Mungkinkah Perubahan Politik Muncul dari Luar Parlemen?

Lima tahun belakangan, di Indonesia terjadi apa yang disebut kenaikan opini Islam Politik. Protes terhadap Gubernur Jakarta yang non Islam dan menghina Al Qur’an menjadi momen besar yang meleburkan identitas Islam yang sebelumnya renggang dan saling menjaga jarak. Tekanan politis penguasa untuk membendung kebangkitan ini, justru semakin meningkatkan rasa ukhuwah Islam di tengah-tengah umat.

Pasca aksi 212, muncul lah tema “Lelah berpisah, mari berjamaah” yang digawangi oleh dai-dai muda. Gerakan ini kemudian semakin massif memunculkan identitas-identitas Islam, terutama pasca terjadinya tragedi pembakaran bendera tauhid oleh oknum Banser yang selama ini dekat dengan penguasa dan dijadikan bemper untuk melawan gerakan Islam yang menjadi oposisi penguasa.

Indonesia sendiri memiliki posisi yang unik. Era kebebasan yang muncul sejak 1998 telah menumbuhkan gairah dakwah di kalangan Islam Politik di Indonesia. Gerakan ini awalnya dimotori oleh para aktivis mahasiswa Islam di kampus-kampus besar seperti IPB, UI, ITB, UGM, ITS dan Unair. Setelah lulus, sebagian dari mereka ada yang berkarir di kota-kota besar dan sebagian lainnya mengabdi di pedesaan.

Di kota-kota besar, mereka mengembangkan konsep dakwah dengan memahami psikologi masyarakat urban. Masyarakat urban perkotaan dengan kemudahan akses informasi serta kuat dalam ekonomi, sejatinya merupakan masyarakat yang sering merasakan kekeringan spiritual. Mereka membutuhkan kajian-kajian Islam yang tidak hanya menjadi pengobat hati dan penenteram jiwa, namun juga mampu menjawab gairah intelektualitas mereka.

Skeptisisme ala perkotaan juga melanda kalangan ini, sehingga mereka tidak mudah percaya terhadap dai-dai yang muncul di media-media massa, terutama di era ketika media massa menjadi corong penguasa dan korporasi. Di sinilah kalangan Islam Politik menghadirkan dakwah melalui media-media online dan menyajikan wacana-wacana kritis terhadap permasalahan masyarakat dan solusinya dalam Islam. Gayung pun bersambut, dan hari ini dapat kita saksikan, wacana inilah yang menjadi pemanas telinga penguasa, ketika kalangan intelektual perkotaan dengan tegas menghadirkan identitas Islam dan menjadi pengkritik kebijakan penguasa.

Adapun di pedesaan, dakwah adalah kelanjutan dari apa yang dilakukan oleh para ulama’ di masa lalu. Mulai dari perlawanan terhadap penjajahan, era revolusi fisik, hingga tragedi Gestapu menjadi pemutus dakwah di kalangan pedesaan. Para dai muda menggunakan uslub-uslub para ulama’ terdahulu dengan cara terjun membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin non struktural di desa-desa, sehingga dakwah Islam kembali semarak. Para dai tidak serta merta mengritik tata cara berislam masyarakat, namun secara halus dan perlahan meluruskan kembali praktek-praktek yang salah.

Para dai juga menegaskan kembali identitas keislaman masyarakat desa dan bertarung dengan para misionaris Kristen. Sejak era Kebangkitan Nasional, desa memang tidak lagi menjadi faktor dalam prahara politik, maka hari ini desa bisa menjadi ladang pembinaan Islam Politik yang akan menjadi penyokong kota-kota apabila terjadi perubahan politik.

Posisi aktor politik di Indonesia juga mengalami pergeseran. Militer sejak lama kembali ke barak dan menjauhi politik. Militer di Indonesia berbeda dengan negeri muslim yang lain. Di Indonesia, militer menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat sipil atau pelindung masyarakat sipil. Doktrin perang gerilya yang menjadi doktrin militer Indonesia, sejak awal menempatkan relasi yang saling membutuhkan antara sipil dengan militer. Maka, andai terjadi pergolakan politik, maka militer akan menempatkan dirinya bersama rakyat.

Di sisi lain, mahasiswa sebagai aktor perubahan sejak awal abad XXI telah diubah perannya dan dijauhkan dari masyarakat. Mahasiswa bukan lagi menempatkan dirinya sebagai aktor perubahan, namun hanya sekedar formalitas dari jenjang pendidikan yang harus ditempuh untuk memenuhi pasar lapangan kerja. Maka aktor politik di Indonesia kembali dipegang oleh para ulama’-ulama’ yang mukhlis dan tokoh-tokoh umat sebagaimana di era awal kebangkitan nasional. Merekalah yang memiliki jaringan luas di kota-kota dan pedesaan. Mereka pulalah yang hari ini memiliki akses dalam hal informasi dan ekonomi, dan mereka pulalah yang hari ini menjadi target utama penguasa dan para penjajah.

Indonesia menjadi medan perang perebutan kekuasaan oleh para penjajah. Amerika Serikat menjadi yang utama setelah memenangi permainan besar di era 60—70-an dari Uni Soviet dan Inggris. Amerika Serikat dengan politik “mengubur penggali harta karun” juga berhasil mengubur Tiongkok. Hingga awal abad ke-21, Amerika melenggang tanpa lawan di Asia Timur. Namun, hari ini kondisinya berubah. Tiongkok menjadi pemain utama di bidang ekonomi di Asia Pasifik dan menjadi lawan utama dari Amerika.

Proyek One Belt, One Road Tiongkok menjadi proyek yang penuh kontroversi sekaligus pertanda kebangkitan ekonomi dan penjajahan ekonomi Tiongkok. Beberapa negara Asia seperti Pakistan dan Srilanka merasakan dampak yang merugikan proyek ini dan Malaysia serta Thailand menolak keras proyek ini. Amerika Serikat merasakan aktivitas Tiongkok ini sebagai ancaman di kawasan Asia Pasifik, sehingga muncullah perang dagang dan ekonomi antara Amerika dan Tiongkok.

Amerika Serikat yang tengah direpotkan dengan kondisi di Timur Tengah, tentu tidak akan mengobarkan perang yang sesungguhnya di kawasan Pasifik. Sebaliknya, Tiongkok juga tidak akan melakukan tindakan senekat Jepang di tahun 1941. Bagaimana dengan Indonesia? Bagi Amerika dan Tiongkok, Indonesia adalah ladang pertempuran tersebut. Pemilu 2019, diperkiran menjadi ajang penentuan kira-kira agen siapa yang akan memenangi tampuk kekuasaan di Indonesia.

Namun, Indonesia adalah negeri yang independent, ia tak pernah menempatkan dirinya sebagai agen dari adidaya manapun. Maka, pergolakan di Pasifik ini bisa menjadi titik lahirnya sebuah perubahan sebagaimana Proklamasi Kemerdekaan 1945 yang muncul di tengah panasnya Perang Pasifik. Mari kita lihat, mampukah umat di bawah komando ulama’  menjadi titik lahirnya peradaban Islam?

Jika menelisik jejak sejarah, perubahan politik di Indonesia selalu lahir di luar tembok parlemen, istana, dan kotak suara. Indonesia selalu mengalami revolusi untuk mengubah sebuah orde ke orde berikutnya. Hebatnya, revolusi di Indonesia semakin lama semakin menjauhi kondisi perang sipil.

Revolusi Kemerdekaan melahirkan peperangan karena keterlibatan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Revolusi di tahun 65 hanya melahirkan pergolakan sipil karena pertentangan ideologi antara PKI dan lawan-lawannya menjalar hingga ke pelosok pedesaan dan PKI melibatkan Angkatan Darat sebagai lawannya. Adapun gerakan sipil pada tahun 1998, praktis hanya memanaskan kondisi ibu kota dan kota-kota besar di Indonesia. Militer hadir bersama rakyat untuk mengawal perubahan, sehingga tidak ada satupun pihak yang bersama status quo yang melakukan tekanan terhadap pihak pro perubahan seperti yang terjadi di kawasan Timur Tengah hari ini. Maka, seandainya di masa depan terjadi perubahan untuk menentukan nasib Indonesia ke posisi yang lebih baik, dapat dipastikan perubahan tersebut akan terjadi dengan damai.

APA YANG HARUS KITA LAKUKAN ?

Wacana Islam Politik saat ini terus megalami kenaikan di kalangan umat Islam. Momen aksi 212 yang dua kali mengadakan reuni, menjadi penegas identitas persatuan umat Islam. Reuni 212 yang kedua pada tahun 2018 kemarin juga menegaskan bendera tauhid (Al-Liwa’ dan Ar-Roya’) sebagai identitas Islam dan kaum muslimin. Umat Islam di Indonesia sedang menegaskan identitasnya sebagai muslim yang bersatu di bawah bendera Islam, bukan kebangsaan. Di sisi lain umat sedang merindukan serta menunggu apakah Islam mampu memberikan solusi di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Bukan sekadar politik praktis dimana Islam hanya digunakan sebagai faktor pendorong elektabilitas, tapi bagaimana gambaran politik Islam yang sesungguhnya, bagaimana gambaran tata negara dalam Islam. Begitu pula di bidang ekonomi, umat tidak hanya ingin tahu sekadar solusi ekonomi mikro dalam Islam, tapi bagaimana Islam menyelesaikan ekonomi makro di tengah perang ekonomi antara Tiongkok dan Amerika. Juga di bidang sosial, umat tidak hanya menunggu peran-peran Islam dalam bentuk sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga sosial, tapi bagaimana gambaran sosial dalam peradaban Islam andai tegak nanti.

Maka aktivis dakwah harus mampu mempraktiskan idenya di tengah-tengah umat. Mereka harus ada di tengah umat dan melakukan edukasi di tengah-tengah mereka. Apalagi faktor utama perubahan di Indonesia ada di kota-kota besar, dimana masyarakat urban perkotaan membutuhkan konsep-konsep intelek untuk memuaskan pemikiran mereka. Dakwah di perkotaan tidak hanya untuk menghilangkan kehausan spiritual belaka, namun juga menumbuhkan gairah intelektualitas. Maka para aktifis dakwah harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kita harus serius mengkaji ide-ide yang menjadi kajian-kajian kita. Kita juga harus serius mengkaji pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam sehingga mampu mencabut ide-ide tersebut dari pemikiran umat dan mampu melawan para aktivis-aktivis ide-ide tersebut di tengah umat juga agar umat tidak terjebak pada jeratan perubahan palsu yang dibawa oleh agen-agen penjajah. Kita juga harus serius memahami pergolakan politik yang tengah terjadi di dunia, maka memahami berita-berita politik mutlak dilakukan oleh para aktivis dakwah. Lebih dari itu kita juga harus mampu memahami pola kehidupan umat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Aktivis dakwah harus menjadi dokter umat yang mampu mendiagnosis penyakit-penyakit apa yang menjangkiti umat, serta uslub dan wasilah apa yang bisa digunakan untuk menyembuhkannya. Lebih dari itu, mutlak bagi para aktivis untuk memahami dan meyakini thariqah dakwahnya, karena dakwah ini membutuhkan kesabaran, ketabahan, serta totalitas penuh untuk meraih kemenangan. Wallahu’alam bis Shawab. []

Sumber:

A. C. S. Peacock, dkk. 2015. From Anatolia to Aceh: Ottomans, Turks, and Southeast Asia (Proceeding of the British Academy).

British Academy Publication: London.

Ahmad Mansur Suryanegara. 2009. Api Sejarah jilid 1-2. Salamadani Pustaka Semesta: Jakarta.

A. H. Nasution. 2013. Pokok-Pokok Gerilya. Narasi: Yogyakarta.

Azyumardi Azra. 2004. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia. Kencana: Jakarta.

Beggy Rizkiansyah, dkk. 2017. Dari Kata Menjadi Senjata. Jurnalis Islam Bersatu: Jakarta.

Editor Kompas. 2018. Kita Hari Ini 20 Tahun yang Lalu. Kepustakaan Populer Gramedia: Jakarta.

Eugene Rogan. 2016. The Fall of Khilafah. Serambi: Jakarta.

Eugene Rogan. 2017. Dari Puncak Khilafah. Serambi: Jakarta.

Frial Ramadhan Supratman. Makalah, “Rafet Bey, The Last Ottoman Consul in Batavia The First During World War 1911-1924”.

Frial Ramadhan Supratman. Makalah, “Makam Sayyid Husein bin Abu Bakar al-Aydarus: Jaringan Spiritual Usmani di Indonesia akhir abad ke-19.”

Frial Ramadhan Supratman. Makalah, “Before the Ethical Policy: The Ottoman State, Pan-Islamism and Modernisation in Indonesia 1898-1901.”

Madawi Al Rasheed, dkk. 2012. Demystifying the Caliphate: Historical Memory and Contemporary Contexts. Oxford University Press: Oxford.

Majalah Tempo (edisi khusus) H. Agus Salim.

Majalah Tempo (edisi khusus) Panglima Sudirman.

Majalah National Geographic Indonesia edisi Islam di Indonesia.

Majalah National Geographic Indonesia edisi Menjadi Muslim Di Amerika.

M. C. Ricklefs. 2013. Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya dari 1930 sampai Sekarang. Serambi: Jakarta.

M. C. Ricklefs. 2005. Sejarah Indonesia Modern: 1200 – 2004. Serambi: Jakarta.

M. C. Ricklefs. 2002. Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi, 1742 – 1749: Sejarah Pembagian Jawa. Mata Bangsa: Yogyakarta.

Moeflich Hasbullah. 2017. Islam dan Transformasi Masyarakat Nusantara. Kencana: Jakarta.

MR Kurnia, dkk. 2013. Menjadi Pemikir dan Politisi Islam. Al Azhar Press: Bogor

Peter Carey. 2011. Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785 –

1855. Kepustakaan Populer Gramedia: Jakarta.

Reza Pankhurst. 2013. The Inevitable Caliphate?: The History of The Struggle for Global Islamic Union, 1924 to the present. Oxford University Press: Oxford.

Rizki Lesus. 2017. Perjuangan yang Dilupakan. Pro-U Media: Yogyakarta.

Septian AW. 2013. Peran Surat Kabar Bendera Islam Dalam Perjuangan Khilafah 1924 [Skripsi]. Universitas Indonesia: Depok.

Taqiyuddin An Nabhani. 2009. Konsepsi Politik Hizbut Tahrir. HTI Press: Jakarta.

Taqiyuddin An Nabhani. 2009. Mafahim Hizbut Tahrir. HTI Press: Jakarta.

Taqiyuddin An Nabhani. 2009. Pembentukan Partai Politik Islam. HTI Press: Jakarta.

Taqiyuddin An Nabhani. 2014. Terjun ke Masyarakat. Khilafah Press: Jakarta

Widji Saksono. 1995. Mengislamkan Tanah Jawa: Telaah atas Metode Dakwah Walisongo. Mizan: Bandung.