Bagaimana Rasulullah Mengatur Non-Muslim Madinah?

Share the idea

Penulis: Fadlil Nafidza Ahsan

Dalam Al-Watsâ’iq as-Siyâsiyyah li al-’Ahdi an-Nabawi wa al-Khilâfah ar-Rasyîdah (Dokumen Politik era Nabi dan Khilafah Rasyidah) yang ditulis oleh Muhammad Hamidullah, ia menyatakan bahwa piagam Madinah merupakan konstitusi negara yang berisi 47 poin [1]. Al-Buthi meringkasnya menjadi 13 poin. Adapun Ibn Hisyam tidak mengklasifikasikannya per-poin, sebagaimana dokumen Hamidullah.[2]

Inti dari poin-poin tersebut adalah mengatur hubungan kaum Muslim dengan sesama Muslim (Muhajirin dan Anshar), serta antara Muslim dan Yahudi. Kaum Yahudi memang perlu diiatur secara khusus, disebabkan Yahudi memiliki komunitas tersendiri yang berbeda dengan yang lain. Adapun kaum musyrik Madinah, karena telah melebur dan tunduk pada pemerintahan Islam, mereka tidak memiliki pengaruh dalam pembentukan masyarakat baru di Madinah.[3]

Piagam Madinah tergambar pada 4 klausul sebagai berikut :

1. Menetapkan kewajiban Kaum Mukmin dan Muslim dalam berinteraksi sesama mereka.

“Ini adalah dokumen dari Muhammad untuk sesama orang Mukmin dan Muslim dari kalangan Quraisy, Yatsrib dan siapa saja yang mengikuti mereka, kemudian menyusul dan berjihad bersama mereka. Mereka dinyatakan sebagai satu umat, yang berbeda dengan umat manusia yang lain.”

2. Yahudi yang ingin menjadi rakyat Negara Islam Madinah memiliki hak yang sama dengan Muslim

“Jaminan Allah adalah satu. Mereka yang kuat wajib menolong yang lemah. Orang Mukmin harus saling melindungi satu sama lain, tanpa kecuali. Siapapun di antara orang Yahudi yang mengikuti kami, dia berhak mendapatkan pertolongan dan persamaan. Mereka tidak boleh dizalimi dan tidak boleh melakukan tolong-menolong untuk mengalahkan mereka.” [4]

3. Adapun Yahudi, sebagai komunitas tersendiri, diatur dalam bagian terakhir:

“Orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan kaum Mukmin. Orang-orang Yahudi tetap bebas menjalankan agama mereka dan kaum Muslim juga tetap bebas menjalankan agama mereka. Mereka harus saling melindungi, kecuali terhadap orang yang berbuat zalim dan durhaka. Sebab, perbuatannya itu tidak bisa membinasakan, kecuali terhadap dirinya sendiri dan keluarganya.”

Mereka terdiri dari berbagai kabilah yaitu Bani Auf, Bani Najjar, Bani Harits, Bani Saidah, Bani Jusyam, Bani Tsa’labah, Bani Syutaiah dan Bani Aus.[5]

Pada awalnya, Bani Quraidzah, Bani Nadhir dan Bani Qainuqa’ belum meratifikasi perjanjian ini dengan Rasulullah saw. Namun, tidak lama kemudian mereka melakukannya, dengan ketentuan dan syarat yang sama.

Memang, komunitas Yahudi ini mendiami kawasan di sekitar pusat Madinah. Namun, ketika mereka meratifikasi perjanjian ini dengan Rasulullah saw., mereka telah tunduk pada pemerintahan Islam, kecuali dalam urusan agama mereka. Mungkin karena itulah maka Prof. Dr. Rawwas Qal’ah Jie menyimpulkan, bahwa mereka juga menjadi bagian dari rakyat Negara Islam Madinah.[6]

4. Mengatur komunitas Yahudi dalam dokumen tersebut yang menyatakan:

Tidak seorang pun di antara mereka dibolehkan keluar, meninggalkan Madinah, kecuali mendapatkan izin dari Muhammad saw.

Klausul ini sekaligus mengatur hubungan mereka dengan pihak lain di luar negeri. Karena itu, al-Buthi, berkesimpulan bahwa piagam ini layak disebut konstitusi. Sebab, piagam tersebut berisi semua poin yang biasa digunakan oleh konstitusi modern untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam interaksi di antara sesama rakyat sebuah negara. Dengan kata lain, piagam ini telah memuat ketentuan umum tentang sistem negara, baik untuk mengatur urusan domestik maupun luar negeri.[7]

Berdasarkan argumentasi tersebut, dapat dinyatakan bahwa Piagam Madinah adalah sebuah konstitusi negara dengan Negara Islam Madinah sebagai subjek pelaksananya dan dengan dasar bahwa erat kaitannya konstitusi dengan paham konstitusionalisme, yang akan tegak dengan beberapa konsensus, yaitu[8]:

  1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government).
  2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of government).
  3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of institutions and procedures).

Maka akan muncul pertanyaan lanjutan kedua, yaitu “apa kiranya kesepakatan mengenai cita-cita bersama, the rule of law, bentuk institusi yang oleh Piagam Madinah tetapkan sebagai tiang penegak konstitusi Negara Islam Madinah?”

Guna menjawab pertanyaan tersebut kita harus melihat dan mengakui kenyataan bahwa Piagam Madinah ini belum memuat semua pasal dalam sebuah konstitusi negara secara detail. Sebab, hukum Islam dalam bentuk surah dan ayat Al-Qur’an belum turun semua pada saat dokumen tersebut ditetapkan. Ini bisa dimaklumi, karena ketika itu proses pewahyuan masih terus berlangsung.

Untuk menyelesaikan kasus-perkasus yang terjadi di kemudian hari, baik antara kaum Muslim dan sesama mereka, maupun dengan orang Yahudi, dokumen tersebut menetapkan:

“Jika kalian berselisih dalam suatu urusan maka tempat kembalinya adalah Allah dan Muhammad.”

Dalam klausul lain dinyatakan:

“Setiap kasus atau perselisihan yang terjadi di antara para pihak dalam dokumen ini, yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka tempat kembalinya adalah Allah dan Muhammad, Rasulullah.” [9]

Dengan klausul di atas kita dapat memahami apa yang oleh Rasulullah SAW sebagai kepala negara ingin tetapkan, yaitu segala sesuatunya harus ditimbang dan diputuskan menurut hukum Allah.

Hal ini bermakna, bahwa konstitusi Negara Islam Madinah membawa sebuah landasan berpikir atau yang biasa kita sebut ideologi, yang juga menggambarkan cita-cita bersama, the rule of law, dan bentuk institusi dari Negara Islam Madinah yaitu berlandaskan hanya semata-mata oleh cara pandang Agama Allah SWT yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sendiri yaitu Agama Islam.

Dari jawaban di atas akan muncul pertanyaan lanjutan ketiga dan keempat, yaitu: “Apakah Piagam Madinah dan UUD 1945 yang berideologikan pancasila bisa dipersamakan dengan benar-benar tepat?” dan “Apakah Pancasila menjadikan Agama Islam sebagai landasan pemikirannya?”

Mungkin banyak orang yang akan menjawab bahwa :

bukankah Sila Pertama dari Pancasila telah menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang sesuai dengan Islam? “

Agar tidak ada keragu-raguan dengan jawaban tersebut maka kita harus melihat dan menyimak kembali bagaimana tokoh peletak nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, yaitu Ir. Soekarno, menafsirkan secara panjang dan lebar apa sebenarnya nilai ketuhanan dalam sila pertama.

Ulasan lengkap hal ini dapat disimak dalam artikel KLI yang berjudul, “Tafsir Soekarno Terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa”

Jika kita telah mengetahui pandangan Soekarno mengenai perkembangan religiusitas masyarakat dalam memandang Tuhan, ternyata terlihat jelas bahwa pandangannya benar-benar dekat dengan pemahaman historis materialisme Karl Marx dan Engels. Bahwa tidak ada wujud lain di luar benda, dan Tuhan hanya bentuk dari hasil proses berpikir manusia terhadap realitas dunia.

Marx dan Engels mengatakan:

”Dunia terjadi daripada benda, yang boleh dinyatakan dengan panca indera, yang kita sendiri termasuk golongannya, hanyalah dunia yang demikian itu saja yang sungguh ada; perasaan kita, pikiran kita, walau nampak saja di atas panca indera ialah hasil satu anggota yang berwujud, yaitu otak: sukma (geest) itulah hasil tertinggi yang timbul daripada benda”[11]

Soekarno telah menafsirkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menggunakan pisau bedah historis materiaIism-nya Marx dan Engels, yang akhirnya menjadikan Pancasila semakin menampakkan wujudnya sebagai apa dikatakan oleh M. Natsir: la diniyyah alias sekuler.

Tidak hanya M. Natsir dan Buya Hamka sebagai perwakilan Masyumi, kritik mengenai Pancasila juga dilontarkan oleh anggota konsituante asal Nahdhatul Ulama, salah satunya ialah K.H. Masykur yang mengeluarkan pernyataan yang terbilang berani kala itu mengenai dasar Negara ini, bahwa pancasila sebagai formula kosong tanpa arah.

“Pancasila akan menjadi perwujudan orang yang mengisinya. Andaikata ketuhanan yang Maha Esa yang tercantum pada sila pertama di dalam Pancasila diisi orang atau golongan yang mengakui bahwa Tuhan adalah batu, maka Ketuhanan Yang maha Esa akan berisi batu. Kalau diisi oleh orang atau golongan yang mempertuhankan pohon, Ketuhanan dalam Pancasila itu akan berisi pohon.”[12]

Kesimpulan

Jika memandang Piagam Madinah hanya sebatas konstitusi negara dan menyamakannya dengan UUD 1945 secara telanjang, tanpa melihat perbedaan signifikan dari dasar landasan pemikiran, maka perbuatan itu adalah suatu perbuatan yang sembrono dan sontoloyo.

Negara Islam Madinah mempunyai dasar ideologi yang khas yaitu Islam, dengan negara tersebut Islam diamalkan secara menyeluruh dan dengannya kaum Muslim bisa merealisasikan konsep Islam sebagai Rahmat Semesta Alam (seluruh benda mati dan hidup termasuk didalamnya kafir dzimmi mendapatkan rahmat).

Tiada Kemuliaan Tanpa Islam, Tak Sempurna Islam Tanpa Syariah, Takkan Tegak Syariah Tanpa Daulah, Daulah Khilafah Rasyidah! AllahuAkbar!!

Sumber:

[1] Muhammad Hamidullah. Al-Watsâ’iq as-Siyâsiyyah li al-’Ahdi an-Nabawi wa al-Khilafah ar-Rasyîdah, Dar an-Nafa’is, Beirut, cet. VI, 1987, hlm. 57-64.

[2] Lihat, Hamidullah, Op. Cit. hlm. 57-64; al-Buthi, Op. Cit., hal. 204-205; Ibn Hisyam, As-Sîrah an-Nabawiyyah, Dar Ihya’ al-Kutub al-’Arabiyyah, Beirut, cet. II, 1997, II/15-117.

[3] Lihat, an-Nabhani, ad-Dawlah al-Islamiyyah, Dar al-Ummah, Beirut, cet. VII, 2002, hlm. 52.

[4] Muhammad Hamidullah, Op. Cit., hlm. 60; Prof. Dr. Rawwas Qal’ah Jie, Prof. Dr. Rawwas Qal’ah Jie, Qirâ’ah Siyâsiyyah li as-Sîrah an-Nabawiyyah, Dar an-Nafa’is, Beirut, cet. I, 1996, hal. 109.

[5] Ibid, hlm. 61; Prof. Dr. Rawwas Qal’ah Jie, Op. Cit., hlm. 109.

[6] Prof. Dr. Rawwas Qal’ah Jie, Op. Cit., hlm. 109

[7] Al-Buthi, Op. Cit., hlm. 205-206.

[8] William G. Andrews, misalnya, dalam bukunya Constitutions and Constitutionalism 3 rd edition, menyatakan: “The members of a political community have, bu definition, common interests which they seek to promote or protect through the creation and use of the compulsory political mechanisms we call the State”, (New Jersey: Van Nostrand Company, 1968), hal. 12-13

[9] Muhammad Hamidullah, Op. Cit., hlm. 61-62.

[11] Lihat Anwar Harjono, Perjalanan Politik Bangsa, Jakarta : Gema Insani Press, 1997, dalam Artawijaya, Dilema Mayoritas, Jakarta: Medina Publishing : 2008, hlm. 107

[12] Endang Syiafuddin Anshari, piagam jakarta 22 juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949), Jakarta : Gema Insani Press,1997, hlm. 83 dalam Artawijaya, op.cit.,hlm. 108.

Share the idea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *