Mengapa Khilafah Tidak Segera Tegak?

Share the idea

Sepanjang keberlangsungan sejarah Umat Islam, keberadaan institusi Khilafah, betapapun ideal atau tidaknya, tetap tegak membersamai Umat. Hal ini berarti bahwa keduanya selalu berbarengan ada. Keduanya secara natural bersanding dalam catatan-catatan sejarah. Memang benar, bahwa runtuhnya Khilafah pada 1924 bukanlah kali pertama institusi ini absen dalam sejarah umat. Peristiwa runtuhnya kota Baghdad pada 1258 menjadi awal Khilafah hilang di tengah umat. Namun tidak membutuhkan waktu lama bagi umat Islam saaat itu kembali menemukan Khilafah yang baru. Tahun 1261 orang-orang Mamluk berhasil mengembalikan Kekhilafahan Abasiyah II di Mesir hanya dalam rentang tiga tahun. Meskipun rentang waktu tersebut secara normatif tidak dibenarkan dalam Islam, namun ia relatif lebih cepat dibanding kegagalan setelah keruntuhan kedua Khilafah di Istanbul.

Menyandingkan hilangnya kekhalifahan ini pada abad ke-20 dengan ketiadaannya yang singkat pada abad ke-13 juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tertentu tentang kesamaan antara skenario yang tampaknya berbeda. Kedua peristiwa itu terpisah hampir tujuh abad, ibu kota mereka di Baghdad dan Istanbul terpisah, wilayah mereka tidak sepenuhnya bersatu, dan satu lembaga dilenyapkan oleh tentara asing sementara yang lain tersapu bersih melalui tindakan internal sebuah majelis. Kemudian apa yang menyebabkan keduanya berbeda dalam hal waktu kembalinya Khilafah?

Pencarian alternatif pemerintahan di tengah umat Islam menjadi problem utamanya. Pasca keruntuhan Usmani, di tengah umat telah menancap konsep politik alternatif yang notabenenya berasal dari peradaban Barat. Hal ini yang tidak terjadi pada abad ke-13 dimana Khilafah dan apa yang ditunjukan oleh tradisi Islam dalam kepemimpinan menjadi satu-satunya pilihan. Ketidak jelasan bentuk Khilafah, karena penyelewangan berabad-abad, serta muncul gagasan pemerintah Barat telah menarik minat umat Islam untuk melirik alternatif apa yang peradaban Barat bisa berikan. Alih-alih kembali kepada Khilafah justru wacana dominan tahun 1930-an hingga setelahnya menjadikan demokrasi dan nasionalisme sebagai arah sikap politik. Celakanya adalah semua pilihan itu sejalan dengan agenda Barat sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian Sykes-Picot.

Proses dekolonisasi yang terjadi segera setelah berakhirnya Perang Dunia II membuka peluang politik di wilayah Arab dan dunia Muslim secara luas, seperti terlihat dari bangkitnya nasionalisme Arab dan pan-Arabisme yang menggantikan ideologi nasional negara-negara yang terpecah. Beberapa kerajaan di wilayah Arab mencoba bertahan dengan rezim nasional warisan Barat. Akan tetapi, mereka terancam oleh Republik Arab Bersatu pimpinan Gamal Abdul Nasser dari Mesir. Kegagalan Liga Bangsa Bangsa (LBB) yang terbentuk pada 1920-an akhirnya menyebabkan pupusnya aspirasi negara-negara terjajah, seperti Afrika dan Asia, dan memaksa gerakan anti-penjajahan mencari inspirasi alternatif. Berdirinya negara Israel pada 1948 dipandang akibat kelemahan dan ketidakmampuan negara-negara Arab yang terpecah. Sebagian besar gerakan alternatif pada waktu itu memperoleh inspirasi dari Uni Soviet dan menyebut diri mereka sebagai kaum sosialis dan komunis.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di antara kaum Muslim, terdapat pihak yang menoleh ke belakang dan kembali mengkaji sejarah Islam dan aspek normatifnya, dengan mencoba menghidupkan kembali teori Khilafah sebagai simbol persatuan alternatif untuk menggantikan simbol Arab. Langkah itu tampaknya lebih cenderung muncul dari dalam dunia Arab karena sejarah penyebaran bangsa Arab secara intrinsik sangat berkaitan dengan Islam dan bahasa Arab.

Namun, seruan ini melemah ketika pan-Arabisme yang sekuler menjadi kerangka dominan dalam perjuangan meraih kemerdekaan dan persatuan pada 1950-an dan 1960-an. Akan tetapi, setelah serangkaian rintangan, yang berujung pada kekalahan pada Perang Arab-Israel tahun 1967, ideologi ini kehilangan kejayaannya. Jika perpecahan dianggap sebagai penyebab kekalahan pada 1948, sekulerisme dianggap sebagai penyebab kekalahan pada 1967. Namun, pemberontakan melawan rezim sekuler yang paling sengit justru terjadi di Iran, tanah bagi kaum Syiah, dan bukan di negara Sunni. Setelah kekuatan Shah digulingkan, lembaga pemuka agama membentuk otoritas agama Iran yang mengatur negara. Pemberontakan juga dilakukan oleh berbagai kelompok di Mesir dengan mencoba menggulingkan Anwar Sadat sebagai reaksi terhadap perjanjian damai Camp David dengan Israel. Akan tetapi, alih-alih meruntuhkan rezim dan menggantikannya dengan negara Islam, upaya itu justru memicu konflik internal yang terus berlangsung selama hampir dua dekade.

Seruan terhadap politik Islam saat itu meningkat, dan keterlibatan rezim Saudi pada serangan Amerika terhadap Irak pada 1991 meruntuhkan klaim mereka sebagai negara Islam yang merepresentasikan Islam Sunni terbesar. Selain itu, sebagian besar pemerintahan di kawasan  tersebut tampak tidak representatif, terpecah belah, dan hanya mampu mempertahankan kekuasaannya melalui penindasan dan dukungan Barat yang menutup mata terhadap kezaliman (atau bahkan mendorong dan terlibat di dalamnya) demi mengamankan sumber daya minyak dan kepentingan geopolitik lainnya.

Kekecewaan yang berulang kali ditimbulkan oleh kapitalisme dan kegagalan komunisme sebagai ideologi alternatif  membuat semakin banyak kaum Muslim kembali lagi kepada agama dan sejarah mereka untuk menemukan jawaban terhadap kerusakan politik kontemporer di negeri-negeri mereka, dan sebagian pihak menemukan bahwa solusinya adalah Khilafah.

Di dalam dunia dengan batas-batas wilayah buatan, memang tidak mengherankan jika terjadi pertukaran gagasan, termasuk gagasan tentang sebuah pemerintahan yang berlandaskan paradigma organisasi lain. Bentuk pemerintahan dengan latar belakang peradaban dan agama membuat gagasan Khilafah semakin mudah diterima, terutama ketika semua alternatif lain dianggap gagal. Beberapa pihak memanfaatkan Khilafah untuk melegitimasi pemerintahan yang berkuasa dan segala urusannya, dengan mengklaim bahwa pemerintahan itu merupakan batu loncatan bagi tegaknya Khilafah.

Akan tetapi, cara itu sebenarnya tidak lagi efektif karena rezim-rezim lokal semakin jauh dari umat dan kurang mendapatkan dukungan dan otoritas rakyat. Hal itu menandakan bahwa seruan kepada Khilafah telah menjelma menjadi seruan untuk mewujudkan otonomi politik dan perubahan radikal, yakni menggulingkan status quo. Sentimen umat di Timur Tengah dan negeri Muslim lainnya untuk melawan campur tangan asing, baik secara militer maupun non-militer, semakin berkembang. Rezim penguasa pun gagal untuk melindungi tidak hanya kepentingan dan keamanan rakyatnya sendiri, tetapi juga kepentingan agama dan keamanan negara tetangganya. Berbagai bentuk kekecewaan itu akan terus mendorong keinginan untuk mencari alternatif yang dianggap lebih representatif terhadap keyakinan dan nilai-nilai umat.

Ketidakpuasan itu akhirnya memicu pergolakan di seluruh kawasan Timur Tengah pada akhir tahun 2010. Rakyat menyatukan keyakinan mereka bahwa status quo tidak dapat diterima dan penindasan yang dilakukan pemerintah harus diakhiri. Setelah pergolakan berakhir, sistem politik memang lebih terbuka, tetapi tidak memiliki arah politik yang jelas. Dapat dikatakan bahwa rezim sebenarnya tetap bertahan, dan yang terjadi hanyalah pergantian sosok penguasa.

Namun,  tidak dapat dipungkiri, peristiwa itu melahirkan atmosfer baru yang memungkinkan terjadinya diskusi dan perdebatan politik yang aktif di Timur Tengah. Dengan demikian, diskusi mengenai Khilafah niscaya akan terus berlanjut dan menembus ruang publik dengan lebih dahsyat. Ketiadaan otoritas politik Islam yang utama sebagai representasi kepentingan Islam dalam hubungan internasional membuat sebagian pihak menjadikan kondisi itu sebagai faktor pendorong untuk menyeru kepada perlawanan global terhadap apapun yang dianggap sebagai penjajahan dan ketidakadilan Barat, ditambah dengan ketiadaan otoritas agama yang membuat sebagian pihak lebih memilih untuk terlibat dalam perlawanan, ketimbang menceburkan diri ke dalam rezim penguasa.[]

Sumber :

Al-Rasheed, Madawi, Carool Kersten dan Marat Shterin (eds.). Demystifying The Caliphate: Historical Memory And Contemporary Contexts. New York: Oxford University Press, 2015.

Hassan, Mona. Longing For The Lost Caliphate: A Transregional History. New Jersey: Princeton University Press, 2017.

Kramer, Martin. Islam Assembled: The Advent of the Muslim Congresses. New York: Columbia University Press, 1985.

Pankhrust, Reza. The Inevitable Caliphate?: A History Of The Struggle For Global Islamic Union, 1924 To The Present. New York: Oxford University Press, 2013

Share the idea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *