Mengapa Khilafah Dianggap Sebagai Ancaman?

Share the idea

“Masa depan wacana Khilafah diibaratkan seperti memasak air. Kapan air itu akan mendidih hanya dapat diketahui oleh mereka yang terlibat langsung dalam prosesnya dan oleh mereka yang mengerti tentang perubahan wujud air.

Begitu pun dengan masa depan Khilafah. Hanya akan diketahui oleh mereka yang terlibat langsung. Baik dalam menyerukan maupun menolaknya.

Buku adalah jembatan ilmu untuk menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Pengetahuan bisa saja terkena bias politik. Saat informasi Khilafah terlihat semakin bias, saat itulah kita memerlukan peningkatan literasi untuk mengetahui aktualisasi isu Khilafah saat ini dan akan bergulir ke mana di masa yang akan datang.”

Septian A.W

“Khilafah” menjadi kata yang banyak dimanfaatkan oleh para politisi yang ingin  membangkitkan ketakutan publik. Jika ketakutan itu muncul, serangan asing dan militer akan dianggap sebagai langkah yang benar, sebagaimana diungkapkan oleh mantan Kepala Staf Umum Inggris, Sir Richard Dannatt, pada awal 2010. Ia mendukung kehadiran militer di Afghanistan karena wilayah itu merupakan garis depan pertempuran. Keberadaan militer dapat mencegah “tujuan jangka panjang kaum Islamis” untuk membangkitkan “Khilafah Islam.” Gagasan penegakkan Khilafah lebih mengkhawatirkan dibandingkan dengan perlawanan umat terhadap pendudukan militer, atau justifikasi atas kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil Barat. Gagasan Khilafah begitu mengkhawatirkan sehingga aspirasi politik itu dicitrakan sebagai sebuah masalah. Berbagai dokumen Departemen Dalam Negeri yang bocor menguraikan “strategi” kontraterorisme pemerintahan Partai Buruh. Dokumen itu menunjukkan bahwa Muslim akan dilabeli “ekstremis” jika mereka “mendukung Khilafah,” atau “negara pan-Islam yang mencakupi banyak negara,” terlepas dari cara apapun untuk mencapai tujuan itu.

Sejak 2011, masalah resolusi politik setelah pergolakan Arab juga telah menyita perhatian para politisi Barat. Selama pemberontakan bersenjata yang akhirnya menggulingkan Muammar Gaddafi, Menteri Luar Negeri Italia saat itu, Franco Frattini, memperingatkan “ancaman serius” akibat  munculnya “Emirat Arab Islam di perbatasan Eropa.” Di Amerika Serikat, sekembalinya dari “tanah sucinya,” Israel, pada Agustus 2011, anggota kongres AS, Allen West, memperingatkan bahwa “Arab Spring bukanlah gerakan demokrasi, melainkan tahap awal restorasi Khilafah Islam, yang berakhir ketika Kekaisaran Ottoman.” Ia mengambil topik yang awalnya diangkat oleh cendekiawan sayap kanan, Glenn Beck (topik yang kala itu dicemooh secara luas oleh kalangan media).

Bukan hanya kepentingan Barat yang tampaknya terancam. “Rezim Muslim arus besar yang moderat” juga menampakkan kerisauannya. Perwakilan provinsi Esfahan untuk Majelis Ahli Iran, Ayatollah Jalaluddin Taheri-Esfahani, menyatakan bahwa “kembalinya pemerintahan ke bentuk Khilafah merupakan bahaya besar yang harus dihindari.” Lembaga lain seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI)—yang didirikan untuk mewakili suara negeri-negeri Muslim di seluruh dunia—juga merasa perlu untuk angkat bicara. Sekretaris Jenderal OKI, Ekmeleddin Ihsanog, menekankan bahwa OKI mewakili persatuan dan solidaritas keagamaan yang sama di masa lalu di bawah Khilafah. Dengan demikian, OKI pada dasarnya sudah menjalankan fungsinya (pernyataan itu, jika benar, menyiratkan bahwa penegakan kembali Khilafah menurut OKI tidaklah terlalu penting).

Oleh karena diserukan secara lebih terbuka ke ranah publik dan politik di Timur Tengah sejak 2011, gagasan penegakan Khilafah telah menjadi topik perdebatan antara kalangan liberal dan gerakan Islam. Para pemimpin kelompok yang terang-terangan setuju untuk berjuang dalam sistem sipil yang pluralistik dan mengikuti wacana demokratis di bidang politik seringkali mendapat pertanyaan tentang pandangan mereka mengenai Khilafah di media.

Jawaban yang diberikan biasanya menunjukkan pendekatan yang lebih “pragmatis” demi mengambil hati kaum sekuler dan liberal. Ketika dimintai pendapatnya tentang penegakan kembali Khilafah, ketua partai en-Nahda, Rashid al-Ghannouchi, mengakui bahwa Khilafah memang merupakan harapan dan keinginan semua Muslim, meskipun gagasan itu tidak memiliki peran dalam agenda politik partainya (setidaknya pada saat itu). Pemimpin Ikhwanul Muslimin Suriah, Mohammad Ayad, secara tegas menyangkal adanya rencana penegakkan kembali Khilafah di balik pemberontakan gerakannya terhadap rezim Bashar al-Assad. Ia berupaya membedakan tujuan gerakannya dari tujuan Hizbut Tahrir di wilayah tersebut. Sementara itu, pemimpin Ikhwanul Muslimin Mesir, Dr. Mohammad Badie, juga menanggapi perdebatan kalangan Islam Mesir seputar Khilafah. Ia menyatakan bahwa kebangkitan Khilafah, Negara Islam, dan syariah adalah tujuan partainya (sebagaimana pernyataan Hassan al-Banna). Menurutnya, tujuan itu hampir tercapai.

Semua perbincangan dan perdebatan seputar Khilafah (termasuk relevansi dan pengaruhnya  terhadap era kontemporer dan agenda politik berbagai gerakan di wilayah itu) semakin mencerminkan relevansi gagasan Khilafah saat ini. Dengan wacana politik yang lebih terbuka di Timur Tengah setelah pergolakan Arab, gagasan itu pun semakin menggema.

Khilafah telah menemukan kembali momentumnya hari ini. Kepopulerannya tumbuh kembali, setelah hilang selama beberapa dekade dari wacana dunia Islam akibat daya tarik semu konsep politik Barat. Namun hari ini intonansi Khilafah berubah menjadi wacana yang seolah jauh dari Islam. Jika dulu upaya menjauhkan Khilafah dari Islam mendapatkan penentangan sebagaimana yang dialami Ali Abdur Raziq, tetapi hari ini justru kebalikan. Berbagai upaya untuk menjelaskan konsepsi Khilafah dalam Islam sering mendapatkan penolakan dari arus utama dunia Islam. Begitupula subjek yang berada dalam penyeruan Khilafah tidak lagi berasal dari komunitas ulama yang memiliki kedudukan formal di tengah masyarakat sebagaimana dulu ada dewan ulama Al-Azhar. Hari ini Khilafah diperjuangkan oleh umat Islam yang kerap kali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. []

Sumber :

Al-Rasheed, Madawi, Carool Kersten dan Marat Shterin (eds.). Demystifying The Caliphate: Historical Memory And Contemporary Contexts. New York: Oxford University Press, 2015.

Hassan, Mona. Longing For The Lost Caliphate: A Transregional History. New Jersey: Princeton University Press, 2017.

Kramer, Martin. Islam Assembled: The Advent of the Muslim Congresses. New York: Columbia University Press, 1985.

Pankhrust, Reza. The Inevitable Caliphate?: A History Of The Struggle For Global Islamic Union, 1924 To The Present. New York: Oxford University Press, 2013

Share the idea

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *