Runtuhnya Dalih Kedaulatan Tiongkok dalam Masalah Uighur

Share the idea

Setiap negara dibangun di atas landasan kedaulatannya. Secara sederhana, kedaulatan dipahami sebagai kebebasan dari suatu negara untuk mengatur urusan internalnya masing-masing. Intervensi dari pihak luar, terlebih lagi pihak yang tidak mempunyai kepentingan dengan suatu pemerintahan tersebut jelas tidak dibenarkan. Hal itu merupakan asumsi dasar dari kedaulatan secara superfisial.

Penegakan kedaulatan suatu negara bukan tanpa tantangan. Terlebih lagi di era dengan penyebaran informasi yang begitu cepat merambah ke penjuru dunia. Jika suatu negara melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma internasional –meskipun dilakukan di dalam wilayah negaranya– maka tekanan terhadap negara itu akan banyak disuarakan. Tidak terkecuali dengan apa yang dilakukan oleh otoritas Tiongkok terhadap komunitas Muslim Uyghur.

Lantas, benarkah intervensi oleh negara lain atas masalah Uyghur adalah sesuatu yang tidak dibenarkan?

Sesungguhnya, aktivitas hubungan suatu negara pada dasarnya mirip seperti aktivitas seorang manusia. Hal ini dapat dipahami mengingat negara tidak dijalankan oleh robot, melainkan oleh sekumpulan manusia. Layaknya manusia, negara dalam berhubungan terikat dalam suatu norma dan tata aturan yang berlaku secara internasional.

Jika manusia melanggar aturan, maka akan ada institusi negara yang dapat menghukumnya. Namun, bagaimana jika justru negara yang melanggar? Hal inilah yang lazim disebut sebagai ‘anarki’, karena tidak ada institusi di atas negara yang berhak dan punya otoritas untuk menghukum negara.

Meskipun negara hidup dalam lingkungan yang anarki, bukan berarti negara tidak bisa dihukum. Ada beberapa mekanisme penghukuman oleh aktor yang pada dasarnya tidak mempunyai otoritas, seperti sanksi ekonomi atau tekanan publik internasional. Serupa dengan manusia, jika seorang individu melanggar norma yang tingkatannya cukup berat, maka ia akan mendapatkan sanksi sosial oleh orang-orang di sekitarnya (masyarakat). Maka pertanyaannya adalah, norma apa yang berlaku bagi suatu negara?

Norma inilah yang kemudian kita kenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) atau human rights. Hal ini merupakan seperangkat nilai yang semakin melebarkan sayapnya seiring berjayanya Demokrasi-kapitalisme yang kemudian diakui sebagai nilai universal bagi negara-negara di dunia. Sebagai negara yang mengaku demokratis, Indonesia pun mengakui nilai-nilai HAM. Bahkan, nilai ini diatur dalam undang-undang di negara kita.

HAM memiliki begitu banyak turunan nilai lainnya. Secara umum, nilai HAM dipahami secara sederhana sebagai nilai apa saja yang menghargai harkat dan martabat seorang manusia. Singkatnya, HAM merupakan nilai-nilai kemanusiaan.

Maka, tidak perlu investigasi mendalam untuk bisa mengetahui bahwa Tiongkok telah melakukan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uyghur. Klaim deradikalisasi oleh negara tersebut tidak lebih dari alasan baginya untuk meredam kecaman publik internasional. Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah suatu bentuk penghianatan akan nilai kemanusiaan.

Sama seperti seorang individu yang melanggar suatu norma sosial di tengah-tengah masyarakat, Tiongkok juga demikian. Ia melanggar nilai kemanusiaan, dan sudah menjadi konsekuensi bagi setiap aktor internasional yang melanggar nilai tersebut pasti akan mendapat kecaman, baik dari publik maupun dari aktor politik lain yang setara (negara).

Mengingat banyak negara yang tidak berkutik menghadapi raksasa ekonomi ini, maka sanksi yang diterima oleh Tiongkok sangatlah ringan. Andaikata tindakan yang sama dilakukan oleh negara ‘powerless’ seperti Iraq, Iran atau Libya, maka sanksi yang didapatkan pasti akan lebih berat, bisa sampai penyerbuan (invasi) oleh negara lain (seperti Amerika dan sekutunya).

Tekanan publik dan aktor internasional terhadap negaranya dianggap oleh Tiongkok sebagai bentuk intervensi pihak luar terhadap urusan domestiknya. Bahkan pemerintah Indonesia juga bersikap demikian, yang sempat disempaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia 2014-2019, Jusuf Kalla.

Dalam sebuah acara di Hotel Fairmont, Jakarta (CNN Indonesia, 17/12/2018), Kalla menegaskan bahwa dirinya menentang penindasan komunitas Muslim Uyghur di Tiongkok. Kendati demikian, Kalla juga mengatakan bahwa ‘pemerintah Indonesia tidak bisa ikut campur terkait permasalahan yang terjadi, dan hal itu menjadi urusan dalam negeri pemerintah Tiongkok’.

Dalih kedaulatan menjadi senjata utama rezim komunis Tiongkok untuk menghindari tekanan publik dan aktor-aktor internasional. Pemerintah Indonesia pun seakan tergiring ke dalam opini yang dikembangkan dengan mengatakan hal yang senada dengan yang disampaikan oleh pemerintah Tiongkok. Pernyataan yang dikatakan oleh Jusuf Kalla cukup disayangkan, hingga akhirnya memantik opini di tengah-tengah umat Muslim di Indonesia bahwa pemerintah telah berlepas tangan atas penindasan yang dialami oleh saudara Muslimnya di Xinjiang.

Klaim menjaga kedaulatan dalam konteks isu Uyghur pada dasarnya telah tertolak. Hal ini disebabkan karena tindakan Tiongkok yang telah secara sengaja melanggar norma kemanusiaan terhadap warga negaranya sendiri. Jika hal ini dibenturkan dengan konsep “tanggung jawab untuk melindungi/responsibility to protect”, maka konsep kedaulatan yang selama ini diemban, sejatinya telah runtuh.[]

Sumber:

Anwar Ibrahim (21 Juli 1997). “Crisis Prevention”, dalam Newsweek International.

CNN Indonesia (17/12/18). “JK Tolak Penindasan Terhadap Muslim Uighur di China”. Diakses melalui: https:m.cnnindonesia.com/nasion al/20181217140715-20-354266/jk-tolak-penindasan-terhadap-muslim-uighur-di-china, pada 16/01/2019

Eibhlin O’Neill (29 Desember 2016). “The Story of Turkish Aid to the Irish during the Great Hunger”. Diakses melalui: https:www.transceltic.com/blog/story-of-turkish-aid-irish-during-the-great-hunger, pada 18/01/2019

Gareth Evans (2008). “The Responsibility to Protect : Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All”. Washington, D.C.: Brookings Institution Press

Hidayatullah (27/02/2015). “Beginilah Islam Membela Para Muslimah”. Diakses melalui: https:m.hidayatullah.com/kajian/oase-iman/read/2015/02/27/39594/beginilah-islam-membela-para-muslimah.html, pada 17/01/2019

Linjun WU. “East Asia and The Principle of Non-Intervention: Policies and Practices.” Maryland Series in Contemporary Asia Studies. Number 5-2000 (160).

Ruben Reike. “Libya and Responsibility to Protect: Lessons for the Prevention of Mass Atrocities.” St. Antony’s International Review. Vol 8, No. 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Share the idea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *