah yang belum usai hingga sekarang.

Pendekatan militeristik terhadap rakyat yang dilakukan oleh para penguasa negara timur tengah sejak tahun 1970-an, sebagian besar terjadi atas restu dan dukungan Amerika. Hal ini terjadi terutama melalui penjualan senjata besar-besaran kepada para penguasa otoriter di negara-negara penghasil minyak.

Namun, keputusan yang tingkat kesuksesannya sangat bergantung kepada para penguasa yang rapuh secara politik itu, ternyata menghasilkan kondisi yang rawan konflik dalam negeri. Dan sejak tahun 1970-an, negara-negara penghasil minyak telah berulang kali menghadapi ancaman internal dan eksternal, termasuk kerusuhan dalam negeri, invasi, dan perang dalam skala regional.

Ketidakstabilan dan konflik tersebut tentunya banyak berkaitan dengan masalah politik internal, dan sebagian merupakan hasil intervensi dari luar negerinya. Tetapi militerisasi negara-negara penghasil minyak di bawah dukungan Amerika Serikat itu, justru memperburuk keadaan dan terus menghasilkan keguncangan stabilitas politik negara-negara penghasil minyak di timur tengah.

Pola kebijakan militeristik tangan besi di negara-negara timur tengah dan intervensi amerika serikat di Kawasan itu menunjukkan betapa besarnya pengaruh sang negara adidaya. Kekritisan rakyat di timur tengah dihadapi dengan tindakan represif dari penguasa, yang notabene merupakan sahabat dekat AS.

AS pun diam dan pasang badan demi membela kekuasaan rezim represif tangan besi tersebut. Narasi HAM dan demokrasi tak ada lagi suaranya jika itu berkaitan dengan penguasa timur tengah. Bahkan, Amerika tak segan-segan untuk terjun langsung melalui pasukan dan senjatanya demi memastikan agar kepentingannya tetap berada di tempat yang seharusnya.

Maka sangat lucu, jika AS mengatakan bahwa keamanan adalah faktor utama yang menyebabkan mereka terlibat di timur tengah. Padahal kenyataannya, menjaga keamanan yang dimaksud AS adalah menjaga kepentingan AS dan sahabat-sahabat karibnya.

Warning yang dikeluarkan oleh Jimmy Carter dalam pidato kenegaraannya di tahun 1980, yang menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menggunakan “cara apa pun yang diperlukan, termasuk kekuatan militer” untuk melindungi “kepentingan vital” di teluk itu jelas terjadi, dan akan terus terjadi selama AS dan antek-anteknya masih berkuasa di sana.[]

Sumber:

Batatu, Hanna. The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of Iraq’s Old Landed and Commercial Classes and of its Communists, Bathists and Free Officers. Saqi, 2012.

Carapico, Sheila, and Chris Toensing. “The Strategic Logic of the Iraq Blunder.” Middle East Report 239 (2006): 6-11.

Dodge, Toby, and Martin Bunton. “Inventing Iraq: The failure of nation building and a history denied.” International Journal 59, no. 3 (2004): 737.

Gardner, Lloyd. Three kings: the rise of an American empire in the Middle East after World War II. New Press, The, 2009.

Jones, Toby Craig. “America, oil, and war in the Middle East.” The Journal of American History 99, no. 1 (2012): 208-218.

Mitchell, Timothy. “McJihad: Islam in the US global order.” Social Text 20, no. 4 (2002): 1-18.

Satia, Priya. Spies in Arabia: the Great War and the cultural foundations of Britain’s covert empire in the Middle East. Oxford University Press, 2008.

Tripp, Charles. A history of Iraq. Cambridge University Press, 2002.

Wolfe-Hunnicutt, Brandon Roy. “The End of the Concessionary Regime: Oil and American Power in Iraq, 1958-1972.” PhD diss., Stanford University, 2011.

Yergin, Daniel. The prize: The epic quest for oil, money & power. Simon and Schuster, 2011.

Share the idea

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *