Mengenal Gagasan Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan Al-Qaeda

Share the idea

“Sejak dihapusnya Khilafah pada 1924, ada tiga gerakan yang menyerukan penegakan Khilafah, yakni Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan al-Qaeda. Kelompok itu dan para pemimpinnya akan dikaji dengan melihat kaitan antara seruan mereka dengan upaya merekonstruksi otoritas agama dan politik secara global atau transnasional. Setiap kelompok mewakili aliran pemikiran yang berbeda dalam pendekatannya: Ikhwanul Muslimin mengadopsi pendekatan bertahap (gradualis) dan mereka berjuang dalam lingkup nasional, tetapi dengan pandangan transnasional. Hizbut Tahrir merupakan partai politik internasional yang berjuang di luar sistem politik nasional, dan al-Qaeda merupakan gerakan reaksioner global yang sarat dengan kekerasan. Meskipun berbeda, masing-masing memiliki pengaruh dalam arus pemikiran Islam dan politik.”

Reza Pankhurst dalam bukunya, “The Inevitable Caliphate?” 

Sejak dihapuskannya Khilafah pada 1924, ada tiga gerakan yang menyerukan penegakan Khilafah, yakni Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan al-Qaeda. Setiap kelompok mewakili aliran pemikiran yang berbeda dalam pendekatannya: Ikhwanul Muslimin mengadopsi pendekatan bertahap (gradualis) dan mereka berjuang dalam lingkup nasional, tetapi dengan pandangan transnasional. Hizbut Tahrir merupakan partai politik internasional yang berjuang di luar sistem politik nasional, dan al-Qaeda merupakan gerakan reaksioner global yang sarat dengan kekerasan. Meskipun berbeda, masing-masing memiliki pengaruh dalam arus pemikiran Islam dan politik. Dalam perkembangannya, mereka lah yang sejak awal  berposisi melawan arus utama penetrasi gagasan politik barat sambil menyerukan Khilafah.

Ikhwanul Muslim di bawah kepemimpinan al-Banna meyakini bahwa penyebab utama kehinaan dan kemunduran kaum Muslim adalah lemahnya moral dan ketidakpahaman mereka tentang Islam, dan bahwa reformasi individu akan menuntun pada reformasi masyarakat secara menyeluruh. Masyarakat yang telah bangkit akan membebaskan negara dari pengaruh kolonial, bahkan jika perlu, dengan kekuatan bersenjata. Dengan demikian, negara akan merdeka dan dapat menerapkan Islam secara menyeluruh dengan cara yang benar, serta dapat mengatasi beragam masalah dalam masyarakat.

Ketika Inggris masih menguasai Mesir, al-Banna menilai bahwa pemerintah yang berkuasa cukup sah untuk dapat dianggap berpihak kepada Islam. Ia melihat struktur dan konstitusi pemerintah masih sesuai dengan Islam, dan negara-bangsa dapat dijadikan  kendaraan bagi ekspresi politik rakyat, selama mereka tidak kehilangan identitas keislamannya. Ia juga menganggap bahwa jika kemerdekaan telah diraih, harus ada proses yang dapat memurnikan kekuasaan eksekutif Mesir dari pihak yang tidak bersedia menerapkan aturan Islam. Visi Al-Banna adalah mendirikan pemerintahan Islam jika Inggris sudah meninggalkan Mesir. Pemerintahan itu kemudian bergabung dengan negara-negara tetangga, yang telah melalui proses serupa, untuk membentuk persatuan Arab. Setelah itu, mereka akan bersatu dengan negeri-negeri Islam lainnya untuk  membentuk liga bangsa Islam, yang pada akhirnya akan mendirikan kembali Khilafah sebagai tujuan utama mereka.

Hizbut Tahrir mengaitkan kemunduran kaum Muslim dengan kemerosotan intelektual mereka. Bagi kelompok ini, Khilafah bukanlah tujuan utama yang dapat dicapai hanya dengan memecahkan masalah-masalah lain terlebih dahulu. Penegakan Khilafah justru harus segera dilakukan untuk membalikkan kondisi kemunduran itu.

Pendekatan ini dijelaskan dalam pandangan mereka bahwa degradasi dan kerusakan moral individu tidak dapat diatasi hanya dengan perbaikan individu. Kerusakan akhlak pada dasarnya disebabkan oleh tidak diterapkannya syariah. Otonomi pemerintahan yang terbentuk pada masa dekolonisasi dianggap tidak berguna karena dilandasi oleh prinsip-prinsip sekuler. Seluruh sistem politik negeri-negeri Muslim dianggap tidak sah, dan moralitas para pemimpin dianggap tidak relevan karena pemerintahan itu sendiri secara sistemik bertentangan dengan Islam. Negara-bangsa secara fundamental bertentangan dengan pandangan Islam tentang kesatuan dan dasar persatuan negara.

Solusinya bukan dengan berjuang di dalam sistem dan menyingkirkan individu-individu yang rusak dari dalam, tetapi dengan menghapuskan sistem yang rusak tadi secara keseluruhan dan menegakkan Khilafah Islamiyah sebagai gantinya. Solusi radikal tersebut membutuhkan penjabaran yang terperinci. Bagi Hizb, kegagalan mendirikan kembali pemerintahan Islam bisa jadi disebabkan oleh ketidakmampuan gerakan-gerakan untuk tampil sebagai sebuah alternatif politik yang jelas. Itulah yang menyebabkan umat  tidak memahami maksud mereka, dan hanya merasa bahwa apa yang mereka serukan dianggap lebih baik daripada pemerintahan sekuler.

Setelah berdirinya sejumlah pangkalan militer Amerika di seluruh kawasan Arab Saudi dan wilayah lain di Teluk Arab, pendudukan fisik di Timur Tengah membuat Osama bin Laden tidak lagi memedulikan dimensi kultural dan politik yang terkait dengan kemunduran kaum Muslim. Setelah kekalahan Uni Soviet di Afghanistan, muncul keyakinan bahwa kaum Muslim mampu melawan campur tangan pihak asing jika fokus pada usaha dan termotivasi untuk berjuang, didukung dengan gambaran Khilafah sebagai pemersatu kekuatan-kekuatan militer yang terpisah secara geografis dalam gerakan jihad global.

Bagi Bin Laden, akar masalah tidak terletak pada degradasi moral individu dalam masyarakat, tetapi pada degradasi moral di kalangan elit penguasa. Jika al-Banna menganggap penguasa pada masanya sebagai korban penjajahan Barat, al-Qaeda justru berpendapat bahwa rezim lokal terlibat dalam penjajahan dan bertindak sebagai antek bagi para penjajah. Para elite penguasa dianggap kafir. Dengan demikian, memberontak terhadap penguasa seperti itu merupakan hal yang diperbolehkan.

Langkah itu mencerminkan pemahaman al-Qaeda bahwa masalah pemerintahan pada dasarnya diakibatkan oleh elite penguasa dan kurangnya pemahaman agama mereka. Globalisasi bentuk perjuangan al-Qaeda didorong oleh keyakinan bahwa dukungan Amerikalah yang menopang rezim-rezim itu, yang sebenarnya tidak memiliki legitimasi dari rakyatnya setelah bertahun-tahun “merdeka.”

Secara umum, semua gerakan menyadari bahwa kegagalan penerapan Islam secara utuh melalui penegakan pemerintahan Islam merupakan alasan utama kelemahan kaum Muslim. Namun, masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda tentang alasan mengapa pemerintahan Islam belum dapat direalisasikan. Gerakan-gerakan itu memiliki tujuan yang sama dan memandang bahwa masalah yang terjadi bersifat sistemik. Akan tetapi, mereka memegang pendapat yang berbeda mengenai sifat masyarakat dan bagaimana masyarakat dapat berubah. Terdapat beberapa faktor penghalang penegakan Khilafah, di antaranya hilangnya moral di tengah-tengah masyarakat, penjajahan asing, kemerosotan tingkat intelektual yang membuat umat membebek kepada ideologi-ideologi alternatif, dan hegemoni ekonomi oleh sistem perbankan kapitalis. Berbagai gerakan itu juga memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan proses penegakan Khilafah, mulai dari reformasi tatanan institusi secara bertahap, hingga perubahan revolusioner yang radikal untuk menyingkirkan campur tangan asing, baik dengan kekerasan maupun melalui gerakan separatis.[]

Sumber :

Al-Rasheed, Madawi, Carool Kersten dan Marat Shterin (eds.). Demystifying The Caliphate: Historical Memory And Contemporary Contexts. New York: Oxford University Press, 2015.

Hassan, Mona. Longing For The Lost Caliphate: A Transregional History. New Jersey: Princeton University Press, 2017.

Kramer, Martin. Islam Assembled: The Advent of the Muslim Congresses. New York: Columbia University Press, 1985.

Pankhrust, Reza. The Inevitable Caliphate?: A History Of The Struggle For Global Islamic Union, 1924 To The Present. New York: Oxford University Press, 2013

Share the idea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *