PemikiranPolitik

Berkuasa Hingga Tiga Periode, Memang Kenapa?

Share the idea

“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”

Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang mutlak pasti korup.

Demikianlah John Dalberg-Acton, seorang sejarawan Inggris abad ke-19 menggambarkan kecenderungan dari sebuah kekuasaan, yang saat itu memang menjadi fenomena umum kepemimpinan Eropa. Hal itulah yang mungkin membuat kita, cenderung membatasi masa berkuasanya seorang kepala negara. Sebab, kekuasaan yang terlalu lama dianggap dapat memicu sikap otoriter, diktator, penyalahgunaan kekuasaan, mandeknya regenerasi kepemimpinan, hingga pengultusan terhadap individu.

Uniknya, meski sifat manusia memang cenderung demikian, namun Islam, baik secara dalil maupun sejarah, tidak pernah membatasi masa kekuasaan seorang pemimpin negara berdasarkan waktu. Bahkan di masa-masa paling jeleknya, pembatasan periode jabatan tak pernah terjadi dalam Khilafah Umayyah, ‘Abbasiyyah, hingga ‘Utsmaniyyah. Dalam Islam, seorang khalifah bisa berkuasa seumur hidup, namun bisa juga hanya menjabat selama 1 hari.

Yang membatasi masa jabatan seorang khalifah, adalah sesuatu yang menurut Islam lebih esensial, yakni kemampuan dan kesesuaian dengan syariah. Dalam Islam, ketidakmampuan dan pelanggaran syariah itu, kriterianya sangatlah jelas.

Apa yang Islam ajarkan itu, sangat berbeda dengan sistem demokrasi yang kekuasaannya hanya dibatasi waktu. Meski sang pemimpin sangat dzalim, baik karena menjual kekayaan negerinya yang melimpah kepada asing, meroketkan harga sembako, BBM, hingga terus menaikkan jumlah utang, ia akan tetap memimpin sampai masa jabatannya habis. Menurunkannya di tengah jalan merupakan tindakan inkonstitusional.

Dalam kapitalisme, utang “yang katanya produktif” dan pajak, adalah sebaik-baiknya sumber pendapatan. Adapun subsidi adalah beban.

Pun setelah masa jabatannya habis, ekses-ekses negatif dari kepemimpinannya di masa lalu, bukan ditanggung oleh dirinya, namun oleh pemimpin-pemimpin setelahnya. Selama masih berkuasa, selama itu pula ia punya kesempatan untuk membuat kebijakan yang sesuai kepentingan golongannya. Terlebih, ketika trias-politica yang selama ini dianggap mampu membatasi kekuasaan itu ternyata juga dikuasai semua oleh golongannya. Maka, peraturan dan batas-batas kebijakan negara, akan menyesuaikan juga dengan kepentingan kalangannya.

Apakah masalah ini dapat diselesaikan dengan tidak memilihnya lagi pada pemilihan selanjutnya? Menjelang pemilihan, kebijakan cenderung diubah seratus delapan puluh derajat dan seakan-akan sangat pro-rakyat. Begitu pun ketika kampanye. Janji-janji manis nan melenakan itu kembali diucapkan, lengkap dengan amplop serangan fajar yang mengenyangkan. Semua paket ini, menggenapkan amnesia rakyat yang seolah lupa dengan semua kebijakan sebelumnya yang sangat menyakitkan.

Pola pikir serupa juga digunakan dalam periode terakhir kepemimpinan. Mengetahui bahwa masanya akan selesai, maka yang harus ia dan golongannya lakukan adalah mengamankan aset yang masih bisa diamankan.

Sebaliknya, seandainya ada pemimpin yang sangat bagus, rakyat tentu menginginkan agar pemimpin itu terus memimpin. Dan ini hanya terjadi dalam Khilafah. Adapun dalam demokrasi, ketika masa jabatannya habis, tak peduli ia bagus atau tidak, tak peduli penggantinya penjahat atau tidak, ia harus tetap diganti.

Lantas, bagaimana dengan cenderung korupnya suatu kekuasaan yang terlalu lama? Hal ini memang sangat mungkin terjadi dalam sistem demokrasi. Sebab, ia adalah sistem pemerintahan yang tidak hanya mampu “mengubah malaikat menjadi iblis”, namun juga sistem yang tidak menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur. Dalam demokrasi, takwa itu hanya ada di masjid. Bukan di gedung DPR, apalagi di Istana Negara.

Dalam demokrasi, haram hukumnya melibatkan aturan agama dalam pengurusan negara

Dalam demokrasi, yang ada hanyalah rakyat. Semua itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baik buruknya perbuatan, rakyat yang menentukan. Vox populi, vox dei. Se-malaikat apapun, tetap saja harus mengikuti rakyat, meski keinginan rakyat itu ternyata berasal dari nafsu yang terlaknat.

Padahal, karena jabatan khalifah itu adalah amanah dari Allah, maka kriteria paling mendasar yang harus jadi pembahasan adalah ketakwaan, yang diikuti dengan kapabilitasnya. Dengan ketakwaan yang menjadi prasyarat, maka perilaku korup, otoriter, hingga diktator InsyaAllah bisa dihindari. Sebab, seorang pemimpin yang bertakwa sadar betul, bahwa pertanggungjawaban kepemimpinannya bukanlah di hadapan rakyat, melainkan Allah.

Jadi, apakah hanya karena takwanya, seorang khalifah tidak bisa berlaku sewenang-wenang? Nyatanya, khalifah hanyalah manusia biasa. Ia bisa salah. Maka, inilah fungsi dari sistem yang juga kuat. Jika seorang khalifah bersalah, ia juga harus dihukum sesuai syariah. Batas-batas syariah yang dimaksud pun sudah jelas, dan dapat dimuhasabah pula oleh masyarakat.

Jika pejabat publik memiliki sengketa dengan rakyat, keduanya harus diperlakukan sama di muka umum. Kasus ‘Ali bin Abi Thalib yang kalah dalam pengadilan ketika memperebutkan baju besi dengan seorang Yahudi, adalah contoh sempurna kasus ini.

Satu catatan penting lainnya adalah, bahwa sistem pidana ini tentu harus diintegrasikan dengan sistem lain yang ternyata juga diatur dalam Islam, misalnya sistem pergaulan Islam, sistem ekonomi Islam, hingga sistem perpolitikan Islam. Menafikan satu sistem sehingga tidak mau mengintegrasikannya dengan sistem yang lain, tidaklah kaffah, sehingga tidak akan mengantarkan kita pada hasil yang diharapkan dari sistem Islam.

Maka, dengan ketakwaan, muhasabah dari masyarakat, dan sistem syariah yang komprehensif, abuse of power itu bisa diminimalkan.

Lagipula, fenomena umum berupa abuse of power yang menjadikan para pejabat sering dijebloskan ke penjara, bukan karena terlalu lama berkuasa. Selain karena tidak bertakwa, perbuatan itu memang difasilitasi sistem.

Abuse of power: bukan karena terlalu lama berkuasa

Bagaimana dengan regenerasi? Regenerasi tidak berkorelasi langsung dengan masa jabatan. Ia adalah sesuatu yang diusahakan secara sistematis. Para sahabat yang menjadi khalifah, atau khalifah-khalifah Umayyah, ‘Abbasiyyah, hingga ‘Utsmaniyyah yang bagus kualitasnya, tidaklah dihasilkan karena pembatasan masa kekuasaan seorang khalifah.

Bahkan sebaliknya. Meski kepemimpinan di masa sekarang sudah dibatasi oleh waktu, ternyata sangat sulit mencari figur pemimpin yang bertakwa dan punya kapabilitas.

Lagipula, selain jabatan khalifah, ada banyak jabatan lain di bawahnya yang bisa dibatasi waktu, meski hal itu bukan satu-satunya alasan untuk mengangkat dan memberhentikan seseorang. Jadi, ruang untuk regenerasi di dalam Khilafah, masih sangat luas.

Bagaimana dengan kultus? Kultus itu berkaitan dengan cara berpikir masyarakat dan pemimpinnya. Jika seorang pemimpin ingin dikultuskan, maka dia akan berusaha membuat bodoh masyarakat, sehingga mudah ditipu agar mengultuskan dan memuja dia. Ini murni masalah kualitas pemikiran rakyat dan pemimpinnya, tidak berkaitan dengan lamanya masa jabatan.

Lagipula, di suatu negeri pernah ada presiden yang begitu dikultuskan, padahal kepemimpinannya hanya seumur jagung dan dilengserkan oleh MPR. Apakah ia dikultuskan karena lama menjadi Presiden? Ternyata tidak. Jadi, ini murni masalah kualitas pemikiran.

Maka dalam sistem demokrasi, sangat wajar jika kita mengkhawatirkan lamanya periode kekuasaan. Bahkan, sistem demokrasinya itu sendiri sudah menjadi sumber masalah. Namun di dalam sistem Islam, masa berkuasa itu tak perlu dirisaukan. Sebab, yang lebih esensi adalah tentang kemampuan dan kesesuaian dengan syariah.

Ibarat pepatah, tua itu pasti, namun dewasa itu pilihan. Tua itu masalah waktu, tapi dewasa itu tidak dipengaruhi waktu. Waktu tidak akan pernah membawa kebaikan atau keburukan pada kita. Yang membawa ke arah itu adalah kita sendiri dengan pilihan-pilihan yang diberikan Allah pada kita.[]

Sumber dan Rekomendasi Bacaan:

Muhammad Choirul Anam. 2015. Cinta Indonesia, Rindu Khilafah. Alkifah Studios: Semarang.

Share the idea

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *