Mungkinkah Indonesia Menjadi Seperti Suriah?

Share the idea

Satu hal yang menarik ketika membahas masalah konflik Suriah di Indonesia adalah adanya narasi yang sempat viral dan heboh pada tahun 2018 lalu, yakni “Jangan Suriahkan Indonesia”. Slogan yang juga sempat bertengger pada trending hashtag di platform Twitter ini bermula dari adanya Seminar Kebangsaan yang diadakan oleh himpunan alumni Syam yang bahkan berhasil mendatangkan seorang mufti dari Damaskus, Suriah. Seminar ini konon diselenggarakan karena adanya kekhawatiran akan kemungkinan Indonesia bertransformasi menjadi Suriah yang berdarah-darah dan penuh konflik sebagai akibat dari dinamika politik dan keumatan akhir-akhir ini.

Ketua panitia seminar tersebut juga sempat mengeluarkan pernyataan, “keberhasilan kelompok radikal dalam membabakbelurkan Timur Tengah menginspirasi kelompok radikal di berbagai belahan dunia lain. Berusaha memperluas kekacauan, dengan harapan bisa mewujudkan cita-cita utopis mereka, mendirikan Khilafah di seluruh muka bumi.”

Pernyataan ini tentu bertendensi untuk mendiskreditkan gaung perjuangan dakwah Islam di Indonesia, yang akhir-akhir ini memang diwarnai dengan seruan penegakan kembali syariah dan khilafah sebagai solusi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia.

Mengangkat tajuk “Jangan Suriahkan Indonesia” juga sejatinya adalah upaya untuk menutupi fakta dan realita yang terjadi di Suriah. Tipologi problematika di Indonesia dan Suriah jauh berbeda, meskipun memang ada sisi “mirip”nya.

Meski memiliki kesamaan, bukan berarti keduanya dapat disamakan dengan utuh. Titik perbedaannya adalah bahwa konflik di Suriah bukan disebabkan oleh adanya kelompok massa yang mengkritik pemerintah apalagi karena ada yang menyuarakan Khilafah, tetapi lebih kepada reaksi rezim Assad yang represif lah yang memicu konflik ini.

Adapun titik kemiripannya, baik Indonesia dan Suriah yang sama-sama menerapkan sekularisme dalam pemerintahan, menghadapi banyak sekali problematika sosial, ekonomi, hukum, serta politik yang menyebabkan adanya ketidakpuasan rakyat atas pengurusan negara.

Slogan “Jangan Suriahkan Indonesia” terlihat menjadi penyambung dari kebijakan yang kian populer di negeri ini, yakni kebijakan deradikalisasi. Sikap pengusung slogan ini yang menuduh dan menyalahkan kelompok-kelompok yang menyerukan khilafah yang difitnah sebagai ajaran radikal dan benih teror ini adalah sikap yang salah sasaran dan sikap yang tidak apple-to-apple. Salah sasaran karena memang bukan mereka yang pro terhadap syariah dan khilafah yang menjadi biang masalah, pun di Suriah; dan tidak apple-to-apple karena kontekstualisasi masalah di Suriah dengan Indonesia tidak bisa secara sederhana digeneralisir dan disebut sama.

Narasi lain yang kerapkali muncul adalah, jangan bawa-bawa Islam untuk menyelesaikan berbagai masalah politik, ekonomi, maupun sosial yang selama ini terjadi. Adanya pendapat ini berangkat dari perbedaan mendasar antara definisi politik versi sekuler dengan politik Islam. Politik seperti yang juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah, adalah pengaturan urusan umat, baik di dalam maupun luar negeri yang aktivitasnya dilaksanakan oleh negara (pemerintah) maupun umat. Pemerintah adalah institusi yang secara praktis mengatur urusan umat, dan umat adalah pihak yang mengoreksi pemerintah atas pelaksanaan tugasnya.

Dengan definisi yang demikian, maka mudah untuk memetakan problematika yang dihadapi Indonesia dan kaitannya dengan konflik di Suriah. Penulis meyakini bahwa Indonesia tidak akan menjadi seperti Suriah, selama pelaksana negara ini tidak bersikap seperti pelaksana negara di Suriah.

Jika yang terjadi yang sebaliknya, maka pemerintah sama saja seperti sedang menanam benih pertikaian itu sendiri. Bila suara-suara kritis untuk perbaikan negara, khususnya yang menyerukan agar syariah Islam diterapkan secara total dipersekusi, ditindak secara represif, dan bahkan dijadikan sebagai common enemy, maka hal tersebut justru akan semakin menjauhkan antara penguasa dengan rakyatnya.

Slogan “Jangan Suriahkan Indonesia” sebelum dibelokkan kemudian diarahkan kepada mereka yang menyuarakan Islam yang kaffah, syariah serta khilafah, seyogyanya menjadi refleksi yang mendalam bagi para pemangku kuasa negeri terlebih dahulu. Bahwa ada kewajiban untuk mengurusi umat yang harus disempurnakan, bukan kemudian menuduh kesana kemari sebagai biang ketidakstabilan yang terjadi, namun luput dari memperbaiki diri sendiri.

Wallahu a’lam. []

Sumber:

Abdul Qadim Zallum. Pemikiran Politik Islam: Upaya Membumikan Politik sebagai Mainstream Gerakan. Yogyakarta: Penerbit Quwwah.

Agus Herlambang. Mengurai Benang Kusut Konflik Suriah. Jurnal Transborders vol. 1.

Hafidz Abdurrahman. Kembalinya Suriah, Bumi Khilafah yang Hilang. Bogor: Al Azhar Press.

Jurnal Islam Al-Wa’ie edisi Januari 2019 “Men-Suriah-kan Indonesia?”. Jakarta: Pusat Studi Politik dan Dakwah Islam.

Muhammad Fakhry Ghafur, dkk. Problematika Kekuatan Politik Islam di Yaman, Suriah, dan Aljazair. Bandung: Pustaka Jaya.

Muhammad Shalih al-Munajjid. Karomah Negeri Syam: Menyingkap Keistimewaan Negeri Syam dan Penduduknya. Sukoharjo: Penerbit Zamzam.

Raymond Hinnebusch. Syria: Revolution from Above. New York: Routledge.

Reese Erlich. Inside Syria: The Backstory of Their Civil War and What the World Can Expect. New York: Prometheus Books.

Share the idea

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *