Benarkah Khilafah Tertolak di Indonesia?

Share the idea

“Aku tidak memiliki daya dan kemampuan untuk melawan negara-negara Eropa sendirian. Akan tetapi negara-negara besar yang memerintah bangsa-bangsa Muslim yang beragam di Asia, seperti Inggris dan Rusia, merasa ketakutan dengan ‘senjata Khilafah’ yang aku pegang.”

Sultan Abdülhamid II [1]

Bukti bahwa kesultanan Sumatera Pasai menerima mandat kekuasaan dari Khilafah ‘Abbasiyyah makin terlihat, ketika kita mendapati ada beberapa Bani ‘Abbas yang terkubur di Lhokseumawe, Aceh Utara. Satu pusara marmer yang besar dan indah telah maujud di Gampong Kuta Krueng di Lhokseumawe. Di epitaf makamnya, informasi sang pemilik makam telah terpahat dalam kaligrafi yang rumit namun indah:

هذا القبر لصدر الأكابر عبد الله بن محمد بن عبد القادر بن يوسف بن عبد العزيز بن المنصور أبي جعفر العباسي المستنصر بالله أمير المؤمنين الخليفة العباسي سقى الله ثراه توفي ليلة الجمعة [الثالثا] و العشرين من شهر رجب سنة ستة عشر و ثمانمائة [من الهجرة]

“Inilah kubur Sang Pemuka Para Pembesar, ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdul Qadir bin Yusuf bin ‘Abdul ‘Aziz bin

al-Manshur Abi Ja’far al-Mustanshir Billah Amir al-Mu’minin Khalifah al-‘Abbasi. Semoga Allah menyiramkan rahmat ke atas pusaranya. Wafat pada malam Jum’at 23 dari bulan Rajab tahun 816 Hijriah (1414 M).”[2]

Keberadaan makam keturunan Khalifah ‘Abbasiyyah di Pasai ini merupakan bukti jelas bahwa kesultanan Pasai menjalin hubungan erat dengan Khilafah ‘Abbasiyyah yang saat itu sudah berpusat di Kairo, Mesir. Penerus Pasai, yakni Kesultanan Aceh yang berdiri pada tahun 1496 M, juga memperbarui hubungan dan ketaatannya dengan pusat kuasa Islam di Timur Tengah. Ketika pucuk Khilafah sudah beralih ke Bani ‘Utsmaniyyah di Turki, Sultan Aceh yang ketiga, ‘Ala’uddin Ri’ayat Syah al-Qahhar (k. 1537-1571), mengirim surat ke Khalifah Sulayman al-Qanuni di Istanbul pada tahun 1566. Dalam surat itu ia menyatakan baiatnya kepada Khilafah ‘Utsmaniyyah dan memohon agar dikirimi bantuan militer ke Aceh untuk melawan Portugis yang bermarkas di Malaka.[3]

Pengganti Khalifah Sulayman al-Qanuni, yakni Selim II, mengabulkan permohonan Sultan al-Qahhar dan mengirimkan bala bantuan militer ke Aceh. Dengan bantuan yang didapat dari Khilafah Utsmaniyyah ini, Sultan al-Qahhar dari Aceh dapat menyerang Portugis di Malaka pada 20 Januari 1568 dengan kekuatan 15.000 tentara Aceh, 400 Jannisaries Utsmaniyyah, dan 200 meriam perunggu.[4]

Kehadiran pasukan Utsmaniyyah di Nusantara benar-benar menggetarkan Portugis; dan sebaliknya, begitu membahagiakan Muslimin. Sultan Demak yang keempat, Sunan Prawoto, menjadikan penguasa ‘Utsmaniyyah sebagai panutan dalam cita-citanya untuk mengislamkan seluruh tanah Jawa.[5] Sultan Babullah di Ternate pun bekerjasama dengan 20 orang ahli senjata dan tentara Khilafah Utsmaniyyah ketika memerangi Portugis di Maluku pada 1570-1575.[6]

Sepanjang abad ke-17, banyak penguasa Islam di Nusantara yang mengirimkan utusan ke Makkah atau Istanbul untuk menyatakan ketundukannya kepada Khilafah ‘Utsmaniyyah dan mendapat legitimasi sebagai ‘wakil Khalifah’ di masing-masing negerinya. Sultan-sultan di Aceh, Banten, Mataram, sampai Makassar melakukan itu semua.

Sultan Aceh yang berkuasa di abad ke-19, Sultan Ibrahim Manshur Syah, bahkan terang-terangan menyatakan negerinya sebagai bagian dari Khilafah ‘Utsmaniyyah dalam suratnya kepada Sultan Abdülmecid I pada tahun 1850:

إننا معاشر سكان إقليم اشي بل و جميع سكان جزيرة سماطرا كلهم محسبين من رعايا الدولة العلية العثمانية جيلا بعد جيل

“Sesungguhnya kami penduduk negeri Aceh, bahkan seluruh penduduk di pulau Sumatera, semuanya tergolong sebagai rakyat Negara Adidaya Utsmaniyyah dari generasi ke generasi.[7]

Meski pada abad ke-19 Khilafah ‘Utsmaniyyah sudah banyak mengalami kemunduran hingga dijuluki “Orang Sakit Eropa”; namun ia tetap mempunyai taji karena institusi pemerintahan warisan Nabi, yakni Khilafah, masih tetap dipegang teguh oleh Bani ‘Utsmaniyyah.

Supremasi politik Khilafah ‘Utsmaniyyah atas kaum Muslimin sedunia barang tentu diakui pula oleh kaum Muslim Nusantara yang berada dalam jajahan Belanda. Kita bisa melihatnya dari pengakuan Goenawan, ketua Sarekat Islam afdeling (cabang) Batavia yang merangkap kepala redaktur salah satu koran terbitan Sarekat Islam, Pantjaran Warta.

Dalam artikel yang ia tulis pada 10 November 1914, Goenawan menulis:

“Bahwa orang Islam memandang pada keradjaan Turkye sebagai soeatoe tanda kemerdikaannja igama Islam. Diseloeroeh doenia hanja Turkyelah jang masih tinggal merdika, dari sebab Turkye yang memegang wasiat Nabi kita, begitoelah orang moeslimin memandang Turkye sebagai keradjaan jang melindoenginja dalam laoetan fitnah dan perdoehakaan dari fehak moesoehnja. Begitulah perasa’annja kebanjakan orang orang moeslimin ditanah tanah jang ada dalam genggamannja kekoeasa’annja Europa. Saja tahoe, jang perasa’an ini boekan perasa’annja segenap pendoedoek tanah tanah Islam, karena dalam tanah tanah ini ada djoega orang orang Islam jang tiada memferdoelikan igamanja, jang memeloek atoeran vrijmetselarij (Freemason) atau theosofie…” [8]

Ketika masa Khalifah Abdülhamid II yang terbentang dari tahun 1876-1908, otoritas ‘Utsmaniyyah menempatkan konsulnya di Batavia sebanyak 10 orang.[9] Keberadaan konsul-konsul Utsmaniyyah ini bahkan begitu mengganggu Pemerintah Kolonial Belanda.

Snouck Hurgronje yang merasa sangat kesal kemudian mencibir, bahwa “mereka itu adalah para perantara dalam hubungan-hubungan, yang misalnya ada di antara orang-orang Arab, Melayu, Aceh di Hindia-Belanda dengan ‘Sang Panatagama di Turki’ (maksudnya Sultan Abdülhamid II, pen.), dan mereka mengusahakan supaya surat-surat kabar yang mendapat perlindungan dari Istana selalu memburuk-burukkan Pemerintah Kolonial dan Ratu Belanda.” [10]

Hingga masa keruntuhannya, kondisi Khilafah bahkan masih menjadi perhatian utama para ulama dan tokoh politik Nusantara. Ketika kaum nasionalis Turki pimpinan Mustafa Kemal Atatürk berhasil menghapuskan Khilafah pada 1924, Muslimin di Nusantara begitu kaget. Mereka tak menyangka bahwa Atatürk yang sebelumnya mereka kenal sebagai Ghazi dalam Perang Dunia I, malah melakukan hal yang biadab dengan menghapus Khilafah dan mengusir Khalifah Abdülmecid II ke luar negeri.

Di Mesir, para ulama al-Azhar segera merespon cepat dalam menanggapi krisis Khilafah. Mereka menginisiasi sebuah kongres internasional Muslimin sedunia untuk mengembalikan satu-satunya institusi politik resmi umat Islam itu. Mereka turut mengundang kaum Muslim di Hindia untuk ikut serta dalam proyek penegakan Khilafah.

Hal ini tentu disambut antusias, dimana para pimpinan Sarekat Islam, Moehammadijah, Djamiet Chair, dan

al-Irsjad segera berembug di Surabaya pada 4-5 Oktober 1924. Dalam pertemuan itu, Tjokroaminoto dari Sarekat Islam berorasi dengan penuh emosional tentang urgensitas Khilafah bagi kehidupan Muslimin. Pentingnya Khilafah juga disuarakan oleh Hadji Fachroeddin dari Moehammadijah dan Kjai Hadji Abdoel Wahab Chasboellah yang kelak mendirikan Nahdlatoel Oelama.[11]

Namun dengan segala dinamikanya, Inggris dan Prancis sangat giat menghalang-halangi umat Islam sedunia untuk mendirikan kembali Khilafah. Melaui antek-anteknya seperti Raja Fu’ad I di Mesir, Syarif Husayn dan Raja Ibn Sa’ud di Jazirah Arab, juga tentunya Atatürk di Turki, kongres-kongres Muslimin yang hendak mendirikan kembali Khilafah bubar begitu saja. Muslimin di Nusantara yang begitu getol untuk mendirikan kembali Khilafah selama periode 1924-1927 terbuyarkan konsentrasinya karena agitasi-agitasi nasionalisme sekular dari Soekarno dkk.

Pada 21 Agustus 2020, sebagaimana dilansir dari DetikNews, K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan, bahwa “Pertanyaannya kenapa Khilafah ditolak di Indonesia? Bukan ditolak, tapi tertolak, karena memang tidak bisa masuk,”. [12] Andai ucapan benar bahwa Khilafah tertolak di Indonesia, maka jika kita melihat dari tulisan sejarah ini, Khilafah memang benar ditolak dan tertolak: ditolak oleh kaum kolonialis Belanda dan tertolak oleh para founding fathers didikan Belanda yang menyuarakan nasionalisme sekular –sebuah ide yang lahir dari penjajah Barat.

Sebaliknya, para aktivis pergerakan Islam, ulama, mujahid, dan sultan-sultan di Nusantara justru semenjak dulu begitu akrab dengan Khilafah dan mengharapkan agar mereka menjadi bagian daripada rakyat Khilafah. Ini semua merupakan realita sejarah nenek moyang kita yang tak bisa dilepaskan dari Islam. Jejak Khilafah di Nusantara begitu nyata, karena itulah konsekuensi dari karakter umat Islam yang kesatuannya begitu solid di bawah satu agama, satu perasaan, dan satu kepemimpinan. Wallahu a’lam. []

Sumber:

[1] Sultan Abdülhamid II, Mudzakkirat al-Sulthan ‘Abd al-Hamid, ed. Muhammad Harb, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), h. 147

[2] Guidebook: Tinggalan Sejarah Samudra Pasai, (Lhokseumawe: Center for Information of Sumatra Pasai Heritage, 2014), h. 16

[3] Topkapı Sarayı Müsezi Arşivi, E-8009. Mehmet Akif Terzi, dkk. (ed), Turki Utsmani-Indonesia: Relasi dan Korespondensi Berdasarkan Dokumen Turki Utsmani, Penerjemah Muhammad Zuhdi, (Istanbul: Hitay, 2017), h. 79, 85

[4] Amirul Hadi, Islam and State in Sumatra: A Study of Seventeenth-Century Aceh, (Leiden: Brill, 2004), h. 23

[5] H.J. de Graaf dan Th. Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama di Jawa, (Yogyakarta: MataBangsa, 2019), h. 126

[6] Leonard Andaya, The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period, (Honolulu: University of Hawaii Press, 1993), h. 134, 137

[8] “Pikirannja Orang Djawa Sadja”, Pantjaran Warta, Vol. 8 No. 255, 10 November 1914

[9] Nicko Pandawa, Pasang Surut Pengaruh Pan-Islamisme Khilafah Usmaniyyah Terhadap Rakyat Hindia-Belanda, 1882-1928, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 426

[10] Snouck Hurgronje, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje, (Jakarta: INIS, 1996), Jilid VI, h. 58

[11] Nicko Pandawa, Pasang Surut Pengaruh Pan-Islamisme Khilafah Usmaniyyah, h. 355-357

[12] “Ma’ruf Amin Bicara Soal Khilafah di Indonesia: Bukan Ditolak tapi Tertolak”, https://news.detik.com/berita/d-4675707/maruf-amin-bicara-soal-khilafah-di-indonesia-bukan-ditolak-tapi-tertolak

Share the idea

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *